Oleh: Dian Puspita Sari
Ibu Rumah Tangga, Pemerhati Sosial dan Politik
Sekilas wacana ibu kota baru beraroma nasionalisme.
Pembuat desainnya anak negeri bernama Sibarani Sofian. Nama desainnya "Nagara Rimba Nusa".
Namun di balik ruh nasionalisme tersebut, ada aroma asing yang menyengat di dalamnya.
Presiden Jokowi menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah ibu kota baru. Ketiga orang tersebut adalah putra mahkota United Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (bisnis.tempo.co, 16/1/2020).
Aroma nasionalisme dalam pembuatannya tidak berarti dan berpengaruh apa pun pada peran dan kepentingan rakyat Indonesia. Yang justru dipertanyakan publik adalah keputusan presiden menempatkan tiga sosok asing tersebut semakin menunjukkan intervensi asing lebih jauh di negeri ini. Termasuk dalam pembangunan ibu kota baru.
Terkait keputusan Jokowi melibatkan putra mahkota Abu Dhabi, sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara kedua negara.
Sebanyak 16 kesepakatan antara Indonesia dengan UEA telah ditandatangani. Kesepakatan ini terdiri dari lima perjanjian kerja sama antara dua pemerintah dan sebelas lainnya antara pelaku usaha di kedua negara.
Adapun perjanjian kerja sama tersebut terdiri atas lima perjanjian antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.
Selain itu, terdapat pula sebelas perjanjian bisnis antara lain di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$22,89 miliar atau sekitar Rp314,9 triliun.
Dalam pertemuan itu pihak Abu Dhabi juga menyatakan kesiapan dan minatnya terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) RI yang baru ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Merespons hal itu, Jokowi pun langsung menawarkan kepada putra mahkota Abu Dhabi MBZ untuk masuk dalam dewan pengarah, bahkan sebagai ketua dewan pengarah pemindahan ibu kota negara yang baru tersebut.
Sementara itu, keterlibatan CEO SoftBank Mobile Masayoshi Son, yang saat ini dikenal sebagai pria terkaya pertama di Jepang dan pemilik raksasa telekomunikasi dan media di negeri sakura itu, adalah Masayoshi Son telah menawarkan investasi senilai US$30 miliar-US$40 miliar untuk pembangunan ibu kota baru.
Adapun aktivitas Tony Blair usai menjabat Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun :
1. Kini aktif sebagai konsultan bisnis Mubadala, Sovereign Wealth Fund (SWF) pengelola dana abadi yang bermarkas di Abu Dhabi, Emirat Arab. Mubadala berinvestasi di berbagai belahan dunia, dari Vietnam, Serbia, Colombia, Asia Tengah, hingga Afrika Barat.
Dana di SWF, SoftBank, serta dari International Development Finance Corporation (IDFC) dari Amerika Serikat inilah yang akan disalurkan nantinya ke sejumlah proyek, salah satunya pembangunan ibu kota baru.
2. Pada 2008, dia membentuk Tony Blair Associate, perusahaan konsultan gado-gado: semikomersial, semi-charity/keagamaan, dan semipublik. Menyusul sejumlah skandal, perusahaan itu dia bekukan pada 2016, dan rebranded dengan nama baru: Tony Blair Institute for Global Change.
Memanfaatkan reputasinya sebagai PM Inggris terlama, Blair menjadi konsultan dan penasihat, baik negara-negara pemberi investasi (seperti Kuwait, Qatar, dan Emirat Arab) maupun penerima investasi (seperti Kazakhtan, Azerbaijan, dan Mesir).
3. Di Mesir, Blair menjadi penasihat Presiden Abdul Fattah al-Sisi dalam menarik investasi Arab Teluk antara lain untuk membangun ibu kota baru Mesir. Pada 2015, Emirat Arab berkomitmen menggelontorkan US$43 miliar untuk proyek ibu kota baru itu. Tapi sampai sekarang realisasinya belum beranjak jauh akibat tawar-menawar alot antara investor dan pemerintah Mesir
Jokowi meyakini dengan keberadaan tokoh-tokoh asing tersebut sebagai dewan pengarah, maka Indonesia akan meraih asanya untuk mendapatkan kepercayaan dunia. Dampaknya, banyak negara akan tertarik berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru.
Bahkan juru bicara presiden, Fadjroel Rachman menyebutkan, potensi adanya dewan pengarah dari negara lainnya masih terbuka lebar.
Dari keputusannya membuka peluang besar bagi banyak pihak kapitalis asing untuk menggarap ibu kota baru atas nama investasi, dan sama sekali tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia, Jokowi sungguh tak percaya diri. Mengandalkan pihak asing hanya untuk sekadar mendapatkan trust investor asing.
Padahal mengundang investasi asing untuk menggarap Indonesia pada hakikatnya adalah:
1. Menggadaikan negara.
2. Memberi jalan luas bagi kapitalis asing untuk menguasai SDA, SDM dan huge market Indonesia, serta pengkhianatan atas hak dan kepemilikan rakyat. Karena itu Allah Swt. mengharamkannya.
Allah Swt berfirman,
ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيل
“(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata, ‘Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS An-Nisa’ 4 : 141)
Dan bagaimana pun, investasi asing itu adalah utang riba yang harus dibayar sekalipun rezim hari ini telah berganti orang. Padahal utang negara telah tembus Rp5.619 triliun.
Indonesia mustahil lepas dari belitan investasi asing karena pengelolaan pemerintahannya mengambil konsep Reinventing Government sesuai arahan Barat.
Oleh karenanya, satu-satunya solusi bagi Indonesia untuk mampu melepaskan diri dari jeratan kapitalis asing, adalah dengan menerapkan konstitusi Illahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Karena khilafah:
1. Memiliki konsep penerapan sistem hidup yang paripurna termasuk politik ekonominya secara mandiri, bebas dari dikte kapitalis asing di dalam mengelola pembangunan di semua negeri dari pusat ibu kota khilafah hingga pelosok negeri-negeri yang dinaunginya.
2. Memiliki sumber-sumber dana dalam negeri yang diatur dalam kebijakan fiskal baitul maal untuk melakukan pembangunan secara merata tanpa kecuali.
Wallahu a'lam bishshawab
No comments:
Post a Comment