Kasus dugaan mafia peradilan menjadi mencuat karena sejumlah kasus, di antaranya adalah Andri Sutrisna, yang merupakan Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata MA. Pada 4 Agustus, Andri dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Andri dituntut melakukan korupsi sesuai dalam dakwaan pertama pasal 12 huruf a dan menerima gratifikasi sesuai dakwaan kedua pasal 12 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.
Dikatakan Maradaman Harahap, anggota KY, kasus suap yang saat ini banyak diduga melibatkan pejabat MA dan hakim, telah mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal, sangat diperlukan.
“KY terus lakukan investigasi berkoordinasi dengan KPK dan pihak terkait, namun apa yang kami investigasi tidak kami ungkap ke publik. Karena ada alasan tertentu.” Saat dijumpai di kantor KY, Jakarta, Senin (8/8) pagi ini.
Di pihak internal, Maradaman menuturkan, meski tidak bisa melakukan pemeriksaan secara langsung, KY tetap melakukan investigasi dan menunggu hasil pemeriksaan KPK.
Andri Tristianto Sutrisna ditangkap KPK dengan bukti segepok uang dari terpidana korupsi Ichsan Suaidi. Andri diminta menahan putusan pidana agar tidak segera dikirim ke pengadilan supaya Icshan tidak segera dieksekusi. KPK mengamankan uang sejumlah Rp400 juta dalam pecahan uang Rp100 ribu.
Di sisi lain, KPK juga menerbitkan surat penyelidikan terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Nurhadi diketahui kemudian mengundurkan diri dan saat ini MA akan melakukan seleksi untuk menggantikan posisi Nurhadi. (Khalid)