Penulis : Uqie Naima
 (Penulis Bela Islam)

Selepas debat putaran kedua Pilpres 2019, berbagai perdebatan atas hal-hal yang disampaikan para calon presiden terus bermunculan, termasuk soal data-data yang disampaikan yang diduga pula telah menyampaikan beragam kebohongan. 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 serta Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016, Muhammad Said Didu, menduga ada sejumlah kebohongan yang disampaikan salah satu pasangan capres dalam debat yang digelar pada Minggu (17/2/2019). Bahkan warganet juga mengkompilasi tudingan-tudingan tersebut menggunakan tagar yang bermunculan di media sosial.

Selain itu Ia menyebut telah impor jagung  sebesar 3,5 juta ton pada tahun 2014 dan mengalami penurunan hingga 180.000 ton pada tahun 2018. Sementara menurut Said Didu impor jaagung tahun 2018 sebesar 737.228 ton.

Bahkan selama pemerintahannya telah membangun jalan desa sebanyak 191.000 km, namun faktanya jumlah tersebut adalah total angka jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka, bukan masa periode pemerintahannya. Di samping itu, juga ada klaim berhasil memenangkan gugatan 18-19 triliun atas perusahaan yang membuat kerusakan alam. Akan tetapi menurut Greenpeace Indoesia dalam akun twitter-nya tak satupun gugatan yang dimenangkan itu dibayarkan kepada pemerintah (Bisnis.com).

Fakta diatas adalah secuil kenyataan yang tidak seharusnya keluar dari lisan seorang pemimpin. Entah apa yang mendorong atau penyebab hingga debat tersebut berbumbu kebohongan.  Sosok petahana yang berkeinginan untuk melanjutkan kerja diperiode berikutnya, tak disangka akibat data yang disampaikan dapat mengurangi elektabilitasnya sebagai pemilik kebijakan.

Kejadian itu sepertinya kurang disadari  oleh pemimpin bersama jajarannya. Bermaksud meraih simpati dan dukungan, nyatanya ada kesan "negatif" tersemat pada diri petahana tersebut. Masyarakat yang sudah kecewa dengan kinerja pemerintah akibat tak berpihak pada mereka akhirnya semakin yakin bahwa kepemimpinan ini dinilai gagal.  

Maka, salahkah jika rakyat menilai janji pemimpin itu sekedar kebohongan dan lips servis semata? Masyarakat menengah kebawah  adalah pribadi-pribadi penuh harapan. Ingin memiliki pemimpin yang  mampu menangani berbagai  hal terkait urusan mereka. Mereka menumpukan beban hidupnya di pundak  pengemban amanah kekuasaan yang dapat membawa keberkahan dunia akherat. 

Sosoknya pemimpin di alam Demokrasi Sekular tak lebih sebagai penerap aturan kufur dalam sistem bathil karena tidak menjalankan aturan IlLahi. Aturan dari sistem itulah yang menjadi gambaran sosok pemimpinnya ‘tak layak dipilih’. Bukan cuma yang sekarang menjabat tapi juga para  capres-capres berikutnya. Selama sistemnya masih sama. Kebusukan dan kebohongan yang lahir akibat salah aturan, salah sistemnya akan terus mengiringi langkah kaki pengemban Demokrasi-Kapitalis.

Dengan demikian, solusi dari terhindarnya pemimpin dusta tak amanah  tak lain dan tak bukan adalah dengan ditenggelamnya rezim bersama sistem bathilnya tersebut. Sementara Sistem yang mampu menenggelamkan kekufuran dan kebathilannya hanya sistem Islam. Sebuah sistem yang diwariskan dan di contohkan langsung oleh Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin dengan segala aturan yang sempurna, bersumber dari Yang Maha Sempurna, yakni Khilafah ‘ala Minhajj an-Nubuwwah.

Khilafah adalah ajaran Islam. Keberadaannya menjadi wadah terwujudnya sosok pemimpin amanah penuh berkah. Pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah SWT, berusaha semaksimal mungkin menjalankan kepemimpinannya sesuai Syariat Islam. Berupaya keras memberikan pelayanan publik secara merata dan adil. Kebersamaannya dengan umat mampu mengagungkan Islam dan menjadikan Islam Rahmatan Lil ‘aalamiin. Itulah Khalifah.
Wallahu ‘alam bi ash-Shawab.
 
Top