(Pemerhati masyarakat)
Menurut sumber yang ada,tahun 2018 yang lalu pertumbuhan sistem ekonomi Indonesia memiliki peluang yang baik.Melimpahnya tenaga kerja dan sarana infrastruktur yang meningkat cukup baik membuat sistem ekonomi Indonesia pun ikut membaik. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter mengemukakan, disisi pemerintahan domestik, investasi membaik di topang proyek infrastruktur pemerintah dan peran investasi swasta yang terus meningkat.
Jika mengamati lebih jauh infrastruktur yang dikatakan telah meningkat cukup baik, faktanya masih banyak infrastruktur yang belum tersentuh pemerintah. Menurut Sekretaris Komisi B DPRD kota Palangka Raya, Alfian Batna Kanti (11/11/2018)
"Selama ini banyak keluhan-keluhan masyarakat mengenai akses jalan rusak yang belum pernah diperbaiki khususnya jalan termasuk saluran drainase. Dan bukan hanya di Palangka Raya saja, sejumlah Ruas jalan di kota Pekan baru terdapat kerusakan dan lubang menganga sehingga pengendara khawatir melintasi jalan tetsebut. Termasuk jembatan penghubung antar desa, yang masih banyak yang rusak sehingga menyulitkan mereka untuk beraktivitas setiap harinya.
Infrastruktur di dalam Islam sejatinya adalah hal penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara demi kesejahteraan rakyatnya. Khilafah wajib membangun infrastruktur yang baik dan merata ke seluruh pelosok negeri.Dan semata kewajiban yang tertera pada kaidah "Ma la Yatim al-wajib illa biji fahuwa wajib (suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu tersebut maka hukumnya menjadi wajib). Dari kaidah tersebutlah Khalifah Umar Al Faruq menyediakan dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur dan bukan dari hutang. Khalifah Umar juga memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk"Izzah"(kemuliaan)Islam.
Apabila negara harus bekerjasama dengan pihak ketiga, haruslah bekerjasama yang menguntungkan bagi umat Islam, bukan justru masuk dalam jebakan hutang yang menjadikan posisi negara bisa dikendalikan oleh pihak ketiga. Infrastruktur di dalam Islam tidak ada kaitannya dengan pencitraan khilafah.Semua karena perintah Allah dan Rasul Nya.Tidak seperti sistem sekuler- kapitalis saat ini agar di pandang baik dan berhasil dalam pembangunan dan kesejahteraan. Sehingga bisa memungkinkan kepercayaan masyarakat agar mau memilihnya kembali.
Padahal kenyataannya rakyat masih banyak yang belum menikmati hal tetsebut. Kebohongan yang nyata di era pemimpin kapitalis berbanding jauh dari Sistem Khilafah.
Wallahu a'lam bish shawab.
Post a Comment