Pembangunan Infrastruktur Menguntungkan Siapa ?

Oleh : Siti Hafsah 

(Aktivis Dakwah Lubuk Pakam)

Baru baru ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sunadi mengeluarkan perintah agar melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap pesawat Boeing 737NG yang mngalami keretakan. Saat ini maskapai yang mngoperasikan pesawat B737NG adalah Garuda Indonesia sebanyak 73 pesawat, Lion Air sbyak 103 pesawat,Batik Air 14 pesawat dan Sriwijaya Air sebanyak 24 pesawat.Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat crack atau retak pda salah satu dari 3 pesawat B737NG milik Garuda Indonesia yg melebihi umur 30.000 FCN dan terdapat crack pada 2 pesawat milik Sriwijaya Air dr 5 pesawat yang berumur lebih dari 30.000  pesawat diberhentikan operasinya dan menunggu rekomendasi lebih lanjut dari pihak Boeing. Pemberhentian operasi 3 pesawat tersebut merupakan buntut dari laporan pelaksanaan DGCA Indonesia AirWorthhiness Directives (AD) nmor 19.10.003 dan FAA Airwhorthiness Directive Nomor 2019.20.03

Pada era kapitalisme sekarangg ini, liberalisasi merambah pada seluruh aspek kehidupan trmasuk pada layanan transportasi yang menyebabkan masyarakat pengguna trasportasi trdzolimi. Bukan hanya transportasi udara saja yang ditemukan crack atau retakan yang dapat menyebabkan kecelakaan pada kapal laut pun mengalami hal serupa seperti tenggelamnya kapal Tugboat yang tenggelam saat bersandar diPelabuhan Tanjung Priok,Jakarta Utara yg disebabkan kebocoran dari bagian dasar kapal yang memakan 1 korban jiwa. Kecelakaan perairan di Indonesia sering trjadi disetiap tahunnya di berbagai daerah sperti tnggelamnya Kapal Motor Lestari Maju, Sulawesi Selatan (3/7/18) disusul Kapal sinarbangun di danau toba,medan(18/6/18)dan seharusnya pemerintah memperhatikan hal demi keselamatan banyak orang. kejadian ini tentu saja mnambah daftar kecelakaan yang terjadi pada mode transportasi Indonesia.

  

Deretan kecelakaan pda transportasi umum yang sering melanda transportasi udara,darat dan laut di Indonesia sebenarnya berasal dari anggapan yang salah ketika mendudukkan arti transportasi yang sesungguhnya sudah pasti anggapan salah tersebut berasal dair paham sekuler dan kapitalisme sekarang ini yang mengesampingkan aturan agama,karena sekulerisme sering mengganggap dunia transportasi sebagai sebuah industri yang hanya menghasilkan keuntungan.

Perspektif yang seperti ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai swasta atau asing yang hanya memikirkan untung tanpa memikirkan fungsi pelayanan transportasi yang seharusnya memberikan rasa aman dan tidak membahayakan nyawa.

Permasalahan ini tidak hanya menimpa pada transportasi saja tapi juga pada pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan di rezim sekarang ini,namun hanya sedikit masyarakst yang merasakannya disebabkan dikenakan tarif yang teramat mahal.Selain itu proses pembangunannya pun tak memikirkan dampak buruk dan bahaya yang akan terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar.

   

Seperti diberitakan Tribun Jabar,ada seorang warga yang menunjukkan dinding rumahnya yang retak karena pengeboman proyek Kereta Cepat Indo Cina (KCIC) di  Gunung Bohong. Keretakan rumah juga menimpa rumah ratusan warga lainnya, bahkan ada yang nyaris hancur.

   

Kapitalisme memandang dunia transportasi di Indonesia sebagai lahan industri. Ketika kepemilikan fasilitas umum transportasi dikuasai oleh corporate asing secara otomatis hanya mempunyai fungsi bisnis yang menguntungkan perusahaan itu sendiri bukan pelayanan yang aman bagi masyarakat yang menggunakannya. Maka tak heran solusi yang di tempuh pemerintah kita ialah membuka celah masuknya korporasi asing dalam pengelolaan sektor pelayanan publik. Negara hanya berfungsi sebagai legislator sedangkan operatornya diserahkan oleh mekanisme pasar. Sehingga mengakibatkan harga tiket transportasi semuanya mahal tanpa kecuali,pelayanan kurang maksimal dan tingkat keselamatannya pun kurang terjamin. Dan tak sedikit pula dari transportasi tersebut sudah tak layak pakai seperti pesawat yang crake atau retak,kapal bocor,kereta api yang sudah tak layak pakai sehingga sering menimbulkan kecelakaan yang banyak memakan korban jiwa.

   

Berbeda dengan pemerintahan Islam yang dulu pernah berjaya. Solusi yang dilakukan pemerintah adalah menata ulang pengelolaan transportasi. Negara adalah pelayan untuk kebutuhan rakyatnya dan proyek pembangunannya pun diumumkan keseluruh dunia Islam dan umat berduyun duyun untuk mewakafkan tanahnya demi insfrastruktur.

   

Sudah saatnya kita kembali ke sistem kegemilangan khilafah yang melindungi rakyatnya.Tidak boleh ada bahaya yang menimpa masyarakat dalam pembangunan insfratruktur dan penyediaan pelayanan transportasi yang sahih sesuai syariat Islam yang memberi jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Waullahu 'alam bishowab.