Selalu Kebanjiran, Ada Apa dengan Jakarta

Oleh :  Riyulianasari

Persoalan banjir di Jakarta bukanlah persoalan baru, sejarah mencatat banjir telah terjadi sejak jaman Belanda hingga sekarang tak pernah berhenti, segala usahapun sudah dilakukan dari periode ke periode tak juga berhasil

Pembangunan gedung atau pun jembatan tanpa memperhatikan lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Surat ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak lagi memperhatikan keseimbangan alam. Tujuan pembangunan hanyalah untuk meraih materi tentu saja bertambahnya pajak yang dipungut negara akibat dari pembangunan tersebut. Walaupun ini dibantah langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan, berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan yang turun extrem di momen pergantian tahun ini adalah yang  selama kurun waktu 24 tahun terakhir.

Anies menjelaskan, pihaknya tidak ingin mencari-cari alasan apalagi menyalahkan siapapun termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot.

Pembangunan infrastruktur di Jakarta menjadi alasan bagi kemajuan negara meskipun dengan cara berhutang kepada Cina atau menerima tawaran hutang luar negeri seperti AS ataupun IMF, dengan alasan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Kebijakan pemerintah dalam membangun Jakarta sangat berkaitan erat dengan ideologi Kapitalisme yang  berpihak kepada kepentingan pengusaha, sehingga pemerintah rela membuka pintu pintu  untuk masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sehingga semakin membuat sesaknya Ibukota Jakarta dengan banyaknya pembangunan. Padahal pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban  banjir yang banyak dirugikan, rusaknya harta benda bahkan korban meninggal akibat tersengat aliran listrik pun terjadi setiap banjir melanda Jakarta. Janji janji kampanye untuk membenahi Jakarta dan mengatasi banjir belum berhasil mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Bahkan saling menyalahkan diantara mantan gubernur DKI Jakarta. Banjir pun terjadi di kota kota lain di Indonesia.

Begitulah kenyataannya, ideologi kapitalisme merusak cara berfikir manusia, merusak alam semesta dan kehidupan, dan menyengsarakan bahwa dapat membinasakan kehidupan, tidak ada keberkahan di dalamnya.

Ruang Air Direbut

Jakarta sejatinya merupakan daerah rawa. Namun, seiring bertambahnya populasi manusia di ibukota dan perkembangan pembangunan, rawa-rawa tersebut kini berubah tampilan menjadi permukiman dan gedung-gedung tinggi.

Banjir di awal 2020 kemarin, mau tak mau tak bisa dilepaskan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru yang semakin hari semakin digerus oleh para pengembang.

Pemprov DKI menunjukkan sebuah peta bahwa saat ini 90 persen lahan di DKI Jakarta sudah dibeton. Pada 2004 hingga 2006, Agung Podomoro Grup secara agresif membangun 12 apartemen di kawasan barat, pusat, selatan dan utara Jakarta. Saat ini total apartemen di Jakarta mencapai sekitar 234 apartemen yang tentunya secara masif pula menyedot air tanah dan berperan mempercepat penurunan tanah (land subsidence).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta setiap dekadenya semakin menguning. Jika melihat peta RTRW tahun 1980, DKI Jakarta masih cukup banyak lahan hijau. Namun pada peta RTRW 1999-2005, kawasan hijau makin berkurang dan berganti dengan kuning alias untuk permukiman. Pada peta RTRW 2010-2030 nyaris semua kawasan di Jakarta menjadi kuning.

Untuk itu, cara lain yang bisa dilakukan Pemprov DKI menurut Elisa adalah dengan mengembalikan sejumlah fungsi lahan yang saat ini peruntukkannya sebagai gedung. Misalnya saja Mega Mall Pluit yang Hak Guna Bangunan (HGB)nya akan habis pada 2025.

“Pemprov bisa mengembalikannya ke fungsi semula. Dulu itu namanya Taman Tirta Loka. Kalau mau ya hancurkan saja. Itupun jika belum diubah menjadi hak milik. Semoga tidak, ya. Pemprov bisa mengembalikan fungsi lahan pada gedung-gedung yang HGB-nya akan segera habis," lanjut Elisa.

Baik Elisa maupun Bintang, enggan mengambinghitamkan perubahan iklim sebagai satu-satunya penyebab banjir kendati terdapat anomali curah hujan ekstrem hingga 377 mm/hari.

“Jika penanggulangan banjir sudah cukup baik, infiltrasi di hulu maksimal, drainase dan RTB mumpuni di hilir, pompa jalan dengan baik, risikonya bisa diminimalisir," ucap Bintang.

Maka pembangunan infrastruktur di dalam islam haruslah memperhatikan keseimbangan alam dan fungsi hutan. Semua harus difungsikan sesuai dengan sifatnya, tidak boleh manusia mengatur alam ini berdasarkan hawa nafsu untuk meraih materi keuntungan semata, tetapi harus berjalan sesuai sifat dan fungsi nya masing-masing, maka untuk mewujudkan aturan ilahi hanyalah dengan membuang ideologi kapitalisme dan menggantinya dengan ideologi islam yang diridhoi oleh Allah SWT.