N3, Padang ~ Rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPSA angkatan ke
20 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, tengah melakukan kunjungan
ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Dalam kunjungan tersebut, juga
turut menyambangi Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Dalam
pertemuan yang dilangsungkan di Aula Abu bakar Jaar Balaikota Aie Pacah,
Selasa (1/9), rombongan disambut Walikota Padang, H Mahyeldi bersama
Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan serta beberapa pimpinan SKPD di
Pemko Padang.
Selaku pimpinan rombongan, Deputi Pendidikan
Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas RI, Mayjen TNI M.Nasir Majid
mengatakan, rombongan yang hadir kali ini berjumlah 27 orang.
Diantaranya terdiri dari TNI, Polri, PNS di berbagai Kementerian, unsur
politik dan kalangan akademisi.
“Lemhanas, adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas
pemerintahan. Seperti di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional,
pengkajian strategi ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai
kebangsaan,” terang M Nasir Majid,” dalam sambutannya.
M Nasir
juga menyebutkan, maksud kedatangan rombongan Lemhanas ke Pemko Padang
kali ini, yaitu ingin melihat kebijakan strategis Pemko Padang yang
sehubungan dengan kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPSA ke
20 bagi Lemhanas RI.
Kemudian, dalam sesi tanya jawab, dari
anggota Lemhanas menanyakan berbagai kebijakan strategis yang dilakukan
Pemko Padang. Diantaranya, menanyakan apakah sudah ada Perda yang
menyangkut peran atau sumbangsih perempuan dalam pembangunan Kota
padang. Selain itu, juga terkait kesehatan, apakah alokasi anggaran yang
tersedia mencukupi atau tidak. “Kemudian, kita juga menanyakan
apakah sudah ada Pemko Padang melakukan pembangunan yang lebih ke
wilayah pinggir pantai. Sebab, sama-sama kita ketahui, Kota Padang saat
ini rentan untuk terjadinya bencana gempa dan tsunami,” tuturnya.
Sementara itu, Wako Mahyeldi menjawab seluruh pertanyaan yang
ditujukan. Tentang peran perempuan di Kota Padang, Pemko Padang sudah
memiliki SKPD khusus yakni BPMP-KB. “Untuk masalah ini, sudah
ada Perda tentang disabilitas, yaitu sekaitan dengan mengantisipasi
masyarakat berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Selanjutnya, sekaitan
dengan kesehatan, pemko juga telah merancang Asuransi Semesta pada 2019
nanti. Ini melihat, masyarakat yang terdaftar dalam BPJS melalui APBN,
belum tercover semuanya. “Maka, dengan bekerja dengan Pemerintah
Provinsi Sumbar, kita mencari solusi dengan membuat Jamskesmas sakato.
Untuk pendanaanya nanti dibagi dua,” imbuhnya.
Setelah itu,
tentang konsep pembangunan di kawasan pinggiran pantai, pemko
menyikapinya dengan mengeluarkan Perda tentang bangunan. Dalam bangunan
ini, di dalam Perda mengharuskan mendirikan bangunan minimal bisa
menahan gempa berskala 9 richter. "Selain itu, kita sedang
berusaha menyiapkan bangunan shelter di pinggiran pantai. Seperti pada
rumah sekolah atau rumah ibadah yang bertingkat 3 atau 4,” pungkasnya
mengakhiri. david