Sindrome Radikalisme

Oleh : Nurul Ummu Nada
Member Akademi Menulis Kreatif 4

Dilansir dari Republika.co.id (06/12), ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas mengingat masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia sangat banyak. Maka dia menyampaikan kepada pemerintah dan media massa agar mengurangi dosis pembicaraan tentang radikalisme. Dia menilai pembicaraan tentang radikalisme sudah terasa melebihi dosis dan porsinya.

"Oleh karena itu kita meminta supaya dosis pembicaraan tentang radikalisme ini dikurangi atau dikempeskan, ini bukan berarti bahwa masalah radikalisme tidak penting dan tidak berbahaya bagi masa depan bangsa, tapi persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya masalah radikalisme," kata Buya Anwar melalui pesan tertulis kepada Republika.co.id, Rabu (6/11).

Belum lama ini terjadi pelantikan presiden dan kabinet. Pelantikan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada minggu, 20 Oktober lalu. Setelah pelantikan, presiden akan mengumumkan kabinet yang sudah terpilih oleh presiden  RI dan akan dilantik untuk meraih tujuan-tujuan yang ada dalam sistem pemerintahan yang. Kabinet - kabinet yang sudah dilantik ini konon katanya mereka  anti radikalisme.

Itulah beberapa rancangan yang telah mereka susun setelah pelantikan. Mereka akan menggunakan topik radikalisme untuk menutupi segala kegagalan pemerintahan dalam kesejahteraan rakyat utamanya bidang ekonomi dan kesehatan. Perang melawan radikalisme inilah yang menjadi agenda utama kabinet Indonesia maju yang dibentuk oleh presiden Jokowi.

Beberapa kementrian pun telah diset-up untuk memerangi radikalisme. Seperti Tito Karnivan (  Mantan Kapolri) yang sering mengangkat isu radikalisme yang sekarang pun diangkat menjadi Menteri dalam negeri. Tjahjo Kumolo ( Mantan Menteri Dalam Negeri) dijadikan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan revormasi Birokrasi. 

Pada dasarnya radikalisme dijadikan isu utama. Baru saja dilantik para kabinet sudah membahas tentang radikalisme, seperti menteri agama, menteri polhukam dan masih banyak lagi. Mereka memaparkan seolah-seolah radikalisme ini adalah momok yang harus segera dibasmi. Padahal radikalisme hanya untuk menyudutkan umat Islam saja dan hanya untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Faktanya tidak ada radikalisme yang dilakukan oleh umat Islam dan banyak masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pada rezim ini.

Banyak permasalahan yang terjadi di dalam negara seperti, masalah perekonomian, masalah kerusuhan (kerusuhan papua, wamena), korupsi, masalah pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja bahkan anak-anak dan masih banyak lagi permasalahan yang sangat penting bahkan genting. Inilah kenapa radikalisme dijadikan topik utama oleh mereka. Untuk menutupi permasalahan yang terjadi di negara ini, seolah-olah negara seperti ini akibat radikalisme.

Menjadikan radikalisme sebagai agenda utama pada kabinet sekarang merupakan hal yang salah besar. Sebab persoalan utama yang terjadi di negeri ini bukanlah radikalisme akan tetapi kapitalisme liberal. Barbagai persoalan yang terjadi merupakan buah dari kapitalisme liberal. Kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang terus meningkat, utang yang menggunung yang semua ini mengakibatkan beban hidup masyarakat hal ini bermula dari kebijakan ekonomi yang liberal.

Contoh nyata permasalahan yang terjadi selama 5 tahun terakhir kasus korupsi memuncak, mulai dari puluhan gubernur, ratusan walikota dan bupati , ratusan DPR pusat dan daerah yang mereka semua terjerat kasus korupsi, perekonomian yang buruk baik dalam perdagangan maupun ekspor import. Dan ini semua tidak ada hubungannya dengan radikalisme.

Di dalam buku moderat Islam tercantum bahwasanya telah disusun strategi untuk menghadapi kaum muslim yang militan  yaitu kaum muslim yang menginginkan penerapan Islam secara kaffah dan anti dengan nilai-nilai sekulerisme, ekstrimisme. Inilah strategi yang sedang dilakukan di negara ini. Permasalahan yang tidak faktual/tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat. 

Radikalisme merupakan political hammer yang hanya untuk memukul lawan politik.  Seperti yang terjadi di masa orde baru berbagai tudingan yang ditujukan kepada umat Islam seperti, anti pancasila. Radikalisme hanya digunakan sebagai monsterisasi yang ditujukan kepada suatu golongan atau organisasi. Bahwasanya memframming kepada masyarakat bahwa organisasi/kelompok tersebut adalah organisasi/kelompok yang mengerikan yang tidak patut dipanuti dan harus dilawan bahkan dihanguskan. 

Tidak hanya itu, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pemilihan para kabinet yang akan duduk di kursi pemerintahan. Misalnya bagaimana kita menyikapi menteri pendidikan yang sudah dilantik yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Bagaimana perkembangan pendidikan 5 tahun ke depan di bawah menteri yang memiliki profil seperti itu. Padahal pendidikan itu faktanya menjadikan generasi selanjutnya menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Pendidikan yang seharusnya tarpaut dengan 2 istilah utama yaitu karakter dan kompetensi. Dua istilah ini bersangkutan dengan tolok ukur apa dan seperti apa  konten pendidikan yang akan digunakan. 

Sedangkan di setiap pembahasan yang diutarakan oleh menteri pendidikan ini bahwasanya dalam persoalan karakter yang akan dicapai dalam pendidikan tidak pernah disinggung. Padahal dalam undang-undang pun tercantum bahwasanya  pendidikan harus melahirkan seseorang yang beriman dan betaqwa. Bagaimana bisa manusia bisa menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman jikalau rancangan pendidikan tidak maksimal utamanya dalam nilai agama. 

Dijadikannya radikalisme sebagai agenda utama rezim ini, semakin memperkuat anggapan bahwasanya rezim ini dikuasai oleh radikal liberal sekuler yang anti Islam. Karena semua selalu mengarah pada Islam mulai dari masjid yang terpapar radikalisme hingga para ulama Islam yang dituding radikal. 

Sesungguhnya anti radikalisme ini merupakan proyek global negara imperialis: Amerika,  Inggris, Australia dan sekutunya. Tujuan utama mereka tidak lain adalah untuk membendung aspirasi syariah Islam kaffah dan persatuan umat Islam di dunia. Kontra radikalisme merupakan proyek sekularisasi dan liberalisasi ajaran Islam. Mereka hendak memasukkan dan memaksakan ajaran Islam versi barat. Mereka juga berusaha memecah belah dan mengadu domba sesama umat Islam serta memunculkan katagorisasi jahat seperti masalah toleransi dalam umat beragama. 


Menyikapi segala keterpurukan yang dialami oleh negeri ini, Islam memberikan solusi yang baik dan terbaik. Bahwasanya akan tercipta dan terwujud negara yang baik apabila pemimpinnya baik dan sistem pemerintahan yang digunakan baik pula. Tentunya sistem terbaik adalah sistem yang berasal dari Allah SWT yaitu Khilafah ala manhaj nubuwaah.  Khilafah yang telah terbukti dalam waktu 13 abad lamanya yang merupakan sistem terbaik dari Allah yang tidak bisa dibandingkan oleh sistem yang telah dibuat oleh manusia.

Seharusnya pemerintah menanggapi solusi yang diusung umat Islam dengan baik. Bukan malah menjadikan angan-angan buruk yang akan terjadi  di dalam negara, terutama dalam mensejahterakan rakyat. Karena Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan tentunya akan menghasilkan kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, dan menjadi solusi terbaik bagi segala problematika kehidupan. Bahkan Bukan hanya dari barat hingga timur, melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah kenapa Islam disebut sebagai "rahmat bagi seluruh alam".

Segala makar musuh- musuh Islam untuk membendung kebangkitan Islam pastilah gagal. Karena Allah SWT telah menjanjikan kemenangan Islam kepada umat Islam yang dengan bersungguh-sungguh memperjuangkan syariah Islam. Dan sebaik- baiknya makar adalah makar Allah SWT. 
Allah SWT berfirman dalam surah Al Imran :54 
" Orang- orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-sebaik pembalas tipu daya."

Wallahu a'lam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post