N3, Padang - Pansus III DPRD Kota Padang lakukan pembahasan mengenai Ranperda Perubahan atas Perda No. 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kost dengan Bagian Hukum, Dispenda dan BPMTSP , di Ruang Konsultasi lantai II DPRD Padang.
Ketua Pansus III DPRD Padang Yandri Hanafi menyampaikan, saat ini pansus III sedang membahas terkait perubahan atas Perda No. 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kost. Pembahasan ini melibatkan Dinas terkait yakni Bagian Hukum, Dispenda dan BPMTSP. Namun akan dilanjutkan nanti bersama Dinas Tata Ruang Tata Bangunan(DTRTB) Padang.
Sejauh ini memang untuk rumah-rumah kost di Kota Padang baru hanya memiliki IMB saja. Dimana dalam pembahasan Komisi III bersama dinas terkait akan memberlakukan Izin Gangguan atau Izin khusus tentang rumah kost. Bisnis rumah kost diakui memang makin marak berkembang hampir di setiap kawasan yang ada fakultasnya di Kota Padang.
"Ia menilai dari segi penggunaannya, rumah-rumah kost merupakan suatu usaha yang menghasilkan pendapatan pada pemilik rumah kost itu, "ujarnya.
Lanjutnya, kami akan melakukan pembahasan lebih dalam, apakah Ranperda Perubahan atas Perda No. 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kost ini merupakan hal yang dapat meningkatkan PAD dan tentunya harus ada kajiannya. Harus ada sosialisasi pada pemilik rumah kost. Kami tentu mendorong hal ini, " kata Yandri.
Kemudian dalam pembahasan Komisi III bersama instansi terkait,saat ini baru di sampaikan bahwa untuk pemilik rumah -rumah kost disamping memiliki IMB, mereka juga harus mengurus izin usaha rumah kost. Walaupun pemilik rumah kost itu hanya ada satu kamar saja tetap di berlakukan izin usahanya.
Kemudian bagi rumah kost yang memiliki lebih dari sepuluh kamar kost nantinya akan dikenakan pajak seperti hotel. "Namun berapa besaran pajaknya masih dalam pembahasan.
Kami masih akan melanjutkan pembahasan dengan DTRTB Padang, selanjutnya nanti akan melakukan tinjauan kelapangan seperti, ke Air Tawar, Gunung Panggilun, Pauh, Lubuk Lintah dan kawasan yang ramai rumah kost di Kota Padang, " ungkap Yandri. M7
Ketua Pansus III DPRD Padang Yandri Hanafi menyampaikan, saat ini pansus III sedang membahas terkait perubahan atas Perda No. 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kost. Pembahasan ini melibatkan Dinas terkait yakni Bagian Hukum, Dispenda dan BPMTSP. Namun akan dilanjutkan nanti bersama Dinas Tata Ruang Tata Bangunan(DTRTB) Padang.
Sejauh ini memang untuk rumah-rumah kost di Kota Padang baru hanya memiliki IMB saja. Dimana dalam pembahasan Komisi III bersama dinas terkait akan memberlakukan Izin Gangguan atau Izin khusus tentang rumah kost. Bisnis rumah kost diakui memang makin marak berkembang hampir di setiap kawasan yang ada fakultasnya di Kota Padang.
"Ia menilai dari segi penggunaannya, rumah-rumah kost merupakan suatu usaha yang menghasilkan pendapatan pada pemilik rumah kost itu, "ujarnya.
Lanjutnya, kami akan melakukan pembahasan lebih dalam, apakah Ranperda Perubahan atas Perda No. 23 tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Kost ini merupakan hal yang dapat meningkatkan PAD dan tentunya harus ada kajiannya. Harus ada sosialisasi pada pemilik rumah kost. Kami tentu mendorong hal ini, " kata Yandri.
Kemudian dalam pembahasan Komisi III bersama instansi terkait,saat ini baru di sampaikan bahwa untuk pemilik rumah -rumah kost disamping memiliki IMB, mereka juga harus mengurus izin usaha rumah kost. Walaupun pemilik rumah kost itu hanya ada satu kamar saja tetap di berlakukan izin usahanya.
Kemudian bagi rumah kost yang memiliki lebih dari sepuluh kamar kost nantinya akan dikenakan pajak seperti hotel. "Namun berapa besaran pajaknya masih dalam pembahasan.
Kami masih akan melanjutkan pembahasan dengan DTRTB Padang, selanjutnya nanti akan melakukan tinjauan kelapangan seperti, ke Air Tawar, Gunung Panggilun, Pauh, Lubuk Lintah dan kawasan yang ramai rumah kost di Kota Padang, " ungkap Yandri. M7