Demokrasi dan Ilusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh : Anis Siti Mariyah S.P 

Ibu Rumah Tangga 

Bank Dunia merilis laporan bertajuk "Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class" pada akhir pekan lalu (30/1). Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di bawah 10% dari total penduduk. Rerata pertumbuhan ekonomi pun diprediksi 5,6% per tahun selama 50 tahun ke depan. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya diperkirakan tumbuh enam kali lipat menjadi hampir US$ 4 ribu.

Namun, 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Alhasil, mereka rentan kembali miskin. “Mereka belum mencapai keamanan ekonomi dan gaya hidup kelas menengah,” demikian dikutip dari laporan Bank Dunia, akhir pekan lalu (30/1). Di satu sisi, 52 juta masyarakat Indonesia tergolong kelas menengah. Mereka memiliki pendapatan Rp 1,2 juta dan Rp 6 juta per bulan. (Baca: Jumlah Penduduk Miskin RI Berkurang jadi 24,79 Juta per September 2019) Berdasarkan catatan Bank Dunia, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia merupakan yang tercepat, yakni sekitar 10% per tahun. “Saat ini, mereka menyumbang hampir setengah dari konsumsi nasional,” demikian dikutip.(katada.co.id).

Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi di lapangan.  Faktanya meski angka kemiskinan turun,masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sulit mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Untuk itu, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan konsep yang sistematis, bukan hanya sekedar hitungan angka teoritis semata. 

Wajar jika hal.ini terjadi, selama kapitalisme masih diterapkan dalam negara demokrasi. Kapitalisme adalah cinta sejati dari demokrasi. Tidak akan pernah kapitalisme bisa dipisahkan dari demokrasi itu sendiri. Kapitalisme menjadi penyebab laten terjadinya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Banyak pengamat dan pendapat para ahli mengenai bobroknya kapitalisme ini.

Dikutip dari Antara news, Pakar Ekonomi Islam dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Arie Mooduto menyatakan, sistem perekonomian kapitalisme yang dianut mayoritas negara di dunia salah satu penyebab banyaknya kemiskinan. "Banyaknya orang miskin di dunia sekarang salah satu penyebabnya adalah kapitalis dan sistem konvensional," katanya dalam seminar internasional ekonomi dan keuangan Islam di Banda Aceh, Minggu.

Untuk itu, sudah saat nya pengentasan kemiskinan ini diselesaikan dengan solusi sistemik lewat penerapan  politik ekonomi Islam dalam sistem Khilafah. Dalam Islam, negara akan bertanggungjawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat perkepala. Kebutuhan sandang, pangan , papan, kesehatan dan pendidikan akan menjadi prioritasnya. Negara akan menjamin distribusi pangan dan kebutuhan pokok rakyat agar sampai langsung ke tangan warga negaranya tanpa pandang bulu. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan agar kebutuhan sandang, pangan, papan bisa tercukupi. Pendidikan dan kesehatan pun akan digratiskan. 

Saatnya ganti demokrasi kapitalisme dengan Khilafah yang akan menerapkan politik ekonomi yang pro rakyat, tidak hanya menjadikan pengentasan kemiskinan hanya berputar di tataran kalkulasi data dan angka angka semata. Negara menjamin ekonomi yang pro rakyat, bukan pro pada para kapitalis pemilik modal yang sejatinya menciptakan ketimpangan di negeri ini. Saatnya rakyat sejahtera dengan menerapkan aturan dari Tuhan semesta alam, Alloh S.W.T yakni menerapkan sistem politik ekonomi Islam dalam negara Khilafah.