Oleh : Mujianah, S.Sos.I
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat sebanyak 529 orang pedagang positif corona. Dan 29 di antaranya meninggal dunia. Tak ayal, pasar dianggap menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 (Okezone.com, Sabtu/13/06/2020)
Tak dipungkiri pasar merupakan tempat berkumpulnya banyak orang. Karena pasar adalah pusat nadi perekonomian. Maka pasar memiliki potensi yang cukup besar dalam penularan virus corona. Namun menutup pasar untuk jangka waktu yang lama, juga akan berimbas pada perekonomian masyarakat. Ini pun akan memicu persoalan baru berikutnya.
Membuka pasar secara normal di tengah kasus yang terus beranjak naik pun menyisakan kekhawatiran banyak pihak. Pasalnya, banyak protokol kesehatan yang tidak dijalankan oleh orang-orang yang berada di pasar baik pedagang maupun pembeli. Imbaun jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan sering kali diabaiakan. Kurangnya kesadaran dan edukasi yang minim disinyalir menjadi penyebabnya.
Masyarakat tidak memahami bahaya virus corona bahkan ada sebagian yang menganggap virus ini hanyalah konspirasi. Sehingga membuat mereka santai dan cenderung mengabaikan imbauan protokol kesehatan tersebut.
Tak hanya itu, yang memprihatinkan lagi adalah adanya penolakan bahkan pengusiran petugas Covid-19 ketika akan melakukan rapid test terhadap mereka. Selain karena kurang edukasi, ketakutan para pedagang terhadap hasil tes corona membuat mereka menolak untuk dites. Para pedagang khawatir tidak boleh ke pasar lagi jika hasilnya reaktif. Padahal justru disinilah pentingnya mengetahui hasil tes untuk mencegah penularan dengan membatasi interaksi bagi mereka yang terindikasi OTG (orang tanpa gejala).
Sebagaimana yang terjadi di Pasar Cileungsi. Dilansir melalui Kumparan.com, 11/06/2020, bahwa ratusan pedagang dan pengunjung Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengusir Petugas Covid-19 dari Gugus Tugas Kabupaten Bogor pada Rabu, 10/6. Padahal hingga Minggu, 7/6 tercatat 20 kasus positif dari kluster Pasar Cileungsi tersebut.
Di sisi lain, "ngototnya" para pedagang untuk tetap berjualan di tengah wabah yang masih belum aman bukan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya.
Pertama, kesulitan ekonomi yang mendera saat diberlakukan pembatasan sosial. Jika tidak jualan maka tidak ada pemasukan. Sedangkan biaya kebutuhan keluarga tidak bisa ditunda. Seperti biaya listrik, air, bayar kontrakan, sampai kebutuhan makan sehari-hari. Sehingga keadaan ini memaksa mereka untuk beraktifitas meskipun kondisi wabah terus meningkat.
Kedua, tidak adanya jaminan dari pemerintah bahwa kebutuhan mereka akan dicukupi sepenuhnya saat mereka di rumah saja. Karena pemerintah tidak memberlakukan karantina wilayah tapi hanya pembatasan sosial. Itu artinya pemerintah tidak menjamin kebutuhan masyarakat secara penuh tapi hanya memberi bantuan sekadarnya.
Para pedagang pun dilema. Antara kesehatan dan memenuhi kebutuhan. Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah ini pun terkesan setengah-setengah. Di satu sisi ingin segera menumbuhkan kembali geliat perekonomian, tapi di sisi lain penyebaran virus yang masih meningkat tidak diperhatikan. Kebijakan new normal life pun terus berjalan. Imbauan untuk disiplin melakukan protokol kesehatan selalu dikampanyekan, tapi tidak ada sangsi tegas ketika ada pelanggaran. Jadilah banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut. Sementara sebagian yang lain dilanda kecemasan adanya kluster-kluster baru penyebaran virus corona.
Hal ini semakin menunjukkan bahwa seperti inilah sejatinya pengaturan urusan rakyat dalam Sistem Kapitalis. Kekhawatiran terhadap ekonomi lebih utama dari pada keselamatan jiwa rakyat. Termasuk dalam penanganan wabah corona ini. Rakyat seakan dibiarkan berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup di tengah wabah.
Seorang pemimpin harusnya tegas dalam menetapkan kebijakan. Memberi kepastian kepada rakyat sehingga mereka tidak berada dalam kebimbangan. Negara pun harus hadir dalam menjamin kebutuhan rakyat. Tidak membiarkan rakyat berjuang sendiri memenuhinya. Karena tanggung jawab menjadi seorang pemimpin sungguh besar. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw, "Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang dia urus (HR al Bukhari dan Ahmad).
Wallahu a'alam bish showab
