Oleh : Etti Budiyanti
Member Akademi Menulis Kreatif dan Komunitas Muslimah Rindu Jannah
Demokrasi semakin menunjukkan kebobrokannya. Salah satu watak demokrasi sekuler ini adalah menghalalkan segala cara demi memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Apapun dilakukan meski dengan jalan menipu rakyat. Salah satunya adalah melalui cara survei manipulatif.
Dilansir oleh KOMPAS.com, Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo, nasionalisme, dan kebebasan sipil pada era pemerintahan Jokowi.
Survei itu dilakukan LSI mulai tanggal 8 sampai 17 September 2019. Survei melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,5 persen.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, merilis hasil survei lembaganya, Minggu (3/11/2019), yaitu:
1. Tingkat kepercayaan menguat
Berdasarkan hasil survei LSI, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo menguat pada tahun 2019.
"Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo cukup tinggi, 71,8 persen," kata Djayadi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2019).
Berdasarkan hasil survei, 10,6 persen masyarakat merasa sangat puas dengan hasil kerja Jokowi. Kemudian, sebanyak 61,2 persen merasa cukup puas.
Sedangkan sebanyak 23,6 persen masyarakat merasa kurang puas terhadap kinerja presiden. Sisanya, sebanyak 2,9 persen masyarakat sama sekali tidak merasa puas.
Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, pada Oktober 2015, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi sebesar 53,4 persen. Pada Agustus 2016 naik menjadi 67,5 persen.
Tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar 71,8 persen. Pada tahun 2018 menurun menjadi 70,9 persen.
2. Nasionalisme masih dominan
LSI menemukan, mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nasionalisme. Sebab, dibanding mereka yang mengutamakan identitas diri berdasarkan suku atau agama, lebih banyak masyarakat yang memosisikan diri mereka sebagai seorang warga negara Indonesia.
Berdasarkan temuan survei, 66,4 persen warga lebih senang menyebut diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Sementara itu, 19,1 persen warga lebih senang menamakan dirinya sebagai kelompok penganut agama tertentu. Sisanya, 11,9 persen warga lebih senang diidentifikasi berdasarkan suku mereka.
Djayadi mengatakan, angka nasionalisme pada tahun 2019 paling tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.
Sebab, berdasarkan survei, pada tahun 2018 hanya 61,4 persen warga yang lebih senang menyebut dirinya sebagai warga negara Indonesia ketimbang menyebut dirinya berdasarkan suku dan agama.
3. Kebebasan sipil memburuk
Tak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan nasionalisme yang menguat, kebebasan sipil pada era kepemimpinan Joko Widodo dinilai masih buruk. Bahkan, belakangan, perihal kebebasan sipil ini kian mengkhawatirkan.
Hal ini diungkap oleh Djayadi yang mengutip survei nasional Saiful Mujani Reasearch and Consultant (SMRC) pada Mei hingga Juni 2019.
"Masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi fondasi demokrasi belum baik dan bahkan cenderung memburuk," kata Djayadi.
Djayadi mengatakan, temuan itu didasari oleh sejumlah hal.
Pertama, masyarakat saat ini cenderung lebih takut berbicara soal politik.
Sebanyak 43 persen masyarakat Indonesia yang menjadi responden menyebut bahwa saat ini ada ketakutan tersendiri ketika membahas politik. Angka ini naik dibanding tahun 2014 sebesar 17 persen.
Kedua, buruknya kebebasan sipil juga diukur berdasarkan ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena yang mungkin dilakukan aparat hukum.
Sebesar 38 persen masyarakat mengaku takut jika terlibat penangkapan yang sewenang-wenang oleh aparat. Angka ini pun naik dibanding tahun 2014 sebesar 24 persen.
Ketiga, Djayadi melanjutkan, saat ini masyarakat juga cenderung takut berorganisasi. Dibanding tahun 2014, angka ketakutan ini pun naik pada tahun ini.
"Responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10 persen pada 2014 menjadi 21 persen," ujar Djayadi.
Terakhir, dalam hal kebebasan pers, juga menunjukkan nilai yang belum baik.
Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, yaitu 43 persen. Namun, yang menyatakan tidak bebas dan disensor pemerintah pun tak kalah banyak, yaitu sebesar 38 persen.
Hasil survei itu sungguh terasa ganjil di tengah kondisi rakyat yang tidak sedang baik- baik saja. Fakta mengungkapkan betapa sesungguhnya mayoritas rakyat sangat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah. Contohnya, kebijakan sepihak dari pemerintah tentang kenaikan BPJS yang sangat menyakitkan rakyat. Di tengah kesulitan ekonomi yang sedang melanda, justru pemerintah menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen. Sadis sekali. Seharusnya rakyat mendapat pelayanan kesehatan cuma-cuma dari negara. Lalu apa fungsi negara kalau tidak bisa memberi jaminan kesehatan bagi rakyatnya?
Sungguh, hasil survei ini sangat disesalkan rakyat. Lembaga-lembaga survei makin manipulatif dan tidak kredibel, dengan banyaknya survei bodong dan bohong serta sekadar menjustifikasi sosok tertentu, agar bisa diklaim populer dan elektabel. Survei-survei semacam itu sangat sadis, menghakimi dan berpihak. Mayoritas rakyat sebenarnya menilai Jokowi tak kompeten dan tak pantas menjadi seorang presiden karena gagal ekonomi, gagal Trisakti maupun gagal Revolusi Mental. Kegagalan Jokowi membuat rakyat makin susah dan sengsara. Survei manipulatif ini hasilkan elektabilitas bohong.
Adanya survei manipulatif ini akhirnya menyebabkan pemerintah tidak bisa menentukan akar masalah sesungguhnya yang dihadapi rakyat. Lihat saja, seandainya pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, seharusnya permasalahan ekonomi yang lebih diperhatikan. Faktanya justru masalah radikalisme yang menjadi sorotan pemerintah. Masalah cadar dan celana cingkrang yang seharusnya menjadi ranah pribadi rakyat, justru dipermasalahkan. Pemerintah gagal mencermati hal yang urgen bagi rakyatnya.
Survei manipulatif sejatinya hanyalah ciptaan rezim sekuler. Rezim yang tidak mau mengatur kehidupan dengan aturan pencipta manusia yaitu Allah Swt. Padahal di dalam agama apa pun, kita dilarang berbohong.
Survei manipulatif tidak lain adalah praktik kebohongan, yang dalam Islam ini jelas tidak bisa disepelekan atau diremehkan.
Nabi Muhammad Saw bersabda, “Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan, sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang yang biasa berdusta ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Muslim yang taat, entah ia sebagai pemimpin, pengusaha, politisi, birokrat, karyawan sampai buruh sekali pun, tidak akan pernah mau, apalagi sampai suka rela untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Sebab, cepat atau lambat, kebohongan pasti menjerumuskan pelakunya pada kesengsaraan besar, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat.
Berbohong atau berdusta, sesungguhnya tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah Swt jabarkan dalam firman-Nya,
إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ
“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.” (QS. An-Nahl [16]: 105)
Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, manusia jenis ini (yang suka melakukan kebohongan) tidak akan mendapatkan petunjuk menuju iman kepada tanda-tanda kekuasaan-Nya serta apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw.
Dan, kelak di akhirat, manusia jenis ini akan mendapat siksaan yang menyedihkan lagi menyakitkan. Amat disayangkan, apabila Allah telah memberikan kita hidayah untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, namun di saat bersamaan, atas nama kepentingan sesaat, kita merelakan diri sendiri menjadi pembohong. Sebab, jika itu dilakukan, apalagi yang membedakan kita dengan orang kafir selain sekadar status belaka.
Survei manipulatif ini memperkukuh rezim sebagai rezim sekuler. Rezim yang memisahkan aturan agama dalam mengambil kebijakan negara. Tentu saja bukan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas, tetapi kepentingan para asing dan aseng yang telah memperkokoh kekuasaannya. Rezim penuh dusta dan kompromi.
Kini, apabila kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan, maka sudah sepantasnya kita mencampakkan sistem sekuler. Sistem yang menambah penderitaan rakyat dari waktu ke waktu. Sudah saatnya kita kembali kepada aturan pencipta kita, yaitu kembali menerapkan sistem Islam. Sehingga tidak akan ada lagi survei manipulatif. Yang ada hanyalah survei yang jujur yang akan membantu pengambilan kebijakan demi menggapai rahmatan lil 'alamin.
Wallahu a'lam bishshawab.
No comments:
Post a Comment