Oleh : Mahdiah Imadul Ummah., S.Pd*
Kabar terbaru, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 mengklaim, kurva virus corona di Indonesia sudah melandai, didasarkan pada pembacaan data tren mingguan 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak di Indonesia. Setelah sebelumnya (6/5) dalam rapat kabinet paripurna Presiden Joko Widodo memerintahkan para Menteri dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 bekerja keras menurunkan kurva kasus infeksi corona virus pada bulan ini dengan cara apa pun.
Berita “baik” ini membuka perdebatan apakah benar laju kenaikan kasus baru covid-19 sudah melambat. Respon terhadap klaim tersebut muncul dari Ketua MPR RI Bambang Soesantyo dalam keterangan tertulisnya (11/5/2010), meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kurva covid-19 melandai. Diikuti dengan ungkapan Gubernur DKI Jakarta dalam perbincangan dengan dua media Australia, The Sydney Morning Herald dan The Age bahwa dirinya tidak percaya kurva covid-19 di Indonesia melandai.
Tidak hanya kalangan pejabat publik yang memberikan reaksi, tim peneliti Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) juga turut meragukan klaim terjadinya penurunan kasus baru covid-19. Dalam tulisan yang dipublikasikan di laman The Conversation pada Jumat (8/5/2020), dinyatakan bahwa hingga saat ini Indonesia belum menampilkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Bahkan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan sejauh ini kurva Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat.
Klaim kurva landai ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keberhasilan pemerintah menangani wabah covid-19. Namun hal tersebut seolah bualan yang sengaja diadakan, terbukti dengan adanya kasus baru Covid-19 pada 13 Mei yang lalu mencapai 689 orang, alhasil kurva corona menanjak tinggi. Data ini juga membantah pernyataan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi video lewat saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/5/2020). Muhadjir menjelaskan prediksi kasus corona bertambah secara ekstrem di Indonesia tidak terbukti. Dia mengatakan bahwa angka kasus corona per hari di Indonesia relatif rendah. Kurva tertinggi kasus corona tiap harinya tak pernah melewati angka 500 kasus. Sementara angka pasien yang sembuh dari corona semakin meningkat.
Aroma kepentingan pemerintah atas klaim kurva landai ini semakin kuat dengan dilahirkannya rencana kebijakan yang tampak buru-buru dan prematur, yaitu rencanarelaksasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan dikeluarkannya pernyataan Pemerintah melalui Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Doni Monardo yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang masuk ke dalam kategori kelompok di bawah usia 45 tahun untuk beraktivitas kembali di masa pandemi covid-19. Sementara itu Kementerian Koordinator Perekonomian memproyeksikan aktivitas masyarakat berangsur pulih mulai 1 Juni 2020. Saat itu industri dan jasa sudah boleh beroperasi dengan protokol kesehatan. Pada 6 Juli, restoran, kafe, bar, dan tempat olahraga mulai dijalankan. Lagi-lagi semua kebijakan itu menuai protes dari kalangan akedemisi, praktisi kesehatan hingga kalangan buruh. Namun sayang pemerintah tidak bergeming atas semua respon dan protes berbagai pihak tersebut.
Jika suara rakyat tidak lagi didengar, maka untuk siapakah semua kebijakan dikeluarkan? Benarkah semua untuk rakyat, jika pada faktanya bukan nyawa dan keselamatan rakyat yang jadi pertimbangan tapi kepentingan ekonomi selalu menjadi prioritas utama? Padahal sejak awal penanganan covid-19 di negeri ini telah banyak pihak yang mengingatkan pemerintah, sebagaimana yang dituturkan oleh Yusril Ihza Mahendra "Ekonomi bisa kita bangun kembali. Tetapi nyawa rakyat yang melayang takkan bisa dihidupkan lagi."
Abainya pemerintah terhadap opini publik semakin menegaskan jika ada opini lain yang menjadi sumber utama rujukan perumusan kebijakan, siapa lagi jika bukan korporasi. Sebab lazim bagi negara demokrasi ketika semua kebijakan didikte oleh kekuatan korporasi. Pengamat ekonomi politik Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi dalam video kedua dari seri Coronavirus dan Perang Ekonomi (31/3/2020) menuturkan bahwa sejak awal abad 21 Indonesia bersikukuh berpijak pada neoliberal. Dulu, neolib masih malu-malu kucing menggunakan negara sebagai sarana untuk kepentingan korporasi. Sekarang tidak, mereka sudah tidak malu lagi dengan adanya demokrasi korporasi.
Fakta ini membuka cakrawala berpikir kita bahwa negeri ini dijalankan jauh melenceng dari rel yang telah dirumuskan pada awal mula pendiriannya yaitu berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Layaknya negara yang berdasarkan pada Ketuhanan, terlebih mayoritas penduduknya adalah muslim, sudah seharusnya menjadi ruh keislaman menghiasi setiap kebijakan, bukan ruh neoliberal yang menomorsatukan kepentingan korporasi.
Telah digariskan dalam islam bagaimana kepemimpinan dijalankan, berdasarkan sabda Rasulullah "Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ibarat tameng dalam hadits di atas maksudnya karena dia mencegah musuh menyerang (menyakiti) kaum Muslim. Mencegah masyarakat, satu dengan yang lain dari serangan. Menjadi junnah (perisai) bagi umat Islam, khususnya, dan rakyat umumnya, meniscayakan pemimpin harus kuat, berani dan terdepan. Bukan orang yang pengecut, lemah, dan yang rela menggadaikan nyawa rakyat demi materi. Kekuatan ini bukan hanya pada pribadinya, tetapi pada institusi negaranya. Kekuatan ini dibangun karena pondasi pribadi dan negaranya sama, yaitu akidah Islam. Sehingga jelas didalam islam pemerintahan tidak akan dijalankan sesuai dengan kepentingan, baik kepentingan pribadi, kelompok ataupun korporasi. Jangankan membuat kebohongan publik untuk melegitimasi keberhasilan pemerintah, bertindak abai terhadap kebutuhan rakyat walaupun satu orang saja tidak berani. Dalam hadits lain dinyatakan "Imam/Khalifah itu laksana penggembala, dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kepemimpinan adalah amanat untuk mengurus orang-orang atau rakyat yang dipimpin. Dan jelaslah bahwa memimpin rakyat manusia membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang lebih besar daripada kapasitas yang diperlukan untuk menggembala domba. Karenanya hanya bersandar pada kemampuan manusia dalam mengambil kebijakan hanya akan menghasilkan kebijakan rapuh yang sarat dengan kepentingan, sebab manusia adalah makhluk yang lemah lagi tebatas. Terlebih bahaya jika kebijakan diambil bertumpu pada kekuatan korporasi, bukan hanya kebohongan yang akan diadakan tetapi nyawa rakyat akan digadaikan dan abai diprioritaskan. Sehingga tidak ada pilihan, jika keberkahan yang diharapkan maka aturan Sang Pembuat Kehidupan lah yang harus diterapkan, agar rahmat di semesta alam dapat kita rasakan. Allahu a'lam bi showab
*Aktivis Muslimah, Pengasuh Komunitas Istri dan Ibu Sholihah
No comments:
Post a Comment