Oleh : Elfia Prihastuti, S.Pd Praktisi Pendidikan dan Member AMK
Mewabahnya virus Covid-19 tidak hanya melanda dunia kesehatan dan ekonomi. Dunia pendidikan juga mengalami hal yang sama. Sungguh virus yang tak kasat mata ini telah memorak-porandakan tatanan kehidupan yang ada. Tak terkecuali dunia pendidikan.
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) RI menyatakan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 akan tetap dilaksananakan pada 13 Juli 2020. Meski dibukanya sekolah masih menggantung. Sebagaimana penuturan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad melalui konferensi video, “Tanggal 13 Juli adalah tahun pelajaran baru, tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka.”(CNN Indonesia, 28/5/2020).
Ia menyatakan metode belajar tahun ajaran baru bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Ini nantinya bakal diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim pada pekan depan.
Sontak pernyataan tersebut memunculkan polemik di tengah masyarakat. Mengingat pandemi wabah Covid-19 belum surut. Anak-anak pun tak luput dari serangan wabah. Di Surabaya ada 127 anak berusia 0-14 tahun yang dinyatakan positif Covid-19. (Kumparan, 1/6/2020). Jakarta hingga Minggu (31/5/2020) ada 91 balita (0-5tahun) tercatat positif terinfeksi Covid-19. (Hai Bunda, 31/5/2020). Dari data Kementerian Kesehatan terdapat sekitar 831 anak terinfeksi Covid-19 (data 23 Mei 2020). Usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun. Lebih lanjut, data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 129 anak meninggal dunia dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Yang menyedihkan, 14 anak meninggal dengan status positif Covid-19. (Okenews, 27/5/2020).
Kondisi sekolah yang rentan dengan penularan virus, menimbulkan rasa kekhawatiran dari banyak pihak. Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI Netty Prasetyani Heryawan menilai wacana pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19 sebagai ketergesaan yang berbahaya. Menurutnya, jika dipaksakan akan menjadi pertaruhan besar bagi generasi penerus bangsa di masa depan. (Media Indonesia, 31/5/2020).
Kekhawatiran senada juga dikemukakan oleh Komisoner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyowati. (Detiknews, 27/5/2020).
Upaya memenuhi protokol kesehatan memang disyaratkan bagi sekolah-sekolah yang akan memulai membuka sekolahnya. Namun, mampukah para praktisi pendidikan mengatur dan mengendalikan para peserta didiknya untuk selalu memenuhi protokol kesehatan tersebut? Membiasakan cuci tangan sebelum masuk kelas dan memakai masker misalnya. Atau mengganti masker empat jam sekali, atau mengganti di saat basah dan kotor atau mengatur agar anak-anak menjaga jarak saat bermain pada waktu istirahat sekolah. Masalah-masalah pendidikan terkait masuk sekolah secara umum sungguh telah menampakan kerumitannya. Wajar jika perkara masuk sekolah di tengah pandemi menguras perhatian publik dan melahirkan perdebatan.
Lebih dari itu, pendidikan di Indonesia menjalankan aktivitas pendidikannya dengan pola-pola tertentu. Sebab pemerintah di negeri ini tidak menyuplai secara penuh kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Biaya pendidikan sebagian besar di bebankan kepada peserta didik. Hal ini ternyata menyimpan sudut kerumitan yang lebih parah dari permasalahan pendidikan umumnya, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Sekolah marginal, yang hidupnya bertopang pada bantuan pemerintah. Tentu saja pelayanan yang diberikan pada anak didiknya sungguh jauh dari kata ideal. Sehingga sangat kecil harapan melahirkan generasi unggul.
Beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media tentang seorang pendidik mengunjungi anak didiknya dari rumah ke rumah. Mengajar muridnya satu per satu. Mungkin pendidik itu hanya satu dari banyak pendidik yang kebetulan terekspos media. Masih banyak para praktisi pendidikan di luar sana melakukan hal serupa. Terutama yang aktivitasnya di lingkup sekolah marginal, yang jauh dari gambaran sebuah pendidikan ideal. Fakta ini menunjukkan keruwetan yang harus dihadapi para praktisi pendidikan di sekolah marginal di tengah pandemi Covid-19.
Tingkat kesulitan yang dihadapi oleh sekolah marginal di masa pandemi ini, sungguh melebihi tingkat kesulitan menghadapi permasalahan pendidikan pada umumnya. Penggunaan metode pembelajaran daring di masa pandemi misalnya, membuat sekolah marginal kehilangan daya efektivitas pembelajaran. Pasalnya, tidak semua peserta didik memiliki wasilah berupa ponsel pintar guna mengakses pelajaran sekolah. Sebab rata-rata orang tua mereka tergolong masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Begitu pula dengan kepedulian orang tua ataupun peserta didik dalam mengupayakan tersedianya alat piranti penunjang pun tidak nampak. Apalagi tujuan mereka bersekolah sekedar mendapat ijazah dan menganggap bahwa sekolah membutuhkan mereka sebagai siswanya. Sehingga tak pernah ada rasa kekhawatiran bahwa mereka tidak akan lulus.
Oleh karena itu, sekolah harus memutar otak guna memastikan keberadaan alat akses pembelajaran berada di tangan siswa saat pembelajaran berlangsung, terutama saat ujian. Maka tidak ada cara lain yang harus dilakukan oleh praktisi pendidikan kecuali terjun ke rumah-rumah peserta didik guna memastikan bahwa semua siswa ada fasilitas tersebut. Jika tidak ada, bagaimana memberikan solusi? Entah dengan meminjami mereka, melobi keluarga yang memiliki agar meminjamkan ponsel pintarnya dan solusi-solusi lainnya.
Apalagi menjelang tahun ajaran baru yang masih dalam masa pandemi wabah. Sekolah marginal kembali harus dihadapkan dengan masalah baru, yaitu mengisi sekolahnya dengan siswa-siswa baru. Selama ini yang dilakukan adalah menjemput bola dengan memberi motivasi dan sedikit rayuan pada calon siswa dan orang tuanya agar bersedia mendaftar di sekolah tersebut. Tidak mungkin menunggu para calon peserta didik mendaftar sendiri secara on line. Bisa jadi sekolah-sekolah marginal menjadi sekarat dan akhirnya gulung tikar di masa pandemi ini.
Di tengah keruwetan yang mengelilingi sekolah marginal saat ini, tentu dibukanya sekolah kembali merupakan angin segar. Namun dengan kondisi wabah yang belum surut yang dikhawatirkan berdampak pada keselamatan dan nyawa manusia, tentu ini merupakan hal konyol.
Demikian elegi memilukan yang di hadapi sekolah-sekolah marginal. Kebijakan apapun yang diberlakukan tetap membawa kerumitan tak berujung. Bagai makan buah si malakama. Sangat dilematis. Lantas ke mana harus mengais solusi?
Seharusnya hal ini menjadi perhatian para elit penguasa, karena merekalah pelayan dan pengayom rakyatnya. Namun dapat dimaklumi jika perhatian penguasa seringkali tak dirasakan rakyat. Sebab sistem yang dijadikan pedoman adalah sistem Kapitalisme-Sekuler. Sistem di mana tingkat kepedulian penguasa terhadap rakyatnya sangat rendah. Bahkan sistem ini tidak memanusiakan manusia.
Jelas berbeda dengan penguasa yang kebijakan-kebijakannya lahir dari syari’at Islam. Di mana Islam mengutamakan keselamatan dan nyawa manusia.
Pendidikan penting dalam kehidupan, sehingga menyebarnya wabah seharusnya tidak menghentikan proses pembelajaran yang ada. Tidak terdampak wabah pun seorang penguasa dalam Islam mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan rakyatnya secara gratis atau murah. Sebab pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Tentu negara akan lebih fokus perhatiannya saat masa pandemi wabah seperti saat ini.
Untuk belajar tatap muka di masa pandemi merupakan sesuatu yang amat berbahaya bagi keselamatan peserta didik, praktisi pendidikan, dan orang-orang yang akan berinteraksi dengan mereka. Sehingga tidak ada jalan lain harus menggunakan sistem pembelajaran yang memungkinkan guru dan peserta didik tetap berada di rumah dalam mengikuti pembelajaran. Sistem pembelajaran daring merupakan sebuah alternatif yang sangat mungkin digunakan. Tapi tentu saja dengan tidak mengabaikan fasilitas akses pembelajaran. Negara akan menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran pembelajaran daring, sekaligus mempercepat penanganan wabah.
Begitulah dalam Sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan-kebutuhan rakyat, baik pangan, sandang, dan papan, serta pendidikan dan kesehatan.
Wallahu a’lam bishsawab

No comments:
Post a Comment