New Normal, Solusikah?

Oleh: Endang Seruni

(Ibu Peduli Generasi)

Sejak awal Maret hingga hari ini, corona melanda negeri. Dari pantauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona, kurva terus menanjak.Belum ada tanda-tanda untuk landai, dari hari ke hari jumlah positif Corona dan orang yang meninggal terus bertambah. Walaupun jumlah  yang sembuh cukup signifikan. 

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah menerapkan kebijakan agar rakyat hidup normal di tengah wabah. Demi tetap berputarnya roda perekonomian di negeri ini. Sekenario New Normal begitu gencar dan mulai diterapkan pada lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji, sekenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan.

Penerapan New Normal tergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid-19. Karena faktanya Corona belum ada obat/vaksinnya, jadi harus tetap waspada.

Menurut Wahyu ada 3 komponen yang diatur dalam sekenario New Normal. Pertama, akan menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel, yang membuat ASN bisa bekerja dari kantor, rumah atau tempat lain.

Kedua, mewajibkan penerapan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pemakaian masker dan cuci tangan untuk mencegah penularan virus selama bekerja.

Ketiga, percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. PAN-RB, masih mengkaji siapa dan batasan usia pegawai yang di perbolehkan untuk beraktifitas kembali.(Detik.com,24/5/2020)

Kita saksikan sepanjang wabah, negara tak mampu berbuat banyak. Para penguasa negeri ini nampak gagap, di mana sering membuat kebijakan-kebijakan yang membingungkan dan bahkan menyakiti hati rakyat. Mereka meminta rakyat hidup normal di tengah ancaman wabah.

Banyak sekali fakta yang membuat rakyat bertanya-tanya. Mereka meminta rakyat untuk diam di rumah, namun bantuan kebutuhan pokok minim datang. PSBB diberlakukan tapi bandara juga pusat pembelanjaan dibebaskan dan dibiarkan ramai. Rumah ibadah dikosongkan, kebijakan mudik tampaknya tidak serius diterapkan.

Demikianlah, jika kekuasaan tak berbasis pada aqidah Islam, maka akan melahirkan kerusakan. Kekuasaan yang berlandaskan Islam, terbukti membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam. Kekuasaan Islam senantiasa menempatkan urusan umat sebagai urusan utamanya. Harta, kehormatan, akal, dan nyawa rakyat begitu berharga. Fakta ini akan tampak saat negara ditimpa kesulitan, seperti bencana atau serangan musuh. Negara akan tampil sebagai prisai utama, penguasa atau negara siap membela rakyat, dan mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadinya.

Sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam. Negara dan pengusanya sebagai perisai bagi umat dengan akidah dan syariat. Dengan demikian kehidupan akan kembali dilingkupi dengan keberkahan dan kemuliaan.

Waallahua'lam bishawab.