20 ribu ton Beras dibuang, Siapa yang bertanggung jawab?

Oleh : Siti Hajar, S.Pd.SD

Beras merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Namun sayang, di saat sebagian masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin dan menengah ke bawah kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya terutama beras. Perum Bulog justru berencana membuang sekitar 20 ribu ton beras yang tidak layak konsumsi karena kondisinya rusak akibat lamanya proses penimbunan beras di atas 4 bulan bahkan ada yang sudah kadarluasa melewati batas ketentuan penimbunan beras yakni satu tahun (cnnindonesia.com). 

Bulog selaku lembaga nasional yang menyuplai dan yang menjamin tersedianya bahan pangan nasional menargetkan peningkatan serapan pembelian beras dari petani untuk mengurangi daya impor. Visi ini tidak sejalan dengan kebijakan Kementrian perdagangan yang justru dengan leluasa membuka kran impor beras dari luar negri dengan dalih mengendalikan harga beras di pasaran. Selain itu, buruknya sistem pendistribusian penyaluran beras yang tidak terkontrol dan kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga persoalan beras rusak muncul dipermukaan. Tak ayal sikap saling lempar tanggung jawab antar pejabat menuntut siapa yang seharusnya bertanggung jawab menambah kisruhnya suasana.

Di sisi lain disaat heboh rencana pembuangan 20.000 ton beras oleh pihak bulog. Berdasarkan survei Global Hunger Indeks (GHI) Indonesia terkategori negara yang mengalami kelaparan serius secara global dengan indeks 20.1 dibanding negara ASEAN lainnya (muslimahnews.com). Maka kebijakan mengimpor beras disaat beras lokal sedang surplus dan negara melalui bulog melakukan penimbunan beras hingga beras rusak kemudian terpaksa harus dimusnahkan dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara seharus diproses secara hukum. Tetapi lagi-lagi pihak bulog meminta keringanan dengan berharap agar tindakan tersebut tidak diaudit oleh BPK. Selain itu, impor beras disaat kebutuhan beras dalam negri surplus merupakan tindakan pemborosan anggaran untuk melindungi kepentingan para cukong kapitalis, sementara membuang 20.000 ton beras juga merupakan tindakan mubajir sekaligus menghalang-halangi hak-hak rakyat dalam mendapatkan jaminan kebutuhan pangan secara mudah dan murah. Peliknya persoalan kisruh beras impor dan beras busuk dalam hal ini sebenarnya siapakah yang harus bertanggung jawab?

Mencermati realita di atas, tampak betapa birokrasi dan struktur kerja antar institusi pemerintah pengelola impor beras begitu minim komunikasi dan koordinasi. Masing-masing jawatan justru terlihat bekerja tanpa visi bersama layaknya sebuah tim yang solid. Para pejabat itu seolah masih saja absen akan peran dasar mereka dalam melayani urusan bahan pangan pokok negara yang besar ini. Sistem kerja yang terdesentralisasi dan minim antisipasi, tak pelak menunjukkan keseriusan kerja yang gagal. Padahal mengelola ketersediaan beras sebagai bahan pangan pokok, adalah bagian dari ikhtiar untuk mencapai target periodik yang terukur dan terencana. Tambal sulamnya cara kerja, ditambah rumitnya birokrasi, sungguh tak lagi menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan pengabdian profesinya.

Masihkah kita berpihak dan bertahan pada kapitalisme-demokrasi? Sistem ini telah meniscayakan pola kerja ala rimba. Saling serobot maupun berlepas kepentingan, begitu mudah terjadi. Tak terkecuali saat mengelola komoditi beras. Belum lagi adanya ancaman mafia pangan.

Ini juga membuktikan, individualisme selaku nyawa utama kapitalisme tanpa sadar telah sedemikian akut menjangkiti cara kerja para pejabat negara. Akibatnya, tiap lembaga negara nampak seperti bekerja sendiri-sendiri. Ditambah kualitas teamwork yang ala kadarnya. Mereka mempermainkan hajat hidup rakyat, yang di saat yang sama mereka juga mudah tergiur nominal fee maupun komisi demi menebalnya kantong pribadi. Sungguh, begitu jauhnya sistem pengelolaan beras nasional ini dari rencana strategis yang bervisi-misi mengurusi urusan masyarakat luas.

Sementara dalam islam fungsi dan tugas negara adalah memastikan tersedianya berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, papan dan pangan rakyat dengan sempurna. Untuk menstabilkan bahan pangan, negara akan meningkatkan produksi pangan yang dibutuhkan, dan memastikan berjalannya mekanisme permintaan dan penawaran dengan baik. Negara akan memastikan pendistribusian barang dan jasa tersebut tersalur secara adil, merata dan sesuai dengan ketentuan syariah. 

Negara juga akan melakukan tindakan pengontrolan dan pengawasan untuk mencegah berbagai aspek yang dapat merugikan negara misalnya penyalahgunaan wewenangan, kegiatan penimbunan, penipuan, pemerasan dan sebagainya. Semua itu dilakukan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab negara. Bahkan, tugas dan fungsi ini sangat vital, karena memang memastikan negara hadir atau tidak dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Wallahu 'alam bishowwab.

Post a Comment

Previous Post Next Post