 |
| foto : republika.co.id |
Ini menjadi kunci nantinya kita swasembada, kuncinya di benih, dengan hektar yang sama tapi hasilnya bisa dobel," kata Presiden saat meninjau di area tanaman jagung dalam pameran tersebut.
Berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden juga menyampaikan bahwa dengan benih yang unggul, produksi padi dan jagung dapat ditingkatkan dua kali lipat meskipun dengan luas lahan yang sama. "Tadi 1 hektar biasanya 5 sampai 6 ton, tadi bisa 11,3 ton padinya, sekarang jagung juga sama biasanya 5 sampai 6 ton juga, sekarang juga bisa 11 ton dan punya potensi ke 13 ton," ucap Presiden.
Selain benih, khusus untuk tanaman jagung, Presiden juga mengatakan bahwa pengairan dan mekanisasi panen-tanam, yaitu penanaman kembali pasca panen juga tak kalah penting untuk mewujudkan swasembada. Untuk itu, di tahun 2017, Presiden akan berkonsentrasi membangun waduk-waduk berukuran kecil untuk mengairi embung di sekitar lahan tanam.
"Tahun depan konsentrasi di embung, artinya waduk-waduk kecil yang bisa mengairi di sekitar embung itu," ujar Presiden.
Didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Presiden mengungkapkan bahwa tahun ini Indonesia sudah tidak mengimpor beras. Jagung secara bertahap juga akan diturunkan impornya dan ditargetkan pada tahun 2018 sudah tidak impor sama sekali. "Padi tahun ini nggak impor jadi tahun depan sudah produksi terus, jagung 2018 sudah nggak impor, padahal sebelumnya tiap tahun naik 5 persen impor," kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat memberikan nama "NASA 29" untuk Jagung Varietas Bertongkol Ganda yang dipamerkan.
"Namanya sudah saya namai karena satu batang dua tongkol, sehingga sudah satu Nakula, satu Sadewa. Disingkat NASA 29", ujar Presiden. Sebelum meninjau area tanaman jagung itu, Presiden berkunjung terlebih dahulu ke Pameran Gelar Inovasi Teknologi.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Humas Kemensetneg)