Oleh : Sahara
(Aktivis Dakwah & Pemerhati Sosial)
"...Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa"
Bait lirik terakhir dari lagu Ibu Pertiwi ini sangat cocok untuk menggambarkan keadaan masyarakat saat ini, menggambarkan bahwasannya Indonesia sedang tidak dalam keadaan yang baik - baik saja. Demonstrasi besar-besaran atas pembuatan RUU KUHP dan KPK yang Kontroversial sampai tragedi pembantaian di Wamena, Wajah Pertiwi kian hari kian berdarah. Belum kering luka lama, bertambah pula sayatan luka yang baru. Kini luka itu semakin menganga dan bertambah parah menambah daftar panjang penderitaan rakyat yang hidupnya kian hari kian sekarat.
Indonesia sebenarnya sudah lama kehilangan jati diri, rasa simpati dan empati yang telah memudar terkikis dengan rasa dendam dan kebencian. Kata Bhinneka tunggal Ika juga hanya seperti hiasan pemanis saja,sebab tragedi di Wamena bukanlah kerusuhan belaka tetapi pembantaian keji, dan termasuk kejahatan Genosida.
Sikap pemerintah yang seolah menutup mata, dan tampak santai dengan seluruh problematika umat yang ada saat ini, menunjukkan ketidakbecusannya dalam meri'ayah negara. Mengurus dan memimpin umat, agar kehidupan masyarakat jauh lebih tertata dan sejahtera.Tapi itu hanya harapan, dan benar kata pepatah. Tak selamanya harapan jadi kenyataan. Jauh panggang dari api, sangat jauh berbeda realitas kehidupan umat dengan apa yang telah dicita - citakan.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof M. Din Syamsuddin menyampaikan keprihatiannya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
“Kita semua yang memiliki hati nurani sangat sedih mengetahui terjadinya tindak kekerasan di Wamena yang menimbulkan puluhan korban tewas mengenaskan dan ratusan lain mengalami luka-luka berat dan ringan,” ungkap Din, seperti disampaikan pada PWMU.CO, Sabtu (28/9/19) siang.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2015 itu, kejadian tersebut tidak terlepas dari peristiwa di Papua sejak beberapa waktu lalu berupa aksi unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan tempat-tempat lain seperti di Ibu Kota Jakarta yang memprotes ketidakadilan dan bahkan menuntut kemerdekaan.
“Seyogyanya gerakan protes itu sudah bisa diatasi dan diantisipasi, dan terutama faktor pemicunya di Surabaya berupa penghinaan terhadap orang Papua sudah harus cepat ditindak tegas. Tapi, kita menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil,” kata Din.
Kalau hal demikian berlanjut, sambungnya, maka akan dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. “Negara gagal menjalankan amanat konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Mirisnya, dibalik kesedihan rakyat Indonesia saat ini, ada pula pihak yang ingin menjadi duri dalam daging, mencari kesempatan dalam kesempitan. Bertindak seolah-olah ingin menjadi seorang malaikat tapi nyatanya ia tak jauh lebih mengerikan dari monster penghisap darah manusia. Bertindak seolah-olah ingin mengecam keras kejahatan yang terjadi di Papua, tapi sebenarnya ia juga mendukung pasukan Separatisme Papua.
Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu menambahkan pada kesempatan terpisah di sela rangkaian agenda Majelis Umum, "Kami sangat khawatir karena saat ini sedang ada krisis yang terjadi."
Vanuatu juga mendesak agar negara Pasifik besar, khususnya Australia, "bertindak secara substansial terhadap isu Papua Barat."
Menggunakan hak jawab (rights of reply) atas pernyataan PM Vanuatu di Sidang Majelis Umum PBB, delegasi Indonesia menyebut komentar negara Pasifik itu sebagai langkah tak bertanggungjawab berselubung "motif".
"Kami mempertanyakan motif dan langkah Vanuatu yang tidak bertanggungjawab," kata Rayyanul Sangaji, delegasi Perwakilan Tetap RI untuk Markas PBB New York, kepada Majelis Umum PBB pada 28 September 2019, seperti dikutip dari webtv.un.org, Sabtu (29/9/2019).
"Mereka menyoroti isu hak asasi manusia di Papua, tapi motif mereka sebenarnya adalah mendukung kelompok separatisme Papua," lanjut Rayyanul.
Sebagai informasi, Vanuatu merupakan tempat berdiri dan rumah bagi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda sejak 7 Desember 2014.
"Vanuatu menjual janji palsu ... dan langkah provokasinya yang berlanjut telah memicu konflik."
"Provokasi Vanuatu (yang menyulut konflik) telah menyebabkan kerusakan infrastruktur di Papua, ratusan rumah terbakar, fasilitas publik rusak, dan nyawa warga sipil yang tak bersalah hilang," --mereferensi demo berujung rusuh di Wamena pada awal pekan ini.
Enam hari pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, semakin banyak warga yang mendaftar untuk dievakuasi ke Jayapura. Komandan Lanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Tri Bowo Budi Santoso menyebutkan, hingga kini jumlah warga yang mendaftar mencapai 10.000 orang.
"Sekarang yang daftar sudah sekitar 10.000. Ada 2.670 yang sudah diangkut ke Jayapura," ujar Bowo di Jayapura, Minggu (29/9/2019). Dari data yang dimiliki Kodim 1702/Jayawijaya, tercatat ada 6.784 orang di Wamena yang kini tengah mengungsi. Mereka seluruhnya sudah mendaftar untuk dievakuasi ke Jayapura. Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan terus berubah, karena ada arus pengungsian baru dari kabupaten di sekitar Jayawijaya.
Sebenarnya mengapa pembantaian ini bisa terulang lagi? Mungkin kita tak tahu pasti kehidupan masyarakat Papua sehari - hari seperti apa, sebab ada beberapa media terkadang masih sering menutupi hal yang sebenarnya terjadi. Menampilkan bahwa kehidupan disana baik baik saja dan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi perlu dipahami jika memang masyarakat Papua hidup dengan kondisi yang baik, yang katanya sudah banyak mengalami perubahan dan perkembangan, rasanya sangat tidak mungkin mereka mencoba untuk berusaha membebaskan diri dan ingin memerdekakan Papua dengan memisahkannya dari Indonesia.
Siapa yang tidak sakit, bila hidup di tanah air sendiri, tapi diberlakukan seperti orang asing. Harta kekayaan alam dirampas oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hingga mereka hidup dalam kemelaratan. Dunia sangat mengakui bahwa Papua adalah surga emas bahkan ada hal yang jauh lebih tinggi nilai jual nya di banding emas. Tapi rakyat Papua seperti jongos dirumah sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus merogoh kocek yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan berbagai kota besar di Indonesia. Tentu saja perasaan tidak nyaman dengan kondisi kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini membuat mereka menjadi jiwa yang anarkis, berpikir bahwa pendatang baru yang menetap di sana, hanya mengganggu kenyamanan dan memeras kekayaan alam mereka. Dan sumber daya alam yang harus nya dikelola dan lebih diprioritaskan untuk pribumi malah diakuisisi oleh pihak asing dan aseng. Tentu saja ini membuat mereka ingin mempunyai aturan yang baru, aturan yang mereka anggap bisa membebaskan diri mereka dari segala kedzaliman.
Tentu pemikiran rendah seperti ini sangatlah disukai oleh pihak asing,para penjajah yang haus akan kekayaan. Bertindak ingin membantu, seolah menjadi pahlawan, namun dibalik itu ingin mengeruk keuntungan dan mencengkram untuk menguasai.
Inilah bobroknya sistem Demokrasi yang tercipta dari sekulerisme kapitalis, memisahkan antara aturan sang pencipta dengan kehidupan. Menganggap bahwa manusia berhak untuk membuat aturan hukum untuk kehidupan nya sendiri. Padahal untuk mengatur diri sendiri saja, masih kesulitan. Menciptakan sebuah hukum yang tujuannya untuk mendapatkan materi dan tentunya tak pernah luput dari nafsu belaka.
Manusia sadar bahwa ia makhluk yang lemah penuh kekurangan dan kekhilafan, tapi tetap angkuh dan tak ingin diatur oleh aturan sang pencipta. Dan inilah hasilnya, hasil dari seluruh aturan buatan manusia yang diterapkan saat ini. Tidakkah cukup menyadarkan kita bahwa tidak ada aturan yang lebih baik selain aturan yang berasal dari Allah SWT. Aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sudah saatnya umat kembali kepada syari'at Allah, menerapkan sistem Islam secara kaffah.
Sistem yang mengatur dan mengayomi seluruh umat di dunia, sistem yang menjaga eksistensi manusia, memanusiakan manusia dan memutus rantai perbudakan. Dan sistem ini sangat dibutuhkan umat untuk mencapai kesejahteraan yang haqiqi. Dimana kepala negara bertindak dan memutuskan perkara dengan aturan Allah, sadar akan beratnya tanggungjawab yang dipikulnya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di akhirat kelak. Bersikap tegas kepada kebathilan dan menumpas segala kejahatan. Tentu pemimpin yang seperti ini sangat dirindukan umat, dan semua itu tidak akan pernah bisa terjadi sebelum adanya institusi yang tegak atas penerapan syariat Islam yang kaffah, Yaitu Khilafah Islam, khilafah Ala Minhaji Nubuwwah.
Umat harus bergerak bersama menerapkan sistem Islam dalam naungan khilafah Ala Minhaji Nubuwwah, untuk kembalinya peradaban manusia yang cemerlang. Wallahu'alam bisshawwab.
