Oleh : Danang Eko Sutrisno, S.Farm.,Apt
(Pemerhati pendidikan dan kesehatan Konawe Selatan)
Sungguh ironis. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi rakyat masih dibebankan pajak, dengan dalih meningkatkan penerimaan negara dalam APBN. Tidak tanggung-tanggung, semua berjalan secara sistematis. Hingga hal kecil pun tidak luput dari kebijakan yang dianggap strategis.
Dilansir oleh CNBCIndonesia.com Menteri Keuangan mengusulkan perubahan tarif bea materai menjadi satu tarif sebesar Rp 10.000. Tarif ini mengalami kenaikan dari tarif bea materai saat ini yang maksimal Rp 6.000, Jum'at (6 Juli 2019).
Sebelumnya juga telah ditetapkan pajak nasi bungkus, lalu lanjut pada plastik kresek. Tak sampai disitu, bahkan pajak pempek pun siap diberlakukan. Kebijakan ini telah dipertimbangkan dengan cukup matang dan dapat berjalan lancar.
Permasalah perekonomian seolah tak kunjung usai.
Alih-alih memberikan solusi, justru penetapan tarif baru perpajakan menambah beban rakyat. Selama ini rakyat telah berjuang hanya untuk bertahan hidup, walaupun dengan sesuap nasi. Munculnya kebijakan ini membuat rakyat semakin terhimpit ditengah lesunya kondisi perekonomian Nasional.
Pangkal permasalahan perekonomian saat ini, terletak pada sistem yang diterapkan. Ekonomi kapitalis yang diterapkan, menyebabkan sumber-sumber kekayaan negara termasuk sumber daya alam dikuasi oleh segelintir golongan. Sehingga kekayaan dan manfaat dari sumber daya alam tersebut hanya dikuasai elit yang berkuasa, tidak bisa dijadikan sebagai penopang utama penerimaan negara dalam APBN dan dinikmati oleh rakyat.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemilik modal (investor) yang sangat diuntungkan. Pemilik modal (investor) bekerjasama dengan pemerintah guna memuluskan usaha dalam menguasai sumber kekayaan alam. Sedangkan rakyat, hanya akan menjadi tumbal dari kerjasama tersebut.
Maka, wajib bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini, sebelum muncul dampak yang lebih luas.
Selama sistem ekonomi kapitalis masih diterapkan oleh negara, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk terlepas dari ketergantungan penerimaan pajak. Karena hanya dengan hal itulah, negara dengan sistem ekonomi kapitalis untuk menjaga eksistensinya.
Islam solusi tuntas dalam sektor perekonomian.
Maka, solusi tuntas dari permasalahan dibidang perekonomian ini adalah kembali pada sistem islam. Islam tidak membebani rakyat dengan pajak, tetapi islam akan mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan menetapkan zakat serta jiziyah bagi rakyat.
Negara akan mengelola kekayaan alam, zakat dan jiziyah yang terkumpul untuk kepentingan rakyat. Terbukti selama kejayaan islam dahulu kurang lebih 13 abad lamanya, mampu mempertahankan stabilitas perekonomian. Tidak hanya itu rakyat merasakan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.
Dengan cara kembali kepada islam dan menerapkan aturannya secara meneyeluruh. Niscaya, bukan suatu kemustahilan kita akan mampu mewujudkan perekonomian yang adil dan makmur. Pada tataran inilah, kebutuhan negeri ini terhadap kepemimpinan islam merupakan hal yang sangat mendesak. Sebagai satu-satunya sistem yang dirancang oleh Allah SWT untuk menerapakan islam secara menyeluruh, termasuk pada sistem perekonomian islam.
Maka dari itu, kembali kepada penerapan sistem islam merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Wallahu ‘Alam Bis-Showab.
