By : Elis Herawatii
Ibu Rumah Tangga
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jumlah kasus positif virus corona turun pada Mei 2020. Dengan demikian, kurva penyebaran corona padaJuni 2020 masuk posisi sedang, dan Juli 2020 masuk posisi ringan.Namun, jumlah penambahan kasus positif virus corona justru semakin tinggi pada Mei 2020. Ini artinya, cita-cita Jokowi agar penambahan kasus penyebaran virus corona turun pada Mei 2020 hanya impian belaka. Jokowi bilang pemerintah kini fokus menurunkan jumlah kasus penyebaran virus corona secepat-cepatnya. Menurutnya, negara yang akan menjadi pemenang adalah negara yang berhasil mengatasi wabah corona.Untuk itu Jokowi meminta seluruh menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri mengerahkan seluruh kekuatan demi mengendalikan penyebaran virus corona di dalam negeri.(CNN Inddonedia, Jakarta).
Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan aturan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal. Polda Jabar menyatakan ada 17 ribu personel yang disiapkan untuk mengawal tatanan kehidupan normal baru tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, ke-17 ribu personel dari Polda Jabar tersebut akan mengawal pelaksanaan new normal di 15 wilayah yang tersebar di Jabar."Dari Polda Jawa Barat sebanyak 17 ribu personel," kata Erlangga.Minggu (31/5/2020). Liputan6.com, Bandung.
Di sisi lain beberapa pendapat ahli tidak setuju dengan pelibatan aparat karna dinilai tidak tepat. Malah cenderung masuk ke ranah sipil dan berbuat sewenang-wenang. Keterlibatan mereka dalam penanganan COVID-19 menyusutkan kebebasan sipil.Jika kita melihat faktanegara lain, seperti Swedia, Korea Selatan dan Jerman yang melonggarkan restriksi sosial, itu mereka lakukan setelah mencapai tahap dimana angka kasus jauh menurun. Sedangkan Indonesia belum mencapai tahap tersebut. Bahkan menurut ahli, Indonesia dianggap belum mencapai puncak pandemi karena belum maksimal tes massif. Ditambah belum ada kesiapan masyarakat dengan pola kesehatan yang baik menghadapi wabah.
Keinginan lepas dari pandemi adalah hal yang normal, menjadi abnormal jika tanpa dukungan sains dan kesiapan masyarakat terlebih kemudian dipaksakan dengan kekuatan militer jelas akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tidak heran ormas mewakili suara masyarakat menolak rencana pemerintah untuk segera berlakukan New Normal Life.
Bila rencana ini tetap dijalankan, semakin jelas bahwa kebijakan dikendalikan oleh kapitalis, bukan didasarkan pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik. Rakyat bukanlah tentara yang siap perang, terlebih guna melawan pandemi. Semestinyahubungan yang dimunculkan adalah periayahan, pengurusan urusan pemenuhan kebutuhan rakyat.Jelas, kebijakan ini jauh dari rasa kemanusiaan. Ada pihak yang sangat kuat mendorong pemerintah agar segera mengubah suasana pembatasan menjadi lebih longgar, dengan maksud agar tujuan pihak tersebut terpenuhi.
PSBB telah membuat berbagai transaksi ekonomi di bidang faktur dan nonfaktur turun drastis. Membuat banyak perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan bahkan hingga ditutup. Kapitalis lah penyangga terbesar laju politik di negeri ini, maka wajar jika kemudian pemerintah tunduk patuh.
Bahkan kemudian sesegera mungkin melegalisasi UU yang makin memudahkan Kapitalis beroperasi. Mengeksploitasi SDA dan SDM agar pundi-pundi pendapatan mereka kembali seperti semula.
Sangat berbeda dengan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, dimana penghargaan dan jaminan nyawa seseorang sangat dijunjung tinggi. Maka, kepala negara akan menerapkanpenutupan wilayah yang benar-benar zona merah sekaligus pemenuhan penduduk diwilayah tersebut.Kemudian, melakukan subsidi silang dengan wilayah lain di negara tersebut yang surplus agar perekonomian tidak mandeg.Negara juga akan memperkuat ketahanan pangan dengan peningkatan swasembada pangan, dari sejak penanaman, pemupukan, panen hingga distribusinya. Tentu ini dengan melibatkan para ahli di bidangnya berikut industrialisasinya ditangani negara secara langsung.Juga mendorong aspek lain selain ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan yang lainnya, untuk juga menyokong upaya penuntasan masalah pandemi. Dan ini semua hanya ada dalam mekanisme penanganan pandemi ala Islam yang itu tidak didapat dalam sistem kapitalisme ataupun yang lain, hanya ada dalam sistem Islam dalam bingkai Khilafah.
Wallahu’alam Bi Shawwab.
No comments:
Post a Comment