Oleh : Lusiana S. Pd
(aktivis muslimah deli Serdang)
Updating virus corona masih terus bertambah, saat ini ada empat puluh ribu lebih kasus yang terlaporkan, bahkan ada kemungkinan yang sangat besar angka tersebut akan terus meningkat. Banyak kalangan yang berpendapat pemberlakuan new normal atau kenormalan baru selama pandemi virus corona yang direncanakan pemerintah dinilai belum tepat. Dikutip dari CNN Indonesia -- Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dr. Iwan Ariawan menyampaikan, dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran virus corona. Hal tersebut dikatakan Iwan dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Para Syndicate, Minggu (21/6).
"Seharusnya, mengacu persyaratan WHO, kalau kondisi jumlah kasus tidak naik selama dua minggu baru bisa dilonggarkan bahkan ada beberapa negara yag menetapkan pelonggaran dilakukan kalau sudah menurun selama satu bulan. Jadi sekarang kondisi di Indonesia belum aman untuk keluar dan bergerak, risikonya masih tinggi," katanya.
Selanjutnya Dokter Panji Fortuna Hadisoemarto juga menilai pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus virus corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi.
"Agenda pemberantasan penyakitnya tidak ada, narasi yang dibawa malah hidup berdampingan, berdamai dengan covid. Ini masalahnya kebijakan amburadul karena arahnya bukan memberantas, kalau agendanya kuat untuk memberantas Covid-19 baru kita bisa menemukan jalan," kata Panji.
Para ahli berpandangan bahwa tingginya angka kasus baru corona di berbagai daerah karena pelonggaran PSBB di tengah kondisi ketidaksiapan masyarakat. Karenanya semestinya program new normal dicabut. Sementara pihak pemerintah beralasan karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yg dilakukan oleh pemerintah. Pendapat dari berbagai kalangan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah, mengingat new normal yang telah berjalan menunjukkan solusi ini belumlah tepat untuk diberlakukan dengan kondisi Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah memang belum bekerja secara optimal untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan penyelesaian masalah inipun belumlah menjadi prioritas utama. Lihat saja bagaimana banyaknya Masyarakat yang minim edukasi, hingga banyak dari mereka yang mengabaikan penggunaan protocol keamanan dan prosedur dasar kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tentu ini adalah tugas serta tanggungjawab pemerintah untuk melakukan edukasi guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya bekerja sama dalam menangani pandemi covid-19 yang hingga kini belum ditemukan obatnya.
Adalah tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan agar memastikan individu terinfeksi tidak menularkan ke yg sehat. Juga merupakan kewajiban negara mencari jalan keluar jitu bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina. Semestinya kelesuan ekonomi yg dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.
Bukanlah suatu hal yang berlebihan, jika Negara dituntut optimal dalam menjalankan perannya sebagai payung pelindung masyarakat. Namun sungguh sangat disayangkan bila kita mengamati sikap pemimpin dan pejabat negeri ini. Dengan dalih ekonomi menggadang-gadang new normal life yang justru bisa beresiko terjadinya lonjakan kasus corona. Negeri yang kaya dengan hasil bumi yang senantiasa menarik mata investor untuk berinvestasi seolah tak mau rugi. Sistem kapitalisme yang diterapkan menjadi penyebab utama gagalnya Negara mengayomi masyarakatnya. Sistem ini hanya menjadikan penguasa dan pejabat negeri ini sebagai boneka para korporasi/stakeholder.
Abdul Kareem Newell (Akuntabilitas Negara Khilafah, 2011, PTI hlm 67-68) menyebutkan bahwa kelemahan mendasar dari sistem demokrasi sekuler adalah tidak adanya ketakutan dari pemimpin kepada Tuhannya atau pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hal ini membuka peluang besar bagi pemimpin untuk terjerumus dalam sikap tiran. Berbeda dengan dalam sistem Islam. Khalifah tidak menjalankan hukum yang dibuat oleh umat, karena pemilik kedaulatan dalam sistem Islam adalah Allah. Khalifah menjalankan hukum Allah atas rakyat, dan ia bertanggungjawab langsung kepada Allah atas kepemimpinannya.
Sungguh pemimpin dan pejabat negeri ini perlu berkaca kepada kepemimpinan Rasulullah dan para khalifah islam. Menjadikan kemashlahatan umat sebagai suatu hal yang diprioritaskan. Karena tugas pemimpin adalah sebagai Raa'in ( pengurus rakyat) dan junnah ( perisai) bagi umat.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Mereka juga telah memberikan contoh bagaimana keteladanan pemimpin dalam menyelesaikan wabah seperti masa khalifah Umar yang dengan tegas memberlakukan lockdown secara total. Pemimpin yang amanah yang mencintai rakyatnya hanya bisa terwujud dengan menerapkan kembali islam secara, kaffah dalam kehidupan. Dengan penerapan islam yang kaffah, tidak akan memberikan celah munculnya kepemimpinan fasik lagi dzalim. Berbagai problematika yang mendera negeri ini pun akan bisa terselesaikan dengan kembalinya kita pada sistem ilahi yaitu sistem yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis bukan seperti sistem saat ini yang berlandaskan pada akal dan hawa nafsu manusia. Sungguh penerapan islam secara kaffah adalah satu-satunya jawaban pasti dan solutif untuk problema kehidupan kita saat ini. Wallahu a'alam bisshawab
