Ekonomi Diangkat, Ibadah Dihambat

Oleh : Nirmala Haryati

(Muslimah Peduli Generasi)

Begitu banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat bingung masyarakat. Salah satunya yaitu kebijakan tegas pemerintah larang kumpul-kumpul di Masjid, sedangkan tempat-tempat lain seperti Bandara, Pasar, Kantor, dan Mall tetap beroperasi seperti biasanya. Tentu saja hal ini menuai kontroversi. Bukan hanya di kalangan masyarakat awam saja, namun juga menimbulkan pertanyaan bagi para ulama. Anwar Abbas selaku Sekjen MUI contohnya. Ia mempersoalkan kenapa hanya di Masjid yang dilarang berkerumun, sedang tempat umum yang lain bebas beraktivitas seperti tidak terjadi apa-apa.

"Yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di Masjid. Tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di Pasar, di Mal-mal, di Bandara, di Kantor-kantor dan di Pabrik-pabrik serta di tempat-tempat lainnya," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, 17/5/2020. (detik.com)

Anwar juga mengatakan di beberapa daerah, ada Masjid-masjid yang menggunakan pengeras suara untuk memberitahukan masyarakat agar beribadah di rumah saja dan menghimbau untuk tidak berkumpul atau membuat kerumunan di Masjid. Namun fakta yang ia lihat, di daerah tersebut, daerah yang sama, tidak ada petugas di pasar, mall, jalan, bandara yang memperingatkan masyarakat dengan pengeras suara untuk menjauhi berkumpul-kumpul karena berbahaya.

Tidak sadarkah kita bahwa pemerintah hanya memihak kepada kepentingan korporasi. Pemerintah hanya memikirkan nasib perekonomian negara dengan cara membuka fasilitas-fasilitas yang memberikan dampak positif (keuntungan) bagi negara, tanpa memperdulikan keselamatan rakyatnya. Ibadah di Masjid dihambat karena jelas Masjid tidak memberikan keuntungan apapun bagi mereka.

Mestinya disadari, kebijakan sejenis ini tidak mengantarkan pada solusi melainkan malah melahirkan persoalan baru yaitu gejolak rakyat. Rakyat akan merasa adanya diskriminasi. Apalagi ini menyangkut soal agama, kaum muslim bisa saja bersatu untuk melakukan protes kepada pemerintah terkait kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif "ini bisa jadi bom waktu pembangkangan massal umat islam karena merasa ada diskriminasi kebijakan," (tribunnews.com)

Sebenarnya sudah banyak masyarakat dan juga ulama yang mempersoalkan kebijakan ini, namun negara menghiraukannya. Kedudukan ulama hanya sekedar formalitas. Jika dibutuhkan akan dimintai fatwa, jika tidak maka pendapatnya diabaikan. Inilah yang semestinya membuat ulama bersuara lebih lantang untuk mengangkat aspirasi umat yang menjerit akibat kebijakan zalim rezim kapitalis.

Lagi dan lagi, bahwa kapitalis terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan pandemi ini. Pemerintah nampak terlihat angkat tangan terhadap pandemi ini. Yang awalnya mengatakan perang terhadap covid-19 dengan cara melakukan social distancing, physical distancing, sampai PSBB, namun pada akhirnya mengajak untuk berdamai. Mengapa? Karena pemerintah sadar bahwa pemberlakuan PSBB membuat ekonomi dalam negeri anjlok. Padahal sebelum adanya wabah ini pun perekonomian Indonesia memang sudah anjlok. Terbukti dengan banyaknya hutang Indonesia dan juga angka kemiskinan yang terus meningkat. Apalagi dengan adanya wabah ini, PHK yang terjadi dimana-mana membuat angka pengangguran melonjak.

Gejolak yang sangat mungkin muncul di tengah masyarakat juga mencerminkan kurangnya kesadaran mereka terkait syariat. karena penjagaan diri dari wabah, termasuk penyesuaian dalam ibadah-ibadah jama'iy adalah bagian dari pelaksanaan syariat. yakni tiap muslim wajib menghindarkan diri dari dharar. jadi bukan semata-mata taat pemerintah, sehingga akhirnya jadi "berubah sikap" ketika pemerintah juga berubah-ubah kebijakannya atau terlihat tidak memihak kaum muslimin.

Seharusnya wabah covid-19 ini menyadarkan kita semua, khususnya para ulama untuk kembali kepada solusi syariah.

Karena hanya solusi islam lah yang mampu menyelesaikan persoalan tanpa membuat persoalan baru. Segala masalah dapat diatasi jika kita mau menerapkan hukum Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan juga bumi yang kita pijak ini. Bukan dengan menerapkan hukum buatan manusia yang bisa diubah kapan saja semaunya.

Wallahu a'lam bisshowab.