Penulis : Rismayanti Nurjannah
“Saya bukan penjilat dan pencari jabatan”
“Lebih baik kehilangan 1000 jabatan, dibandingkan kehilangan satu nilai integritas dan kemerdekaan bersuara”, begitulah penegasan Said Didu di akun Twitternya @saididu, Jumat (29/12/2018)
Said Didu resmi diberhentikan sebagai Komisaris PT Bukit Asam (PTBA), Kamis (28/12/2018). Alasannya, karena ia dianggap tak sejalan dengan pemilik saham Dwi Warna (Menteri BUMN), Rini Soemarno. Mengenai perbedaan pemikirannya, Said Didu menjelaskan ada tiga hal. Pertama, tentang penambahan utang BUMN. Kedua, pemberian tugas BUMN yang tidak sesuai dengan UU BUMN. Ketiga, pengangkatan komisaris atau direksi yang kurang prudent.
Pencopotan Said Didu dari jabatannya cukup mendadak. Lima menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dimulai, pergantian baru dikabarkan. Sebelumnya, permintaan agar Said Didu dicopot disampaikan langsung oleh PT Inalum (Persero) yang merupakan pihak “pemborong” ke-51,2 persen saham PTFI senilai 3,85 miliar dolar AS. Usul PT Inalum disampaikan dalam sepucuk surat bernomor 930/L-Dirut/XII/2018 yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS Luar Biasa PT Bukit Asam Tbk. (RMOL.CO.com, 28/12/2018)
Upaya Politisasi ala Demokrasi
Pemecatan Said Didu dari jabatannya dengan alasan bukan berdasarkan kinerjanya, merupakan bentuk ketidakprofesionalan BUMN sebagai penyangga ekonomi negara. Pencopotan Said Didu sarat politisasi. Pasalnya, ia dinilai kerap mengkritik pemerintah, terutama terkait divestasi Freeport. Menjadi sebuah kewajaran, di alam demokrasi beragam jabatan kini digunakan sebagai konsesi politik untuk mendukung pemerintah. Jika tak sejalan, meskipun secara kinerja bagus, expert di bidangnya, bukan tidak mungkin kehilangan jabatan menjadi keniscyaan.
Semua ranah dipolitisasi. Individu, lembaga, ormas, bahkan jabatan pun kerap dipolitisasi guna memuluskan agenda pemerintah. Agenda politik. Terlebih di momen tahun politik. Bukti nyata kian tampak, ormas yang lantang mengkritisi kebijakan pemerintah dibubarkan. Individu yang vokal, masuk ke dalam bui. Lembaga-lembaga negara yang di dalamnya memuat orang-orang yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Satu per satu individu yang mulanya vokal, kini mulai melunak. Selaras dengan pemerintah. Penawaran berupa jabatan, harta jadi kunci melunakkan mereka yang tak sejalan tetapi dipandang masyarakat. Tak lunak, bubarkan! Berangus! Begitu piciknya.
Inkonsistensi Demokrasi
Kebebasan mengemukakan pendapat sejatinya sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Bahkan merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, tegasnya dalam pasal 19 dan 20. Bukankah saat pemerintah bersikap sebaliknya dengan apa yang tertuang di dalam UUD, sejatinya pemerintah telah berkhianat? Mengkhianati sesuatu yang menurut mereka sakral.
Inkonsistensi demokrasi sepanjang sejarah penerapannya memang selalu terjadi. Sering berulang. Bukan karena kesalahan personal, melainkan sistemnya yang cacat bawaan. Tak ada sanksi tegas atas penodaan demokrasi. Bahkan pengusungnya sekalipun menodai demokrasi. Bukankah dari sisi itu saja menunjukkan betapa rusaknya sistem demokrasi? Sistem yang lahir dari buah pemikiran manusia, yang bersifat lemah dan terbatas.
Demokrasi dengan sistem politik transaksionalnya meniscayakan para pemimpin melanggengkan kekuasaannya. Sehingga bukan tidak mungkin melahirkan pemimpin antikritik yang haus tahta juga harta. Serta tak peduli atas beragam aturan yang sudah tertuang yang seharusnya dilaksanakan.
Islam Melahirkan Pemipin Bijaksana
Seorang pemimpin hendaknya tak kebal terhadap kritik. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw., uswatun hasanah dan juga pemimpin terbaik sepanjang peradaban dunia yang harus dicontoh oleh para pemimpin dunia. Pada masa hidup Rasulullah, Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang sering menginterupsi kebijakan beliau.
Tak hanya menerima kritik dari para sahabat, Rasulullah juga pernah menerima kritik dari masyarakat. Ketika di Madinah, beliau pernah bertemu dengan petani kurma yang mengawinkan benih kurma. Rasulullah mempertanyakan mengapa benih kurma tersebut dikawinkan dan tidak dibiarkan tumbuh secara alami. Karena kepatuhannya, akhirnya sang petani mengikuti saran Rasulullah saw.
Saat musim panen tiba, petani mendapati produksi kurmanya menurun. Sehingga ia melaporkannya kepada Rasulullah saw. Menyadari keterbatasan pengetahuannya dalam hal tersebut, Rasulullah pun bersabda, “Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Ath-Thabrani)
Sekaliber Umar bin Khattab yang dikenal sebagai ‘Singa Padang Pasir’ saja sangat terbuka terhadap kritik. Bahkan, beliau takut jika rakyatnya tidak ada yang mengkritik beliau. Diriwayatkan dalam suatu kesempatan, seorang sahabat, Khudzaifah bin Al Yaman mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Ia mendapati Umar dengan raut muka yang muram, penuh kesedihan. Lantas ia pun bertanya, apa yang membuatnya sedih. Kesedihannya bukan karena banyaknya masalah rakyatnya, melainkan ia khawatir akan dirinya sendiri.
“Aku sedang dihinggapi ketakutan, jika sekiranya aku melakukan kemunkaran. Lalu tidak ada orang yang mengingatkan dan melarangku melakukannya, karena segan dan rasa hormatnya padaku.” Ujar Umar pelan. Saat Umar dikritik soal mahar pun oleh seorang wanita di hadapan umum, Umar pun tak segan membenarkan ucapan wanita tersebut dan mengakui kesalahannya. “Wanita itu benar dan Umar salah.” Begitu ungkapnya saat ia berada di depan publik.
Bukankah pemimpin yang seperti ini yang kita damba? Pemimpin seperti ini tentu lahir dari ketakwaan penuh kepada Allah Swt. Ia lebih takut penghisaban di akhirat kelak, dibanding kritik manusia di dunia. Tentu pemimpin seperti ini tidak lahir begitu saja. Harus ada sistem yang kemudian turut mengondisikan terbentuknya pemimpin yang didamba. Tidak cukup sekadar ketakwaan individu saja, melainkan sistem yang dibangun juga berlandaskan pada ketakwaan kepada Allah Swt.
Wallahu a’lam bi ash-shawab
*Penulis adalah pemerhati masalah sosial