Skandal Jiwasraya dan Daulat Kapitalisme

Oleh : Kiki Nadia Wati

Menjelang akhir tahun 2019,kita semua dikejutkan dengan berita kerugian Asuransi BUMN Jiwasraya dengan jumlah kerugian yang cukup membuat kita tercengang. Skandal Jiwasraya bisa dianggap kasus kerugian negara terbesar kedua setelah kasus BLBI di rezim sebelumnya. BUMN asuransi jiwa ini mengalami gagal bayar sebesar 13 triliun dan meminta talangan negara 30 triliun lebih untuk menyehatkan diri.

Maka dari itu,seluruh pihak penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung,Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus keroyokan mengungkap kasus ini.

Seperti yang telah di lansir di VIVANews "Kasus Jiwasraya skandal yang terbesar di Indonesia,setelah BLBI. Mungkin,secara suatu lembaga inilah yang terbesar,minta dana talangan Rp.32 triliun." Kata Didi.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai,langkah yang dilakukan Menteri Keuangan,Sri Mulyani Indrawati sudah tepat yang berkoordinasi dengan kejaksaan mengungkap kasus ini. Dia pun mendesak,agar Kejaksaan juga tidak boleh berlama-lama mengungkap kasus ini.

"Saya kira,kasus sebesar ini tidak cukup Kejaksaan,bila perlu dikeroyok Kejagung,Polri,dan KPK," Ujarnya.

Ada beragam pendapat tentang latar belakang kebangkrutannya. Said Didu pengamat BUMN menganggap ada 'perampokan keuntungan' terutama menjelang tahun politik. Ini sejalan adagium 'BUMN = Sapi perah partai dan rezim penguasa' .

Sedangkan pengakuan Dirut Jiwasraya menambahkan latar belakang lain yakni BUMN nya sudah lama tidak sehat. Dipilih cara sangat beresiko (unprudent) untuk mengatasinya. Yakni dengan menjual 'JS Saving Plan' asuransi-investasi (bancassurance) berbunga sangat tinggi ke masyarakat dan Jiwasraya menanam modalnya di bursa saham,bahkan dengan membeli saham gorengan (saham perusahaan yang 'digoreng' seolah sangat menguntungkan). Berujung terjadi skema Ponzi yakni premi yang dibayar pelanggan asuransi dipakai membayar keuntungan/bunga tinggi para nasabah bancassurance. Pada gilirannya,gagal bayar polis asuransi.

Persoalan ini bertambah buruk mengingat BUMN sering kali menjadi tumpuan sponsorsip untuk beragam proyek individu dilingkarkan kekuasaan. Contoh Jiwasraya mensponsori kedatangan club' bola dunia Manchester City.

Sebenarnya persoalan aset,rakyat,dan modal negara yang dikelola BUMN mengalami beragam persoalan tidak hanya terjadi pada Jiwasraya. Karena daulat gurita kapitalisme sangat mencengkeram mulai dari skema pengelolaan BUMN model korporasi keterlibatan lingkar kekuasaan untuk memanfaatkan BUMN bagi kepentingan kursi dan partai hingga cara-cara mencari untung yang sarat riba dan maisir atau gambling berujung krisis atau kebangkrutan. Sebagai jalan keluarnya,negara memberi talangan. Ini adalah perampokan besar-besaran terhadap negara secara legal,yang menikmati hasil segelintir kaum kapitalis,pemilik bank,elit BUMN dan kursi penguasa. 

Skandal ini mestinya menyadarkan buruknya kapitalisme. Tidak ada sedikitpun kebaikan dan maslahat bagi rakyat. Sistem yang hanya dipertahankan oleh mereka yang rakus kursi kekuasaan yang didapat dari persengkokolan dengan kelompok Kapitalis.Semua serba harus menguntungkan,walaupun harus menelan banyak kemudharatan.

Berbeda sekali dengan Sistem Islam. Islam begitu menjaga eksistensinya sebagai sistem yang paling gemilang. Mampu,menjaga dan memastikan setiap aset Negara didistribusikan dengan baik. Sistem Islam,sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pihak manapun untuk merugikan Negara. Sejarah telah mencatat,bagaimana aturan dan hukum yang berlaku dalam  sistem  Islam begitu ketat,sehingga semua bisa terkendali dengan baik dan memberikan banyak kemaslahatan bagi Negara maupun Rakyat. Dengan begitu,sangat kecil sekali kemungkinan aset negara menjadi sasaran utama 'perampokan' oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.