Proyek Mega Ibu Kota Baru, Investasi Berujung Intervensi

Oleh : Mukhy Ummu Ibrahim

Member Akademi Menulis Kreatif

Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara agaknya kian memantik kontroversi. Urgensitas pemindahan tersebut pun nyatanya masih patut dipertanyakan. Terlebih pada saat kondisi negeri ini tengah 'terkapar', terlilit hutang hingga Rp 5.600 triliun yang bahkan masih terus membengkak. Belum lagi segudang problematika yang seolah tidak ada habisnya yang harus diprioritaskan pemecahan masalahnya.

Endemi korupsi di jajaran para petinggi jelas harus mendapat perhatian utama. Skandal Jiwasraya, Asabri hingga suap yang melibatkan pejabat partai penguasa tentu tidak boleh dikendurkan penanganannya. Belum lagi permasalahan BPJS hingga sengkarut perekonomian  yang makin dikuasai para kapital. Hingga rakyat pun menjerit akibat makin melambungnya harga-harga yang membuat hidup mereka kian sulit.

Akan tetapi, faktanya pemerintah bergeming dan terus 'ngotot' melakukan proyek pemindahan ibu kota negara. Berbagai dalih pun diungkapkan demi publik yang teryakinkan. Di antaranya adalah beratnya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Sementara, keinginan untuk memiliki ibu kota yang dapat menjadi pusat perhatian dunia pun juga diungkapkan demi mendapat perhatian.

Keinginan pemerintah ini memang masuk akal jika saja negeri ini dalam kondisi stabil dan telah menjadi negara yang berkembang. Namun, dengan kondisi negeri yang kini justru memprihatinkan, upaya ini pun menimbulkan seribu pertanyaan. Ada apa gerangan di balik rencana pemindahan ibu kota yang dipaksakan?

Pengamat telah banyak mengkritisi. Terlebih ketika dengan kondisi keuangan yang defisit pilihan pembiayaan pasti akan jatuh pada investasi. Dan bisa diprediksi saat ekonomi dalam negeri pun telah banyak mendapat sokongan investasi asing, maka lebih lagi dalam proyek mega yang jelas membutuhkan dana yang luar biasa besarnya ini.

Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, para investor yang hendak digandeng pemerintah dalam proyek pembangunan ibu kota baru pun semakin terlihat. Meski skema pembiayaan dikatakan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kemudian KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan swasta, faktanya investasi asing tetap terbuka lebar peluangnya.

Negara-negara investor mulai dari Jepang, Hongkong, Korea hingga Hungaria, menyatakan keinginannya untuk berinvestasi dalam pembangungan ibu kota baru Indonesia. Tidak hanya mengundang pihak asing sebagai investor, pemerintah bahkan telah mengumumkan akan menggandeng asing untuk menduduki posisi sebagai dewan pengarahnya.

Adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO dan pendiri SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair yang didaulat oleh Presiden Jokowi untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Selain menjadi dewan pengarah, Mohamed bin Zayed dan Masayoshi Son pun akan menjadi bagian dari investor pembangunan ibukota baru. Tidak tanggung-tanggung, Masayoshi Son bahkan menyiapkan dana sekitar US$ 30 triliun guna berinvestasi dalam pembangunan ibu kota Indonesia yang baru nanti. Tak ketinggalan, China, yang memang telah lebih dulu menjadi partner andalan pemerintah dalam proyek infrastrukturnya. (tempo.co, 16/1/20)

Keakraban pemerintah dengan pihak asing memang telah menjadi rahasia umum. Pemerintah Jokowi sendiri dikenal dengan kebijakannya yang memberikan peluang investasi sebesar-besarnya pada asing dengan dalih untuk menggenjot perekonomian. Padahal sejatinya ini menunjukkan ketergantungan kita pada asing. Dan sama saja kita menggadaikan negeri kita beserta segenap sumberdayanya pada mereka.

Padahal sungguh sangat berbahaya saat negara menjadikan asing sebagai tumpuan. Sebab dampaknya jelas negara akan kehilangan kedaulatan. Tidak hanya kemandirian yang jauh dari harapan. Namun, juga tunduknya kita pada asing dalam berbagai kebijakan. Hingga hilanglah kemerdekaan dan kokohlah cengkeraman para penjajah baru, neoimperialis, yang menjajah melalui tangan-tangan kapitalis yang berkedok investasi dan pemberian bantuan.

Sayangnya, bahaya ini seolah diabaikan. Pemerintah pun menyatakan hanya hutang satu-satunya jalan pembiayaan pembangunan. Padahal negeri kita begitu tersohor sebagai negeri yang begitu kaya. Sumber daya alamnya melimpah dari ujung Pulau Sabang hingga Papua. Kekayaan alam yang merupakan karunia dari Allah Sang Pencipta Alam Semesta. Yang semestinya dikelola demi kemakmuran umat manusia yang tinggal di atas buminya, bumi Indonesia.

Namun, jerat neoimperialis melalui kapitalismenya telah membuat negara tak lagi berfungsi sebagai pengurus rakyatnya. Kapitalisme telah menjadikan negara sebagai 'pelayan' para pemodal saja. Hingga negara korpotokrasi pun menjelma. Negara yang menjadi penjaga kepentingan korporasi, pengusaha, kapital dan pemodal saja. Hingga kepentingan rakyat dan masa depan bangsa yang kian kehilangan wibawa dan kedaulatan pun tak menjadi perhatian utama.

Demikianlah, sesungguhnya tabiat kapitalisme di seluruh dunia. Negara pun semakin nyata berpihak pada para pengusaha. Negara dijalankan demi mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka. Para pengusaha meraup keuntungan dari proyek-proyek yang ada. Maka, tidak heran jika ada saja proyek yang diadakan bahkan diada-adakan. Seperti halnya proyek mega pembangunan ibu kota baru negara kita.

Meski berbagai alasan politis juga mengemuka. 'Kejar tayang' proyek di era Jokowi demi mengakomodasi kepentingan kapitalis jelas tak bisa ditutupi. Terlebih keikutsertaan Indonesia dalam skenario One Belt One Road (OBOR) China memang mengharuskan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran Indonesia yang menjadi targetnya. Sehingga makin nyata agenda kapitalis yang makin berkuasa di negara kita. Parahnya tidak hanya kapitalis lokal tetapi global.

Padahal, keterlibatan asing dalam penentuan arah kebijakan dalam negeri jelas tak bisa dibiarkan. Intervensi asing, apapun dalihnya, seharusnya tidak diberi ruang sedikit pun di negeri kita. Ini menjadi niscaya sebab bahayanya jelas di depan mata. Semanis apapun janji kapitalis di awal proyek kerjasama, pasti dibaliknya keuntungan materi menjadi prioritas utama. 

Belum lagi saat jeratnya dalam menyetir kebijakan ekonomi makin kuat, kebijakan politik pun akan dengan mudah dipengaruhinya. Walhasil, negara pun akan kehilangan kedaulatan. Dan mudah saja dikendalikan demi kepentingan kapitalisme global.

Bandingkan dengan negara yang menjadikan aturan Islam sebagai sumber hukumnya. Setiap kebijakan akan dilandaskan padanya. Tidak ada ruang bagi intervensi negara lain, terlebih negara pengusung kapitalisme. 

Negara menjadi pengurus urusan rakyat, bukannya pelayan kepentingan penguasa. Kehadiran kapitalisme yang membahayakan kepentingan rakyat jelas tak akan ditolerir. Tidak ada intervensi asing sebab negara yang menerapkan aturan Islam hanya menjadikan aturan dari Sang Maha Mengatur sebagai acuan. Aturan yang sudah sempurna yang tak perlu lagi intervensi dari manusia.

Hingga negara yang menerapkan aturan Islam memiliki kedaulatan sepenuhnya. Urusan rakyat selalu jadi prioritas utama. Sebab, pemimpinnya selalu yakin bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas rakyat yang dipimpinnya.

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Maka, hanya dengan menerapkan aturan Islam sajalah, negeri ini akan kembali berdaulat. Terlepas dari penjajahan kapitalisme yang menjerat. Dan mengembalikan hakikat negara sebagai pengurus urusan rakyat. Bukan lagi pelayan para kapital dan birokrat.

Wallahu a'lam bishshawab.