Oleh: Ana Mardiana
Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair.
Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. "Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," ucap dia.
Duduknya tiga tokoh asing dalam dewan pengarah pembangunan ibu kota baru ini dibicarakan saat Jokowi berkunjung ke Abu Dhabi, akhir pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Mohammed bin Zayed akan menjadi Ketua Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Baru.
Adapun Masayoshi dan Tony Blair menjadi anggotanya. "Di atasnya ada Presiden Jokowi yang akan menjadi Penanggung Jawab," ucap Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Januari 2020.
Dari fakta di atas terlihat jelas bagaimana keterlibatan asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Hal inilah yang banyak disorot berbagai kalangan. Publik menganggap peran besar asing berarti memperbesar intervensi kepentingan mereka di negeri ini. Bagaimana tidak, mengapa untuk pembangunan dalam negeri sendiri perlu menggunakan kucuran dana serta keikutsertaan asing? Terlebih lagi, ini merupakan pembangunan ibu kota yang merupakan pusat administratif, politik dan ekonomi. Maka memberi celah kepada asing untuk berperan serta dalam pembangunan sama saja dengan memberikan mereka lahan basah untuk menancapkan penjajahan gaya baru, penjajahan politik ekonomi.
Mencermati hal ini, pemerintah seharusnya lebih jeli jika memang benar-benar ingin menjadikan ibu kota baru ini untuk sebaik-baik kepentingan rakyat. Meski alasan Jokowi melibatkan asing dalam proyek ibu kota baru lantaran ingin ibu kota baru Indonesia menjadi persembahan untuk dunia, namun pemerintah seharusnya mempertimbangkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap “niat baik” pemerintah untuk membangun ibu kota baru bertaraf dunia untuk rakyatnya.
Lihat saja seluruh kebijakan publik di balik pemerintahan Jokowi. Kebutuhan pokok apa yang tidak haik harga? Jika memang benar ingin membangun ibu kota baru dengan niat tulus untuk kepentingan rakyat, mengapa harus mempersembahkannya untuk dunia?
Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan poin ini. Adanya campur tangan asing, berarti semakin menguatkan opini di tengah-tengah rakyat bahwa akan semakin besar pula intervensi kepentingan asing di negeri ini.
Dan inilah yang akan terjadi. Keterlibatan asing justru akan menjadikan pengambilan keuntungan ekonomi juga tersalurkan kepada asing, bukan untuk rakyat. Yang ada, rakyat akan semakin diperas. Saat ini, di mana belum ada ibu kota baru saja, peran asing sudah terasa dominan mengendalikan jalannya kebijakan. Seperti misalnya fluktuasi harga BBM di dalam negeri saja harus mengikuti harga minyak dunia; saat harga minyak dunia naik, maka harga BBM ikut naik. Lantas, apa kabarnya nanti jika asing sudah masuk secara praktis bahkan di level ibu kota kita? Ini sama saja memberikan karpet merah bagi penjajahan politik ekonomi bahkan hilangnya kedaulatan negara.
Sungguh Allah ‘Azza wa Jalla telah melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman, dalam firman-Nya:
“Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS. Al-Nisâ’ [4]: 141).
Lantas bagaimana Indonesia bisa terbebas dari intervensi asing?
Satu-satunya solusi dalam mengatasi hegemoni asing terhadap Indonesia adalah dengan segera menerapkan hukum-hukum Islam dalam instusi khilafah. Sebab hanya dengan melalui institusi khilafah, segala hegemoni asing dapat diatasi. Karena khilafah Islam memiliki kedigdayaan untuk menolak dikte asing karena Khilafah memiliki ideologi berbeda, yakni ideologi Islam yang menegasikan segala ketundukan pada sistem buatan manusia. Hanya wahyu Allah yang patut menjadi supremasi dalam tatanan Khilafah.
Karenanya landasan utama kebijakan luar negeri Daulah Khilafah adalah kepentingan dakwah, yakni misi untuk mengeluarkan seluruh umat manusia dari gelapnya kekufuran menuju terangnya cahaya Islam.
Allah Swt. berfirman, “Dan Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan peringatan keras.” (TQS. Saba’ ayat 28)
Penyebarluasan dakwah Islam merupakan prinsip politik luar negeri negara Khilafah Islam dalam membangun hubungannya dengan negara-negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Termasuk dalam melakukan jihad yang ditujukan untuk menyingkirkan para penguasa zalim dan institusi pemerintahan yang menghalangi dakwah Islam. Dengan begitu, dakwah Islam dapat sampai ke rakyat secara terbuka sehingga mereka dapat melihat dan merasakan keadilan Islam secara langsung, merasa tenteram dan nyaman hidup di bawah kekuasaan Islam.
Khilafah tidak akan pernah melakukan kerja sama dengan negara-negara Kafir Harbi Fi’lan –seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, atau negara-negara kufur lain– yang tentunya akan membahayakan eksistensi Daulah Khilafah seperti yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.
Demikianlah realitas yang akan dilakukan oleh Khilafah Islamiyah dalam memutus campur tangan asing dalam urusan luar negerinya. Inilah jalan satu-satunya untuk menghentikan penjajahan negara-negara kufur yang telah berlangsung lama dan menjadi penyebab utama permasalahan dan penderitaan seluruh umat manusia.
Wallahu’alam bishawab.
No comments:
Post a Comment