N3, Padang - Keberadaan bangunan Hotel Axana yang berada di jalan Bundo Kanduang Kecamatan Padang Barat disoroti oleh anggota DPRD Padang. Dimana bangunan tersebut tidak memiliki lahan parkir yang cukup, sehingga menyebabkan pengunjung hotel harus memarkir mobilnya di badan jalan. Baik dalam kondisi siang maupun malam bahu jalan didepan hotel terebut penuh akan parkir mobil pengunjung.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Mooesim, menurutnya keberadaan hotel tersebut seharusnya menyediakan lahan parkir yang cukup untuk pengunjungnya. "Kami himbau Pemko agar menyikapi hal tersebut, mengingat kepentingan orang banyak akan terganggu dengan ramainya parkir dilokasi tersebut, "tegasnya.
Helmi mempertanyakan, apakah dalam pengurusan izin dari bangunan tersebut sudah melalaui kajian yang tepat. Selain Hotel tersebut, dirinya juga menyayangkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemko terhadap bangunan restoran dan hotel yang jelas menyalahi aturan. "Harus ada tindakan tegas yang dilakukan, kalau jelas salah kenapa masih terus dibiarkan,"pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Padang Faisal Nasir menilai bahwa ada permainan yang dilakukan oleh pihak DTRTB dengan pihak pengusaha hotel dan restoran. "Saya berani menjamin hal itu, mengingat jika lebar jalan 20 meter. Maka jarak 10 meter dari jalan tidak diperbolehkan adanya bangunan. Ini kenapa malah ada pembiaran, berarti ini ada permainan," ujarnya.
Dalam hal ini, menurutnya peranan Satpol PP sangatlah vital. "Sebagai petugas penegak perda, harusnya ini dilakukan peringatan dan razia. Selain itu, kita juga meragukan lokasi tersebut di ikuti dengan izin amdal lalu lintasnya,"ungkap Faisal.
Sementara Kadishubkominfo Kota Padang Rudi Rinaldi mengatakan bahwa keberadaan bahu jalan digunakan sebagai lahan parkir adalah salah. "Apalagi yang dipergunakan sebagai lokasi parkir adalah trotoar. Kita sudah melakukan tindakan terhadap parkir liar dibeberapa titik berupa penggembosan ban mobil. Akan diberlakukan hal sama kalau parkir di Hotel itu melanggar akan di berlakukan penggembosan sebagai efek jera, "terangnya. M7
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Mooesim, menurutnya keberadaan hotel tersebut seharusnya menyediakan lahan parkir yang cukup untuk pengunjungnya. "Kami himbau Pemko agar menyikapi hal tersebut, mengingat kepentingan orang banyak akan terganggu dengan ramainya parkir dilokasi tersebut, "tegasnya.
Helmi mempertanyakan, apakah dalam pengurusan izin dari bangunan tersebut sudah melalaui kajian yang tepat. Selain Hotel tersebut, dirinya juga menyayangkan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemko terhadap bangunan restoran dan hotel yang jelas menyalahi aturan. "Harus ada tindakan tegas yang dilakukan, kalau jelas salah kenapa masih terus dibiarkan,"pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Padang Faisal Nasir menilai bahwa ada permainan yang dilakukan oleh pihak DTRTB dengan pihak pengusaha hotel dan restoran. "Saya berani menjamin hal itu, mengingat jika lebar jalan 20 meter. Maka jarak 10 meter dari jalan tidak diperbolehkan adanya bangunan. Ini kenapa malah ada pembiaran, berarti ini ada permainan," ujarnya.
Dalam hal ini, menurutnya peranan Satpol PP sangatlah vital. "Sebagai petugas penegak perda, harusnya ini dilakukan peringatan dan razia. Selain itu, kita juga meragukan lokasi tersebut di ikuti dengan izin amdal lalu lintasnya,"ungkap Faisal.
Sementara Kadishubkominfo Kota Padang Rudi Rinaldi mengatakan bahwa keberadaan bahu jalan digunakan sebagai lahan parkir adalah salah. "Apalagi yang dipergunakan sebagai lokasi parkir adalah trotoar. Kita sudah melakukan tindakan terhadap parkir liar dibeberapa titik berupa penggembosan ban mobil. Akan diberlakukan hal sama kalau parkir di Hotel itu melanggar akan di berlakukan penggembosan sebagai efek jera, "terangnya. M7