Oleh : Suciyati
Jakarta dilanda hujan deras sejak Selasa sore (31/1) hingga Rabu pagi (1/1). Akibatnya, hampir seluruh wilayah Ibukota lumpuh karena terendam banjir. Tercatat ada 63 titik banjir yang menyebar di kawasan Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hujan yang turun di momen pergantian tahun ini adalah yang paling ekstrem selama kurun waktu 24 tahun terakhir.
"Tapi kita bersyukur dalam waktu satu hari ini semua sudah berangsur lebih baik,” ujar Anies saat ditemui sesuai mengunjungi korban banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1).
Anies menjelaskan, pihaknya tidak ingin mencari-cari alasan apalagi menyalahkan siapapun termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot.
“Kalau curah hujan tidak ada kaitannya dengan bangunan karena curah hujan datang dari atas toh, tapi pengendalian air yang sudah turun, disitu letak tantangannya,” pungkasnya.
Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) merilis data terbaru sampai dengan Kamis (2/1) pukul 21.00 WIB jumlah korban meninggal akibat banjir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebanyak 30 orang.
Rincian korban meninggal terbanyak berada di Kabupaten Bogor 11 orang, kemudian Jakarta Timur 7 orang, Kota Bekasi dan Kota Depok masing-masing 3 orang, dan masing-masing 1 orang untuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kota Tangerang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah banjir di beberapa wilayah Jabodetabek karena masifnya pembangunan infrastruktur tanpa mengindahkan lingkungan. Hal ini senada dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang tidak mau menyalahkan pembangunan infrastruktur.
Basuki pun meyakini masifnya pembangunan infrastruktur tidak mengurangi daerah resapan air.
"Enggak, enggak lah (infrastruktur mengurangi daerah resapan). Di mana?" kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
Basuki pun memastikan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan seperti misalnya jalan tol sudah memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Sementara itu, terkait AMDAL yang rencananya juga akan disederhanakan melalui Omnibus Law nanti, Basuki menegaskan, itu hanya untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) permukiman.
"RTRW yang itu (Omnibus Law) untuk permukiman. Kalau mau bikin permukiman enggak perlu lagi Amdal. Wong sudah di dalam (kawasan), kecuali kalau di luar," kata dia.
Saat ditegaskan apakah penghapusan AMDAL di RTRW permukiman akan menyebabkan masalah banjir, Basuki menyebut, kebijakan itu nantinya akan berbasis risiko atau risk base. Dia meminta sabar menunggu poin-poin Omnibus Law nantinya.
"Kita lihat Omnibus Law seperti apa. Yang sekarang rezimnya yang mempunyai risk based apa, saya lupa," kata dia.
Banjir berulang setiap tahun jelas bukan karena faktor alam semata. Juga tidak hanya problem teknis (tidak berfungsi drainase, resapan air, kurang kanal dsb) tapi masalah sistemik yang lahir dari berlakunya sistem kapitalistik.
Tata kota dan pembangunan infrastruktur diserahkan pada kemauan kaum kapitalis berorientasi memenangkan bisnis dan tidak memperhatikan lingkungan, sementara itu masih terjadi kemiskinan massal yang mempengaruhi pola kehidupan (perumahan di bantar kali, tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan dst).
Penyelesaian tidak cukup hanya perbaikan teknis tapi harus menyentuh perubahan ideologis. Dengan menyadari system kapitalistik mufsiduna fil ardh sedangkan pemberlakuan islam akan mewujudkan khilafah fil ardh.
Momentum banjir harus menjadi pengingat agar dilakukan taubat nasional, mengubah pola hidup dan membuang pandangan hidup kapitalisme serta mengadopsi Islam.
No comments:
Post a Comment