Say "No" to Ruang Politik Oligarki

Oleh : Desi Wulan Sari

Sejak Pemerintahan Kabinet  Indonesia Maju dimulai, berbagai isu problematika negeri mulai menunjukkan kegoncangan dan keresahan masyarakat akibat berbagai perubahan kebijakan diterapkan. Masuk pada pasca pemilu kemarin, kembali kabinet Indonesia Maju berada diatas angin atas kemenangan "mutlak" yang diraihnya. 

Belum adanya perubahan kondisi perekonomian rakyat Indonesia di periode pertama, justru  mereka membuat lagi tindakan yang  mengundang pro dan kontra masyarakat dari pemimpin dan wakil pemimpin negeri ini yaitu terkait pengangkatan Stafsus Milenial. 

Berbagai kalangan pengamat sosial dan  politik juga ikut ambil bagian dalam memberikan kritisi atas pengagkatan yang dianggap kurang tepat saat ekonomi rakyat masih terpuruk. Seperti masaalah stunting, kesehatan masyarakat dengan BPJS nya, korupsi yang merajalela, dan berbagai isu-isu yang ada di masyarakat saat ini. 

Adanya aroma kurang sedap dalam pengangkatan stafsus ini seakan dominasi politik oligarki sedang dijalankan. Stafsus presiden dari kalangan milenial bukan hanya kontroversial karena gaji yang fantastis dengan tugas pokok dan fungsi  yang masih belum definitif. Mereka diangkat dengan latarbelakang partai dan sosok konglomerat penyokong kampanye Pilpres terpilih saat ini. Maka publik lebih melihat pengangkatan ini sebagai fenomena makin menguatnya politik oligarki di penerintahan yang notabene tidak akan pernah berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

 Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Cara-cara licik dan zalim seperti ini tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia sejak berdirinya.

Padahal Islam telah mencontohkan satu penerintahan terbaik yang pernah ada. Saat Daulah Islam tegak selama ratusan tahun lamanya,  awal  Rasulullah menjadi seorang pemimpin negara, beliau selalu menunjuk para pembantu pemimpin negara sesuai dengan keahlian dan profesionalitasnya. Beliau selalu menutup ruang bagi sistem kufur manapun seperti kerajaan, kesukuan, apalagi semacam politik kepentingan layaknya  oligarki, karena itu adalah sistim yang bathil  bagi Islam dan haram bagi Rasulullah untuk menegakkannya. Daulah Islam hanya menginginkan kesejahteaan dan kemakmuran rakyat dengan berpedoman pada hukum-hukum  Allah yang tidak pernah diragukan kebenarannya. 

Rasulullah SAW bersabda:

"Jika amanat telah di sia-siakan , tunggu saja kehancuran akan terjadi". Ada seorang sahabat bertanya, "bagimana maksud amanat di sia-siakan?" Nabi menjawab": "jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu" (Bukhari - 6015). Wallahu a'lam bishawab.[]