Menurutnya, parkir meter akan membantu meminimalisir kesemrautan. Dengan sistem parkir manual, pemilik kendaraan dapat seenaknya memarkir bahkan hingga bermalam.
Mereka hanya dikenakan bayaran Rp 3 ribu. Berbeda bila diberlakukan parkir meter, orang-orang akan berfikir dua kali memarkir mobil malam-malam. Sebisanya mobil akan dijemput pemiliknya andaikata pun sebelumnya ditinggalkan karena ada agenda mendadak.
Parkir meter ini akan diterapkan di seluruh Padang. Tiga titik sekarang hanya untuk pilot projek yang kemudian akan dievaluasi lagi. Politisi Golkar ini mengakui ada tukang parkir yang perempuan, menggantungkan hidup dari parkir. Namun, kreatifitas baru pemko tersebut harus didukung karena dinilai akan membawa efek positif bagi Kota Padang," ujar Helmi, Sabtu (20/8).
Bila tidak dilaksanakan, perparkiran di Padang akan stagnan sementara Padang butuh inovasi. Untuk itu masyarakat harus cerdas dalam menyikapi perubahan yang direncanakan Pemko Padang.
Lebih lanjut katanya, "Pemko akan tetap mengakomodir juru parkir yang dinilai layak, pendidikannya, talentanya dan kriteria lain yang dinilai cocok. Agar tidak memberatkan, beri juga mereka tunjangan, jaminan kerja dan sejenisnya selain gaji pokok," jelasnya.
Helmi juga menyampaikan, tidak hanya ke LBH Padang, katanya, tukang parkir di tiga titik itu juga telah melayangkan surat ke DPRD Padang namun belum sempat dilakukan pembahasan, "ungkapnya
Sementara Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menyebutkan, sistem parkir meter yang diterapkan pada September datang bertujuan akan mengajari masyarakat agar lebih disiplin. Penataan harus dilakukan agar pengelolaan parkir tidak bisa seenaknya.
DPRD mendorong agar pelaksanaan parkir meter tetap diberlakukan karena akan berdampak baik pada penataan perparkiran di Kota Padang. Sisi lain, parkir motor akan mengantisipasi kebocoran keuangan daerah hingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tujuan utamanya kan untuk meningkatkan PAD, serta mengajak masyarakat agar lebih tertib. Jadi harus kita dukung," kata Wahyu.
Menurutnya Pemko diminta untuk tidak terganggu dengan protes yang datang dari sejumlah pihak. Hanya saja, lanjut Wahyu, dalam pelaksanaan ke depan jangan ada sesuatu yang dapat memancing kecurigaan masyarakat. Pemko harus mampu mengoptimalkan hasil sesuai dengan target awal pemberlakuan parkir meter.
"Kemudian juga berharap, LSM ataupun lembaga lain, seperti LBH yang diminta tukang parkir untuk menyuarakan keluhannya, bisa membantu memberikan pengertian pada masyarakat. Pemberlakuan sistem parkir meter ini untuk kepentingan bersama demi menjadikan Padang sebagai kota Metropolitan," pungkas Wahyu.(M7).