Trauma Listrik Mati, Cina Dinanti

Oleh: Erni Yuwana 

(Aktivis Muslimah)

Apa pun masalahnya, China solusinya. Slogan baru tersebut tampaknya menjadi gambaran Indonesia saat ini. China dianggap sebagai solusi untuk menggarap urusan vital negeri ini. Termasuk urusan listrik.

Listrik menjadi salah satu energi vital bagi manusia. Berbagai barang elektronik tidak akan berfungsi tanpa adanya sumber energi listrik. Kerugian dan masalah tentu akan timbul jika listrik padam. Urusan dapur, rumah, kantor, bahkan produksi barang pada perusahaan dan pabrik pun terhenti tanpa aliran listrik. Namun, faktanya listrik padam terjadi di sebagian Pulau Jawa yakni wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, Jawa Tengah dan sebagian Banten, Minggu (4/8/2019). 

Listrik padam ini menyebabkan sejumlah pelayanan publik terganggu seperti terhentinya operasional kereta rel listrik (KRL) hingga gangguan pada jaringan seluler. Dalam keterangannya, PT PLN (Persero) menyebut listrik padam karena adanya gangguan-gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Gangguan ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan dan diikuti trip seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa.

Masyarakat pun menilai pelayanan yang diberikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero tidak maksimal dan tidak memuaskan. Sehingga muncul berbagai persepsi miring dengan menyebut bahwa PLN tak becus mengatasi permasalahan listrik yang saat ini tengah terjadi. Bahkan Menko Luhut minta PLN serahkan proyek ke swasta.

Dikutip dari Okezone pada tanggal 14 Agustus 2019 bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tidak terlalu banyak terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik. Hal itu, dia ungkapkan setelah menggelar rapat bersama Plt Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kemaritiman Jakarta.

Sebagai gantinya, pemerintah menggandeng China untuk membangun PLTA penghasil listrik terbesar di Indonesia. Pemerintah dan Tiongkok menandatangani MoU pembangunan PLTA Kayan. PLTA yang mampu menghasilkan listrik 9.000 MW ini akan mengaliri listrik untuk wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. (20detik, 15/08/2019)

Solusi bergantung pada China untuk membangun sumber tenaga listrik hanya ada dalam paradigma sistem liberal. Liberalisme mengakibatkan kepemilikan negara (termasuk pembangkit listrik) yang seharusnya dikelola oleh negara pun dikuasai oleh China mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan. 

Pengurusan sumber tenaga listrik dalam sistem liberal akan sangat berbeda dengan sistem Islam. Hal ini dikarenakan penguasa dalam sistem Islam memiliki paradigma bahwa mereka adalah pelayan rakyat. Rasulullah saw bersabda “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR Ibn Majah dan Abu Nu’aim). Mereka pun memahami sabda Rasulullah saw bahwa “Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR al-Bukhari).

Sehingga terkait pengelolaan dan pembangunan pembangkit listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak akan diserahkan kepada negara lain. Islam menetapkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mendanai semaksimal mungkin, melatih dengan bersungguh-sungguh, memberikan tenaga kerja yang ekspert, semua itu diupayakan agar PLN mampu melayani rakyat dengan sebaik mungkin.

Dalam Islam, negara juga menjamin ketersediaan listrik dengan baik, murah, terjangkau, bahkan gratis. Rakyat tidak akan dipusingkan oleh melambungnya harga listrik. Negara akan memanfaatkan pengelolaan migas dan batu bara semata-mata hanya  untuk rakyat. Serta negara berbasis Al-Qur’an dan As-sunah akan memiliki kemandirian ekonomi yang tidak akan terpengaruh oleh lemah atau kuatnya dolar AS, karena menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang.

Jika Islam telah menawarkan kesempurnaan konsep mengenai pengaturan urusan rakyat, Mengapa kita masih enggan untuk menggunakannya dan kokoh pada paradigma liberalisme? Bukankah hidup kita akan makmur dan tentram jika penguasa negeri ini menjadikan fokus utamanya adalah hajat hidup orang banyak (rakyat), bukan kepentingannya. Maka mari kita kembali pada Islam, sambut seruan Allah dengan menjadikan satu-satunya hukum yang wajib diterapkan dan ditaati hanyalah hukum Allah SWT, hukum sang pencipta dan penguasa alam semesta. Bukan hukum buatan manusia yang penuh hawa nafsu. Hanya dalam sistem Islam, kemakmuran dan ketentraman akan terwujud. Wallahu’alam bi ash-ashowab.