Oleh : Inang Handayani
Baru saja umat Muslim memasuki Hari Kemenangan di tengah pandemi. Namun kebijakan – kebijakan tak konsisten yang dikeluarkan pemerintah dalam waktu dua pekan ini sudah berhasil membuat rakyat terperangah dibuatnya. Masih jelas dalam ingatan, sejak dibuka kembalinya moda transportasi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (7/5) pemesanan tiket baik dari jalur darat maupun udara kian membludak. Kebijakan soal larangan mudik lebaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 berujung pada pelonggaran PSBB di berbagai daerah. Ditambah dengan banyak pihak yang merasa dikecewakan akan putusan Pemerintah yang menutup masjid, namun mall ramai pengunjung.Serta narasi untuk berdamai dengan corona semakin kerap dikampanyekan oleh penguasa.
Rakyat belum sempat bangkit dari sakit hati atas kebijakan – kebijakan penguasa yang kerap membingungkan. Skenario barupun mulai digaungkan oleh pemegang kekuasaan.Era normal yang baru atau ‘New Normal’ pada kondisi pandemi Virus Covid-19 mulai diberlakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto mengatakan bahwa ‘New Normal’ adalah hidup sesuai protokol kesehatan untuk mencegah virus corona (Covid-19). Karena itu, jaga jarak hingga menggunakan masker akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adanya skenario baru tersebut diharapkan akan kembali menggerakkan kegiatan perekonomian yang laju pertumbuhannya kian terpuruk di kuartal I-2020, yaitu hanya 2,97% berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). (https://finance.detik.com/).
Skenario ini nampaknya bukan hanya sekedar wacana. Berbagai persiapan menuju new normal juga telah dilakukan. Seperti yang dilansir nasional.kompas.com selasa (26/5), dimana Presiden Joko Widodo mengunjungi mal Summarecon Bekasi guna meninjau kesiapan prosedur new normal di tengah pandemi virus Covid-19. Skenario ini lantas menimbulkan polemik diberbagai kalangan.
Wabah Covid-19 memang benar – benar sulit diprediksi kapan akan berakhir. Akibat pandemi yang melanda saat ini, masyarakat dunia dipaksa untuk tinggal, bekerja, dan sekolah di rumah, hingga beribadahpun juga harus dilakukan di rumah. Perubahan ekstrem ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, serta bagi berbagai sektor. Hampir semua negara yang terjangkiti virus tersebut. Semua lini kalang kabut dibuatnya, begitupun dalam sektor perekonomian global yang semakin terpuruk.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, pemerintah terburu-buru menerapkan kebijakan new normal dalam mengantisipasi resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Karena, sekarang ini kurva kasus positif Covid-19 masih tinggi. (https://kronologi.id/). Bagaimana tidak, kasus covid-19 di negara kita masih tinggi bahkan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia. Ditambah lagi, hingga saat ini belum ditemukannya solusi nyata untuk mengatasi pandemi tersebut.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta, berbagai wacana yang muncul dari pemerintah seakan-akan situasi sudah semakin membaik sehingga ditanggapi masyarakat dengan mulai melonggarkan aktivitasnya. (https://www.jpnn.com/). Terbaru, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan protokol terkait beradaptasi dengan tatanan normal baru. Bahkan Presiden Jokowi meminta aturan tersebut disosialisasikan secara masif.
Disisi lain, kemampuan tes corona di Indonesia bisa dibilang rendah bila dibandingkan dengan negara – negara lain. Tidak masuk akal jika saat ini Indonesia belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, namun pemerintah dengan sembrono mau melakukan new normal. Justru hal ini akan memicu gelombang kedua Covid-19 atau kasus positif virus Covid-19 kian melonjak. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Regional Director for Europe, Dr Hans Henri P. Kluge, jika suatu negara tidak dapat memastikan kriteria new normal dari WHO sebelum mengurangi batasan, maka sebaiknya pikirkan kembali.Karena menurutnya, bila ingin menjalankan new normal salah satu persyaratannya yakni penyebaran covid-19 harus terkendali.
Pemberlakukan kebijakan era tatanan normal baru (new normal) di tengah kurva pandemi yang masih belum menunjukkan grafik landai dianggap hanya kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menangagin Covid-19. (https://www.jpnn.com/). Apalagi dengan kondisi perekonomian global yang semakin mati suri. Propaganda narasi new normal dengan alih – alih pemulihan ekonomi tidak lain hanyalah upaya Barat yang sedang diluncurkan. Terutama para negara kapitalis dan pemilik modal yang tidak menginginkan mati suri terlalu lama. Tidak heran, selama diberlakukan PSBB disebagian daerah dan hampir semua aktivitas luar dilakukan di dalam rumah membuat penguasa kebingungan mengatur anggaran negara. Jalan pintas yang membebani rakyat kerap diambil dengan kebijakan – kebijakan yang tak pantas.
Maka tidak heran jika para penguasa meminta rakyatnya untuk “berdamai dengan corona” dengan mengeluarkan skenario “new normal life”. Hal ini rupanya menjadi jawaban atas plin-plannya kebijakan- kebijakan yang diambil penguasa dalam menangani pandemi ini. Apalagi sudah bukan rahasia umum, bahwa cengkeraman kapitalisme global memang lebih berkepentingan sehingga membuat kesehatan rakyat tidak benar – benar terjaga bahkan seakan diabaikan. PSBB diberlakukan namun bandara dan mall tetap dibuka lebar. Rakyat diharuskan di rumah saja, tetapi kebutuhan pokoknya tidak dicukupi. Dan sekarang, rakyat diminta untuk berdamai dengan virus corona. Lantas skenario ini guna untuk pemulihan ekonomi rakyat atau desakan dari para pemodal?
Penerapan ‘new normal life’ menjadi bukti bahwa pemerintah lepas tangan terhadap keselamatan rakyatnya. Penerapan tersebut semata – mata desakan dari pihak pemodal demi menghidupkan laju perekonomiannya setelah mati suri agar tidak terus merugi. Padahal, dengan penerapannya di kondisi seperti saat ini justru akan membahayakan manusia. Jika pemerintah tetap ngotot untuk menerapkannya, alih – alih ekonomi negara bangkit justru wabah gelombang ke dua telah mengintai di hadapan mata. Lagi – lagi rakyat yang akan dipaksa untuk menjadi roda perkonomian negara.
Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan yang di dalamnya tidak berlandasakan akidah Islam hanya akan melahirkan kerusakan dari berbagai sisi. Akan jauh berbeda dengan kekuasaan yang ditegakkan atas dasar keimanan. Sejarah telah membuktikan dalam waktu 13 abad, peradaban Islam berhasil membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam. Peradaban Islam menjadi mercusuar dunia yang memiliki daya pikat luar biasa di mata negara – negara lain. Karena sistem hidup yang diterapkan berasal dari Sang Maha Pencipta Kehidupan, bukan dari buatan manusia.
Kekuasaan Islam akan senantiasa menempatkan urusan umat sebagai urusan utama. Harta, akal, kehormatan, dan nyawa rakyatnya menjadi hal yang sangat berharga. Karenanya adalah jaminan atas penegakan hukum syara’.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ
“.... barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al Maidah [5]: 32).
Pada masa kejayaan Islam, saat terjadi wabah di suatu wilayah maka Khalifah akan hadir untuk memberikan perlindungan dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang memprioritaskan keselamatan rakyatnya. Bukan lagi fokus dengan urusan ekonomi negara. Urusan ekonomi akan menjadi urutan sekian setelah wabah tersebut berakhir dan rakyatnya tetap sehat dan selamat. Penyelesaian ekonomi negarapun juga tidak akan menjerumuskan rakyat menuju jurang derita.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw berikut ini:
الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam tersadar dari kebijakan – kebijakan yang penuh ketidak jelasan dan bangkit untuk mengambil sistem Islam sebagai satu – satunya solusi atas segala problematika yang terjadi, termasuk dalam penanganan wabah covid-19. Wallahu a’lam bish-shawab.[]
No comments:
Post a Comment