N3, Padang ~ Mulai 4 Januari 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengefektifkan penerapan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (Simaya). Untuk merealisasikan program Simaya, Pemprov Sumatera Barat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 4,7 Miliar.
Secara rinci anggaran itu digunakan untuk pengembangan jaringan radio link 29 titik, pembelian perangkat komputer dan aplikasi, pembelian gadget berupa smartphone dan alat pemindai 60 unit, dengan total biaya mencapai Rp 2,6 M. Selanjutnya Rp 2,1 M dipergunakan untuk biaya pelatihan, pembayaran 17 tenaga IT profesional yang perbulannya mencapai Rp 77 Juta, sewa bandwitch 100 Megabyte.
Secara rinci anggaran itu digunakan untuk pengembangan jaringan radio link 29 titik, pembelian perangkat komputer dan aplikasi, pembelian gadget berupa smartphone dan alat pemindai 60 unit, dengan total biaya mencapai Rp 2,6 M. Selanjutnya Rp 2,1 M dipergunakan untuk biaya pelatihan, pembayaran 17 tenaga IT profesional yang perbulannya mencapai Rp 77 Juta, sewa bandwitch 100 Megabyte.
Sekretaris Pemprov Sumatera Barat Ali Asmar mengatakan, penerapan electronic government merupakan gagasan dari Gubernur Irwan Prayitno kala itu. Melalui program yang diberi nama Simaya diyakini dapat menghemat pengeluaran anggaran rutin pengadaan alat tulis kantor, karena semua administrasi telah dilakukan secara elektronik.
“Yang pasti adanya Simaya, menghemat anggaran ATK sampai 25 persen per tahunnya. Surat menyurat, disposisi, semua memakai aplikasi elektronik Simaya ini,” jelas Ali Asmar usai membuka launching penerapan Simaya di Ruang Rapat Gubernuran, Padang, Senin (28/12).
Ali Asmar mengakui, program Simaya di Sumatera Barat mencontoh penerapan elektronik government dari Pemerintah Kota Surabaya. Akan tetapi, Ali Asmar mengklaim ongkos penerapan aplikasi Simaya di Sumatera Barat lebih murah dibanding di Surabaya, karena terdapat efisiensi di sejumlah bagian.
Kita memang mencontoh Surabaya. Tapi kita lebih murah. Kalau disana yang menjadi operator dan penggelolanya pegawai outsourcing, kalau kita menggunakan pegawai sendiri yang sudah dilatih,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Bulan April 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan penerapan Simaya efektif pada Bulan September 2015. Ternyata kegiatan di tahun 2015 tersebut tidak bisa terealisasi sesuai waktu yang ditentukan, sehingga diundur tahun 2016. Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Irwan,S.Sos beralasan, keterlambatan realisasi Simaya disebabkan permasalahan paket tender jaringan radio link serta pengadaan sarana lainnya terpaksa diulang.
Tender pertama tidak ada yang memenuhi syarat, terpaksa diulang. Lalu selesainya baru Bulan September,” terangnya.
Terkait lebih murahnya biaya penerapan administrasi perkantoran maya di Sumatera Barat dibanding Surabaya, Irwan menjelaskan, jaringan yang digunakan pemerintah Kota Surabaya menggunakan fiber optic, sedangkan di Sumatera Barat masih menggunakan radio link.
Kalau pakai fiber optic kualitas jaringan lebih bagus tapi mahal. Kita pakai konektivitas radio link. Itupun tidak dipasang di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kantor SKPD yang berdekatan, hanya kita pasang 1 tower saja,” paparnya.
Irwan berharap, Simaya benar-benar dipergunakan serta dikembangkan oleh SKPD untuk mengefektifkan kinerja administrasi, karena untuk merealisasikannya digentorkan anggaran cukup besar.