Dicopotnya jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Kadisperindagtamban) secara mendadak dan sepihak dianggap tidak wajar oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Yuhilda Darwis.
Ia menyayangkan ketidaktransparan walikota dalam mengambil kebijakan ini, walau Walikota mempunyai hak prerogative dalam mengangkat dan mencopot jabatan pegawai namun jangan sampai pemberhentian secara tiba-tiba Kadisperindagtamben ini kental unsur politisnya yang mana akan menimbulkan opini negatif dari publik, tukasnya kala diumpai www.nusantaranews.net, Senin (18/5).
Yuhilda juga akan mengagendekan Komisi I DPRD Padang untuk memanggil BKD terkait kebijakan walikota Padang dalam hal ini. (mond)
