Musda Belum Digelar, 15 PK Golkar Tanggamus Dicopot Kader Tuding Ada Syahwat Politik

Musda Belum Digelar, 15 PK Golkar Tanggamus Dicopot  Kader Tuding Ada Syahwat Politik

TANGGAMUS (Nusantaranews.net) Lampung– Penunjukan H. Tony Eka Candra sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tanggamus memicu gelombang penolakan dari akar rumput partai. Sebanyak 15 Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar se-Kabupaten Tanggamus bersama sejumlah pengurus DPD II secara terbuka menyatakan keberatan dan mempertanyakan legalitas maupun mekanisme yang melatarbelakangi keluarnya surat penunjukan tersebut.

Penolakan itu bukan sekadar sikap politik biasa. Mayoritas pimpinan kecamatan bahkan memilih tidak menghadiri undangan yang disampaikan oleh Plt Ketua DPD II sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak transparan dan berpotensi mencederai marwah organisasi.

"Kami bukan menolak orangnya, tetapi menolak proses yang kami anggap penuh tanda tanya. Jangan sampai Partai Golkar dikelola dengan mengabaikan aturan yang selama ini menjadi pedoman kader," tegas Mu Taim, Pimpinan Kecamatan Semaka.

Menurut para kader, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang hingga kini belum mendapat jawaban terbuka dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Salah satunya terkait apakah penunjukan Plt tersebut telah melalui rapat pleno resmi sebagaimana lazim dilakukan dalam pengambilan keputusan strategis partai.

"Sudahkah ada rapat pleno? Siapa saja yang hadir? Apa dasar pertimbangannya? Kader berhak tahu karena ini menyangkut masa depan organisasi di Tanggamus," ujar salah satu pengurus.

Kritik semakin menguat karena Tony Eka Candra diketahui masih menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan kader mengenai alasan penunjukan tersebut.

"Golkar Lampung memiliki banyak wakil ketua yang secara struktural lebih dekat dengan fungsi kepemimpinan organisasi. Mengapa justru bendahara yang ditunjuk? Apa pertimbangannya? Sampai hari ini belum ada penjelasan yang memuaskan," kata Mu Taim.

Tak hanya itu, para kader juga mengingatkan adanya berbagai ketentuan organisasi dan instruksi DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan musyawarah daerah yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam proses pergantian kepemimpinan.

Ketua Al-Hidayah Kabupaten Tanggamus, Emiyati, mengaku heran dengan dinamika yang terjadi saat ini.

"Saya sudah puluhan tahun berada di Partai Golkar. Baru kali ini saya melihat situasi seperti ini. Wajar jika kader bertanya dan meminta penjelasan karena organisasi harus berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan keputusan yang menimbulkan polemik," ujarnya.

Penolakan dari 15 PK menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar dinamika elite, melainkan telah berkembang menjadi kegelisahan kader di tingkat bawah. Mereka mendesak DPD I Golkar Lampung segera membuka secara transparan dasar hukum, mekanisme, dan pertimbangan penunjukan Plt tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas.

Para kader menegaskan solusi terbaik adalah mempercepat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) secara demokratis sehingga kepemimpinan Partai Golkar Tanggamus ditentukan oleh mekanisme organisasi dan kehendak kader, bukan melalui kebijakan yang terus menuai kontroversi.

Kini sorotan tertuju kepada DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Semakin lama pertanyaan kader tidak dijawab, semakin besar pula potensi munculnya krisis kepercayaan di internal partai menjelang agenda politik mendatang.

Nusantaranews.net (RGR)