N3, Padang ~ Sampai dengan saat ini (24/8) baru hanya tiga fraksi PPP, Golkar dan Nasdem di DPRD Kota Padang yang sudah mengurus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kegiatan reses ke daerah pemilihan (dapil).
Sedangkan PDI-P, PKS dan PAN sudah melaporkan tidak mengikuti reses ucap Sekretaris DPRD Kota Padang, Ali Basar di Padang kepada wartawan diruang kerjanya.
Sejauh ini, belum diperoleh alasan apa yang mendasari beberapa fraksi enggan melaksanakan reses. Dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, setiap anggota DPRD biasa mendapatkan anggaran Rp12 juta dan Rp15 juta bagi pimpinan.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS Muharlion mengatakan bahwa untuk reses kedua ini anggota fraksinya tidak ikut dengan alasan pengalokasian dana reses tidak segampang teori yang dipaparkan.
Menurutnya anggaran untuk reses bagi anggota DPRD biasa Rp12 juta itu sudah termasuk sewa tenda atau tempat, biaya makanan kotak dan nasi bungkus dan biaya ATK, sementara biaya lainnya tidak diakomodasi," katanya.
Hal senada juga dikatak anggota Fraksi PDI-P, Wismar Panjaitan, Selain keterbatasan anggaran reses terkait tidak adanya dana transportasi bagi konstituen, persoalan lambannya penandatangan SPPD juga merupakan faktor keenganan anggota DPRD melakukan reses menggunakan uang negara.
"Anggarannya sedikit, persetujuannya dari pimpinan lamban, dan berkaca dari reses 2012 banyak anggaran yang menjadi temuan BPK, karena indikasi penyelewengan, ini merepotkan, dan lebih baik reses sendiri dan kami tidak terkait dengan pihak mana pun,". Boboy
Sedangkan PDI-P, PKS dan PAN sudah melaporkan tidak mengikuti reses ucap Sekretaris DPRD Kota Padang, Ali Basar di Padang kepada wartawan diruang kerjanya.
Sejauh ini, belum diperoleh alasan apa yang mendasari beberapa fraksi enggan melaksanakan reses. Dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, setiap anggota DPRD biasa mendapatkan anggaran Rp12 juta dan Rp15 juta bagi pimpinan.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS Muharlion mengatakan bahwa untuk reses kedua ini anggota fraksinya tidak ikut dengan alasan pengalokasian dana reses tidak segampang teori yang dipaparkan.
Menurutnya anggaran untuk reses bagi anggota DPRD biasa Rp12 juta itu sudah termasuk sewa tenda atau tempat, biaya makanan kotak dan nasi bungkus dan biaya ATK, sementara biaya lainnya tidak diakomodasi," katanya.
Hal senada juga dikatak anggota Fraksi PDI-P, Wismar Panjaitan, Selain keterbatasan anggaran reses terkait tidak adanya dana transportasi bagi konstituen, persoalan lambannya penandatangan SPPD juga merupakan faktor keenganan anggota DPRD melakukan reses menggunakan uang negara.
"Anggarannya sedikit, persetujuannya dari pimpinan lamban, dan berkaca dari reses 2012 banyak anggaran yang menjadi temuan BPK, karena indikasi penyelewengan, ini merepotkan, dan lebih baik reses sendiri dan kami tidak terkait dengan pihak mana pun,". Boboy