Tepatkah New Normal Dini ?

Oleh  : Chanifatul Maghfiroh

Lagi! Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tidak masuk akal dalam penanganan covid-19.

Bagaimana tidak?

Kebijakan yang diambil adalah diterapkannya new normal atau normal baru ditengah kasus di tanah air yang masih cukup tinggi dan belum melandai.

Seperti yang dilansir dari CNBCIndonesia.com

Menurut Pradiptajati penularan pasien kasus positif covid-19 di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat hingga Selasa (26/5/2020), jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 23.165 orang. Jumlah tersebut bertambah 415 orang dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

Jika dilihat dari data kurva covid-19 saat ini yang belum juga menurun malah meningkat dengan signifikan kasus positif baru terus naik.

Pun, di Indonesia belum mencapai puncak pandemi, karena belum maksimalnya tes masif di negeri ini, padahal metode tes masif ini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan penyebaran dan meminimalisir angka kematian akibat covid-19. Sebelumnya negara lain seperti Swedia, Korea Selatan dan jerman sudah melonggarkan restriksi sosial setelah angka kasus jauh menurun.

Bersamaan dengan itu masyarakat yang belum ada kesiapan dan minimnya pengetahuan tentang pola kesehatan yang baik dalam menghadapi wabah.

Sebelum memutuskan untuk pemberlakuan new normal disinilah seharusnya peran pemerintah untuk lebih mengedukasi rakyatnya agar disiplin. Karena kunci keberhasilan dari new normal adalah kedisiplinan. Sebagai contoh negara-negara yang sudah menerapkan new normal terlebih dahulu bukankah mereka negara yang memiliki kedisiplinan yang tinggi?.

*Suara Publik*

 Menyuarakan tentang kebijakan new normal di Indonesia, ormas Muhammadiyah dengan tegas menolak kebijakan tersebut dengan mengantongi himpunan data lapangan sebagai argumen.

Dikutip dari Tirto.id

"Mereka melakukan laporan setiap jam 4 sore," kata Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin kepada reporter Tirto, Jumat (29/5/2020). 

Sebagaimana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang dibuat pemerintah, MCCC juga mengumpulkan data secara nasional dari jaringan rumah sakit mereka. Berdasarkan laporan terakhir pada 26 Mei 2020 lalu, jumlah kasus yang ditangani jaringan rumah sakit Muhammadiyah sebanyak: ODP 3.126, PDP 1.623 dan positif 235. Berdasarkan data itu, Muhammadiyah menyimpulkan saat ini kurva COVID-19 belu menunjukkan tren penurunan.

Suara rakyat harus di dengarkan dan jadi pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan. Bukan malah abai seolah-olah rakyat sudah tidak ada tempat untuk mengkritik penguasa.

*Pemerintah Kerahkan Kekuatan Militer*

     Agar masyarakat patuh dengan norma baru ini, pemerintah akan menerjunkan TNI dan Polri di titik-titik keramaian. Jumlah aparat yang dikerahkan mencapai 340 ribu di 25 kabupaten/kota tadi dan mungkin diperluas. 

TNI-Polri akan memperingatkan siapa saja yang tidak patuh, atau seperti yang dinyatakan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, petugas lapangan akan "mengedepankan upaya-upaya persuasif." 

(Sumber https://tirto.id/fDEn.) 

Apakah langkah tersebut sudah sudah tepat atau justru represif? Mengingat kasus Justinus Silas Dimara yang tewas setelah menghindar dari semprotan _water cannon_  milik personel gabungan satgas Covid-19. 

Kejadian yang dialami oleh Justinus tidak menutup kemungkinan menambah daftar sikap buruk apartur negara terhadap rakyat  berbuat sewenang-wenang.

Dari fakta-fakta yang ada dan dengan kebijakan yang menurut pemerintah dianggap ingin membangkitkan ekonomi rakyat itu hanyalah bualan semata. Karena sejatinya pemerintah sudah abai terhadap kepentingan rakyat, lepas tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan rakyatnya, sudah tidak mampu memberi bantuan kepada rakyat dalam kondisi pandemi ini, sehingga pemerintah dan segelintir elit pemilik modal yang sudah terpuruk dan banyak merugi akibat pandemi ini akan menjadikan rakyat sebagai korbannya.

Maka tak heran jika rakyat di nomor duakan, karena dalam sistem pemerintah kapitalis saat ini hanya mengedepankan materi, materi, dan materi. 

Sungguh sistem kapitalisme tak akan pernah mampu memberi solusi atas segala permasalahan, malah akan menambah masalah-masalah baru yang menyakitkan bagi umat.

Sedangkan pemimpin Islam hal yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan, kesejahteraan bagi rakyatnya adalah hal yang utama, karena seorang pemimpin bertanggung jawab besar atas kebutuhan rakyatnya dan sadar betul jika semua itu tidak terpenuhi merupakan dosa besar yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa ta'ala.