Oleh : Nurul Alimah
(Mahasiswi)
Sudah 74 tahun negeri ini terlepas dari penjajahan, jika negeri ini adalah manusia tentu sudah sepuh, telah melewati asam garam kehidupan. Tentu yang diharapkan adalah keadaan yang lebih baik dari usia sebelumnya kan?. Namun saat ini mungkin belum saatnya, dibalik carut – marut keadaan rezim hari ini, orang terkesan pasrah akan keadaan yang sangat sulit ini. Baru- baru ini Pemerintah sedang menindaklanjuti mengenai kebijakan TAPERA. TAPERA adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Diperkuat dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah PP nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Rencananya kebijakan ini untuk memudahkan para pekerja untuk memiliki hunian sekalipun yang sudah memiliki hunian.
Mekanisme penerapan kebijakan tersebut terdiri dari 3 langkah yaitu, Pertama, pemberlakuan iuran TAPERA pada Januari 2021 pada seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara), Kedua, lingkup keikutsertaan pun akan diperluas secara bertahap di sektor BUMN, BUMD, TNI hingga POLRI, Ketiga adalah keikutsertaan pekerja mandiri, pekerja swasta, dan pekerja sektor informal. Adapun besaran simpanan pekerja atau potongan totalnya sebesar 3 % dari gaji para pekerja dan pemberi kerja yang secara detail berarti 2,5 persen dari total penghasilannya adalah potongan bagi pekerja dan 0,5% untuk pemberi kerja. Maksimal dibayarkan setiap tanggal 10 di setiap bulannya. Kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan yang baru, pasalnya Badan Pertimbangan TAPERA sudah ada sebelumnya, yang bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapetarum – PNS).
Kebijakan yang telah diperbaharui tersebut hanya menambah panjang penderitaan rakyat. Belum usai masalah kenaikan listrik dan tunggangan BPJS kesehatan. TAPERA menjadi luka baru para pekerja. Pasalnya gaji pokok lumrahnya sebagian besar dipakai untuk memenuhi kebutuhan primer seperti biaya sekolah anak, buat makan, dan biaya lain yang sama pentingnya. Iuran TAPERA ini tentu saja menambah keruwetan yang ada di tengah pandemi seperti sekarang, dimana ekonomi sedang lemah dan harga kebutuhan pokok pun melambung tinggi. Menambah catatan panjang kejamnya sistem buatan manusia (kapitalisme) ini. Dalam sistem kapitalisme, Negara tak ubahnya hanyalah bertindak memfasilitasi, kebijakan yang diterapkan selalu hanya menguntungkan sang pemilik modal. Rakyat terus diperas dengan aturan yang membuat kesenjangan sosial semakin meningkat. Si kaya semakin kaya, si miskin makin tercekik kemiskinan. Kesejahteraan yang selama ini didambakan nampaknya masih dalam angan – angan.
Kondisi terpuruk ini tentu akan sangat berbeda jika kita berbicara tentang sistem Islam. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh cakupan hidup manusia, termasuk mengatur masalah politik. Akan tetapi, politik dalam defenisi Islam sangatlah berbeda dengan defenisi ala barat. Jika di dalam kapitalisme Negara bukan sebagai pelayan masyarakat, mereka hanya regulator saja, dana rakyat terkuras bayar ini dan itu. Sedangkan dalam Islam politik adalah Ri’ayah Suunil Ummah, periayah disini maksudnya adalah pelayan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, dan papan. Bukan hanya memfasilitasi seperti yang kita saksikan saat ini. Sebenarnya selama ini kesalahan terbesar bukan pada pemimpinnya, meskipun ada pengaruh juga, akan tetapi sistem yang diterapkan sudah cacat dari awal, sehingga siapapun pemimpinnya pasti akan tunduk akan sistem yang sedang berjalan. Sistem demokrasi yang lahir dari kapitalisme menafikkan Tuhan sebagai Sang Pengatur urusan kehidupan. Hukum dalam demokrasi dibuat oleh makhluk yang bernama manusia, yang dimana ia adalah tempatnya salah dan khilaf. Bagaimana bisa baik buruk ditentukan oleh nalar manusia yang sangat terbatas?. Kita semua perlu merenungi ayat berikut ini :
Quran Surat Al-Ma’idah Ayat 50
أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Terjemah Arti: Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?
Kata jahiliyah yang dimaksud disini, adalah segala sesuatu baik itu hukum, keadaan atau cara pandang kita terhadap sesuatu sudah tidak berlandaskan dengan Islam (min ghayril Islam).
Jadi sistem yang di contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatlah yang harus diwariskan kepada penduduk bumi dari generasi ke generasi. Yaitu Khilafah Islamiyah ‘Aala Minhaj Nubuwwah yang telah terbukti mencerahkan sepertiga dunia dengan gemilau keberhasilan dalam mengatur negara. Semoga kita termasuk hambaNYA yang berani mendakwahkan kebenaran agar Allah menilai kita sebagai pemain bukan penonton belaka. Cukuplah Sabda Rasulullah SAW ini yang menjadi Power bagi kita : “Periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah SWT mengangkatnya. Setelah itu datang periode Khilafah aala minhaj nubuwwah (kekhilafahn sesuai manhaj kenabian), selama beberapa masa hingga Allah ta’ala mengangkatnya. Kemudian datang periode Mulkan Aadhdhan (penguasa-penguasa yang menggigit) selama beberapa masa hingga Allah SWT mengangkatnya. Selanjutnya datang periode Mulkan Jabbriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah ta’ala. Setelah itu akan terulang kembali periode Khilafah ‘Aala Minhaj Nubuwwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam”. (HR. Ahmad).
Wallahu a’lam bishowab
