Ormas Pendongkrak Suara Rezim

Oleh : Pujiati 

(Mahasiswi Perikanan dan Kelautan)

Setelah paska pilpres, banyak yang kecewa karena tidak mendapat kue kekuasaan, bahkan sampai ada pernyataan salah satu ormas yang mengatakan bahwa mereka hanya dimanfaatkan, seperti habis manis sepah dibuang, sebagaimana pernyataan langsung dari KH Siroj aqil yang dikutip dari rmolbanten.com. Dalam video yang berdurasi 32 menit 2 detik yang diupload oleh Channel NU. Pada menit ke 17.45 KH Said Aqil Siroj mengatakan, "Ketika Pilpres suara kita dimanfaatkan. Tapi ketika selesai, kita ditinggal, Pengakuan KH Said Aqil Siroj tentu membuat Kaget Warga NU secara Kultural.  Pernyataan tersebut langsung mendapat kritikan dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli mengatakan lewat akun twitternya, “Pemimpin-pemimpin formal NU membuat NU menjadi kecil dengan menjadikannya sekedar “kendaraan sewaan”. Bahkan bersedia memakai plat merah. Padahal akar NU adalah plat hitam, organisasi masyarakat yang berjuang untuk keadilan dan kemakmuran rakyat”.

Saat ini ada ormas-ormas tertentu yang hanya menjadi pendongkrak suara rezim adalah fakta, mengapa demikian? karena politik yang ada saat ini adalah politik transaksional, dimana masa didekati karena punya kepentingan, setelah tujuannya tercapai kawanpun ditinggalkan. Politik semacam ini sangatlah berbahaya karena segala cara akan dihalalkan asalkan mendapatkan apa yang diinginkan. Termasuk kekuasaan. Padahal dasar politik kita adalah demokrasi, yang slogannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Bahkan konon katanya negara Indonesia negara paling demokratis. Itulah opininya tapi faktanya sistem demokrasi sendiri tidak mampu memberikan bukti keberpihakannya terhadap rakyat. Namun sayangnya rakyat Indonesia termasuk ormas tersebut masih saja tetap mempertahankan sistem demokrasi dengan alasan sistem demokrasi itu sudah baik dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri atau sering dikatakan sebagai sistem yang final. Itulah opininya tapi faktanya sistem demokrasi sendiri tidak mampu membuktikan keberpihakan terhadap rakyatnya sendiri.

Alhasil saat ini rakyat Indonesia dan ormas-ormas yang awalnya menjadi pendukung utama mulai mengkritik pemerintahaan saat ini, begitulah politik transaksional semuanya berdasarkan asas manfaat bukan karena atas keridhoaan.

Berbeda halnya dengan Politik dalam Islam yang tidak pernah mengenal politik transaksional ala demokrasi sebab, politik islam adalah Riayatu syuunahu ummah artinya politik sebagai kendaraan untuk mengatur dan mengurusi kebutuhan umat baik itu urusan yang berkaitan didalam negeri maupun diluar negeri. Berbeda halnya dengan politik ala sistem demokrasi yakni sebagai alat untuk meraih kekuasaan tertinggi. Sedangkan tujuan politik islam adalah agar rakyat diatur dan diurusi semua urusan baik didalam negeri seperti rasa aman, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum dan sebagainya diatur berdasarkan islam secara kaffah begitu juga dengan urusan luar negeri seperti  bagaimana kerjasama luar negeri yang tidak membahayakan negara, bahkan tidak sampai mempermainkan dan merugikan rakyatnya.

Wallahu a’lam bishshawab