Oleh: Haya Koyumi
Member Akademi Menulis Kreatif dan Ibu Peduli Generasi
Lagi! Negeri ini dilanda skandal besar. Jiwasraya bangkrut alias rugi besar. Berita ini tentu mengagetkan seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya BUMN Jiwasraya selama ini dikenal kuat namun ternyata ringkih. Skandal PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya Gate) bisa dianggap kasus kerugian negara terbesar ke 2 setelah kasus BLBI di rezim sebelumnya. BUMN asuransi jiwa ini mengalami gagal bayar sebesar Rp 13,7 triliun dan meminta talangan negara Rp 32 triliun untuk menyehatkan diri.
Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi, dalam diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019). Bahkan menurutnya, juga butuh panitia khusus untuk menghindari adanya dugaan yang tidak baik, karena sikap saling menyalahkan.
"Kasus Jiwasraya skandal yang terbesar di Indonesia, setelah BLBI. Mungkin, secara suatu lembaga inilah yang terbesar, minta dana talangan Rp 32 triliun," kata Didi. (Viva.news, 29/12/2019)
Ada beragam pendapat tentang latar belakang kebangkrutannya. Anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin menganggap ada ‘perampokan terstruktur’. "Saya sepakat ini ada perampokan terstruktur, karena tidak mungkin investasi yang dilakukan tanpa ada kehati-hatian pasti ada unsur kesengajaan," kata dia di ruang komisi VI DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019). (Detik.finance, 16/12/2019)
Menurut Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ada tindak pidana korupsi dalam tubuh Jiwasraya. Pasalnya nilai kebocoran hingga triliunan rupiah dan itu tidak mungkin karena risiko bisnis semata.
Sedangkan pengakuan Dirut Jiwasraya menambahkan latar belakang lain, yakni BUMN-nya sudah lama tidak sehat. Dipilih cara sangat berisiko _(unprudent)_ untuk mengatasinya. Yakni dengan menjual _‘JS Saving Plan’_ asuransi- investasi _(bancassurance)_ berbunga sangat tinggi ke masyarakat dan Jiwasraya menanam modalnya di bursa saham, bahkan dengan membeli saham 'gorengan' (saham perusahaan yg ‘digoreng’ seolah sangat menguntungkan). Berujung terjadi skema Ponzi yakni premi yg dibayar pelanggan asuransi dipakai membayar keuntungan/bunga tinggi para nasabah _bancassurance_. Pada gilirannya, gagal bayar polis asuransi. (Cnbc.Indonesia, 29/12/2019)
Ada juga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen Jiwasraya saat itu, yaitu Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama dan Hary Prasetyo sebagai Direktur Keuangan sengaja melakukan investasi secara sembrono pada saham 'gorengan' (saham yang harganya tidak menentu, suatu saat harganya meroket, tiba-tiba beberapa waktu kemudian harganya turun drastis). Dan dikabarkan dua orang ini saat ini kabur keluar negeri.
Jiwasraya juga berinvestasi di PT. Mahaka Media Tbk. (ABBA), emiten media yang didirikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang sebelumnya adalah ketua Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf. Beberapa pihak akhirnya menilai bahwa perampokan Jiwasraya ini adalah untuk mendanai kampanye paslon Jokowi-Ma'ruf.
Kondisi tersebut mengingatkan pada pernyataan bahwa ada dua sektor yang sangat rawan terjadi korupsi politik, yaitu BUMN dan sektor keuangan. Korupsi politik adalah korupsi yang diarahkan untuk pembiayaan arah pemenangan kontestasi politik. Skandal Jiwasraya memenuhi dua kerawanan korupsi politik tersebut.
Inilah kebobrokan kapitalisme yang nyata di depan mata. Demokrasi kapitalisme itu mahal. Skandal mega korupsi akan terus ada menyertai keberadaan demokrasi kapitalisme yang pasti akan selalu berulang. Selain itu juga, jauh dari keberkahan Allah. Para nasabah Jiwasraya bergerak untuk mendapatkan laba dari investasinya, sedangkan PT. Jiwasraya bergerak untuk mendapatkan riba dari investasi non riil.
Sebenarnya persoalan aset rakyat dan modal Negara yang dikelola BUMN mengalami beragam persoalan. Tidak hanya terjadi pada Jiwasraya. Karena gurita kapitalisme sangat mencengkeram. Mulai dari skema pengelolaan BUMN dengan model korporasi, keterlibatan para elit di lingkar kekuasaan yang memanfaatkan BUMN demi kepentingan kursi dan partai, hingga cara-cara mencari untung yang sarat riba yang berujung pada krisis dan kebangkrutan. Sebagai jalan keluarnya, Negara memberi talangan. Ini adalah perampokan besar-besaran terhadap Negara secara legal, yang menikmati hasil segelintir kaum kapitalis, pemilik bank, elit BUMN dan kursi penguasa.
Skandal ini seharusnya menyadarkan kita akan buruknya sistem kapitalisme yang selama diterapkan di negeri ini. Tidak ada sedikitpun kebaikan dan maslahat bagi rakyat. Sistem yang hanya dipertahankan oleh mereka yang rakus kursi kekuasaan, yang didapat dari persekongkolan dengan kelompok kapitalis.
Solusi Islam
Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna telah memberikan aturan terbaik untuk umat manusia. Aturan Islam yang diterapkan oleh sebuah institusi negara memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap rakyatnya. Kebutuhan pokok individual berupa sandang, pangan dan papan akan dipenuhi oleh negara dengan mekanisme tertentu.
Demikian juga kebutuhan pokok komunal berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan juga akan dipenuhi oleh negara. Sehingga masyarakat tidak perlu bingung memikirkan biaya kesehatan dan tidak perlu mengasuransikan jiwanya.
Apalagi hukum asuransi dalam Islam adalah haram. Kaum muslimin akan meninggalkan keharaman karena tuntutan iman. Semua itu hanya akan terwujud dalam sebuah negara yang menerapkan syariah Islam secara kaffah yakni Khilafah Islamiyah. _Wallahu a'lam bi ash showab._
No comments:
Post a Comment