Penulis : Nuraisah Hasibuan S.S.
Domisili: (Perum II, Tangerang)
Email: nuha.nuraisahhasibuan@gmail.com
Menjelang pilpres 2019, masyarakat kembali disuguhi "permainan" kartu salah satu capres. Tampaknya ia memilih strategi ini mengingat di pilpres sebelumnya ia unggul salah satunya dikarenakan "berjualan" tiga macam kartu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Bagi rakyat yang sekarat, adanya kartu-kartu ini bak siraman air di padang tandus.
Rakyat yang ngos-ngosan memikirkan biaya keperluan sekolah bisa terbantu sedikit dengan KIP. Masyarakat miskin yang tadinya saat sakit tinggal pasrah menunggu mati, akhirnya bisa berobat gratis dengan menunjukkan KIS. Dan rakyat yang hidup melarat bisa dapat tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian mahal dengan KKS.
Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa pemerintah mengeluarkan kartu-kartu tersebut? Bukankah menyediakan fasilitas pendidikan yang paripurna agar tercetak generasi bangsa yang unggul adalah memang tugas negara? Siapapun tahu, pendidikan bukan hal yang murah. Buku-buku berkwalitas, guru-guru yang handal, laboratorium dan fasilitas praktikum yang lengkap tidaklah gratis. Namun justru di sanalah letak kewajiban negara untuk mengadakannya. Sehingga tidak ada lagi istilah 'Anak jenius terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya'. Negara lah yang harus membiayai pendidikan anak-anak negeri.
Begitu juga dengan kesehatan. Tenaga dokter dan medis, obat-obatan, perawatan serta terapi bukanlah pelayanan murah. Namun karena sakit juga bukan kehendak manusia, maka Allah bebankan pelayanan kesehatan ini di pundak negara.
Termasuk urusan kesejahteraan masyarakat juga tak boleh luput dari periayahan negara. Negara, melalui aparaturnya, mendata setiap individu. Jika ada kepala keluarga yang tidak punya pekerjaan, negara memudahkan akses baginya untuk memperoleh pekerjaan. Jika ada warga yang menggelandang, negara harus memudahkan mereka untuk mendapat rumah murah. Bukannya malah pemilik kapital dan properti-properti raksasa yang diprioritaskan, sehingga tak ada lagi tanah yang tersisa untuk rakyat yang membutuhkan.
Lihatlah, jika negara hadir dan sungguh-sungguh melakukan fungsinya sebagai pengurus rakyat, maka tidak perlu ada gimmick kartu-kartu. Sebab itu sama saja artinya mengaburkan persepsi rakyat pada apa yang seharusnya menjadi hak mereka.
Kini, cerita sukses yang sama ingin coba diciptakan lagi dari tiga kartu berikutnya; Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K), Kartu Sembako Murah (KSM), dan Kartu Pra Kerja (KPK). Namun alih-alih mendapat sambutan hangat, rencana petahana ini menuai kritik pedas. Bagaimana tidak, gaji guru honorer yang 300 ribu sebulan saja seringkali macet pembayarannya, konon lagi hendak menggaji orang yang belum bekerja. Untuk biaya kartu-kartu sebelumnya saja negara harus utang ke luar negeri dengan bunga yang sangat mencekik, lalu harus dari mana lagi mendapatkan dana untuk kartu-kartu baru ini?
Selama negara tidak membenahi sistem keuangannya, tidak berdaulat atas SDA-nya, dan tidak bisa terlepas dari jeratan perjanjian dengan negara penguasa, maka dana negara yang seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat selamanya akan jadi angan-angan. Akhirnya rakyat yang susah lahir batin diiming-imingi kartu-kartu ajaib supaya adem ayem.
Semoga rakyat Indonesia segera terjaga dari hipnosis kartu ini. Tersadar bahwa itu hanyalah solusi temporal atas persoalan-persoalan hidup mereka. Juga merupakan pengalihan belaka dari abainya negara dalam mengurusi mereka.