N3, Padang ~ Ketua DPD PPP Kota Padang Maidestal Hari Mahesa menyesalkan atas sikap pimpinan DPRD Padang. Pasalnya, surat penggantian susunan fraksi PPP termasuk jabatan Ketua Fraksi yang telah diberikan tidak digubris. Padahal surat itu disertai dengan SK dari Menkumham setelah hasil Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).
Ia menduga pimpinan dewan sengaja memperlambat bahkan tidak menindaklanjuti persoalan ini, dengan dalih menunggu hasil keputusan Kasasi.
Apabila memang yang terjadi demikian, artinya, pimpinan dewan telah masuk mencampuri urusan internal partai PPP sendiri, sesal Mahesa diruang kerjanya.
Ketua DPRD Padang Erisman saat dikonfirmasi mengakui memang benar surat penggantian susuna fraksi dari DPD PPP sudah diterimanya beberapa waktu lalu sebelum lebara.
Namun, karena masih suasana lebaran seluruh jajaran pimpinan belum seluruhnya dapat hadir. Akantetapi, ia telah menjadwalkan rapat pimpinan yang secara khusus membahas permasalahan ini.
Menurutnya dalam menanggapi permasalahan ini, sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Sebab kesalahan yang diambil akan berakibat terjadinya kisruh diantara internal Partai PPP maupun lembaga DPRD sendiri. N3
Namun, karena masih suasana lebaran seluruh jajaran pimpinan belum seluruhnya dapat hadir. Akantetapi, ia telah menjadwalkan rapat pimpinan yang secara khusus membahas permasalahan ini.
Menurutnya dalam menanggapi permasalahan ini, sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Sebab kesalahan yang diambil akan berakibat terjadinya kisruh diantara internal Partai PPP maupun lembaga DPRD sendiri. N3