nusantaranews ~ Ketergantungan masyarakat terhadap beras di Kota Padang masih sangat tinggi, sedangkan kemampuan pemenuhan kebutuhan beras masih rendah. Praktis ibu kota provinsi ini masih sangat tergantung dengan pasokan dari daerah sekitarnya.
Hal itu diakui Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat dikonfirmasi wartawan disela pembukaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang yang dihadiri pakar ketahanan pangan nasional yang juga Walikota Depok, DR. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc di Palanta A. Yani 11, Rabu (1/4) siang tadi.
Waikota Mahyeldi mengungkapkan, produksi beras Kota Padang adalah sekitar 92,2 ton pertahun sedangkan ketersediaan dari produksi adalah sebesar 39,5 ton pertahun. Sedangkan rata – rata konsumsi beras warga kota Padang mencapai 121,6 kg/kap/tahun. Artinya, hanya mampu memenuhi 40 persen dari kebutuhannya, sedangkan sisanya mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Solok, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman.
“Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sebagai makanan pokok, sangat mengkhawatirkan. Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa jika belum makan nasi maka dikatakan belum makan, meskipun perut diisi dengan makanan lain,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, kenyataan ini perlu disikapi dengan program “One Day No Rice” seperti yang sukses diterapkan Pemerintah Kota Depok. “Program ini bukan berarti melarang masyarakat untuk tidak memakan olahan lain yang berasal dari beras, melainkan ini suatu kampanye dalam rangka membangun kesadaran masyarakat. Yaitu dengan menumbuhkan perilaku membiasakan mengkonsumsi makanan yang beragam,” imbuhnya.
Sedangkan Nur Mahmudi Ismail dalam kesempatan ini mengatakan, perlunya berbagi pengalaman antara pemerintah Kota Depok dan Pemko Padang terkait diversifikasi pangan. Dimana menciptakan pangan yang baru sekaligus pengembangan olahan yang bisa menjadi alternative dari pangan tersebut,” ujarnya.
“Diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memvariasikan makanan pokok , sehingga tidak terfokus pada konsumsi jenis makannan saja. Kita bisa memanfaatkan hasil pertanian lainnya seperti ubi, sukun, talas dan sebagainya,” terang mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Ia menambahkan, diversifikasi menjadi salah satu cara untuk menuju swasembada beras. “Dengan meminimalisasi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi,” bebernya.
Dalam Rakor Ketahanan Pangan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antar Pemerinah Kota Padang dan Pemerintah Kota Depok dalam kerjasama penguatan pangan di kedua kota.
Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tarmizi Ismail selaku pelaksana kegiatan ini menyebutkan, tujuan dari Rakor Dewan Ketahanan Pangan ini, dianataranya guna mengoptimlkan keberadaan kelembagaan structural dan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan sekaligus menyamakan persepsi dalam pemantapan ketahanan pangan Kota Padang.
“Juga untuk meningkatkan koordinasi lembaga teknis dan non teknis tentang pentingnya ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Tarmizi. der/rel
Hal itu diakui Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah saat dikonfirmasi wartawan disela pembukaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang yang dihadiri pakar ketahanan pangan nasional yang juga Walikota Depok, DR. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc di Palanta A. Yani 11, Rabu (1/4) siang tadi.
Waikota Mahyeldi mengungkapkan, produksi beras Kota Padang adalah sekitar 92,2 ton pertahun sedangkan ketersediaan dari produksi adalah sebesar 39,5 ton pertahun. Sedangkan rata – rata konsumsi beras warga kota Padang mencapai 121,6 kg/kap/tahun. Artinya, hanya mampu memenuhi 40 persen dari kebutuhannya, sedangkan sisanya mengandalkan pasokan dari daerah lain seperti Solok, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman.
“Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras sebagai makanan pokok, sangat mengkhawatirkan. Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa jika belum makan nasi maka dikatakan belum makan, meskipun perut diisi dengan makanan lain,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, kenyataan ini perlu disikapi dengan program “One Day No Rice” seperti yang sukses diterapkan Pemerintah Kota Depok. “Program ini bukan berarti melarang masyarakat untuk tidak memakan olahan lain yang berasal dari beras, melainkan ini suatu kampanye dalam rangka membangun kesadaran masyarakat. Yaitu dengan menumbuhkan perilaku membiasakan mengkonsumsi makanan yang beragam,” imbuhnya.
Sedangkan Nur Mahmudi Ismail dalam kesempatan ini mengatakan, perlunya berbagi pengalaman antara pemerintah Kota Depok dan Pemko Padang terkait diversifikasi pangan. Dimana menciptakan pangan yang baru sekaligus pengembangan olahan yang bisa menjadi alternative dari pangan tersebut,” ujarnya.
“Diversifikasi pangan dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memvariasikan makanan pokok , sehingga tidak terfokus pada konsumsi jenis makannan saja. Kita bisa memanfaatkan hasil pertanian lainnya seperti ubi, sukun, talas dan sebagainya,” terang mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Ia menambahkan, diversifikasi menjadi salah satu cara untuk menuju swasembada beras. “Dengan meminimalisasi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi,” bebernya.
Dalam Rakor Ketahanan Pangan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antar Pemerinah Kota Padang dan Pemerintah Kota Depok dalam kerjasama penguatan pangan di kedua kota.
Sementara itu, Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Tarmizi Ismail selaku pelaksana kegiatan ini menyebutkan, tujuan dari Rakor Dewan Ketahanan Pangan ini, dianataranya guna mengoptimlkan keberadaan kelembagaan structural dan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan sekaligus menyamakan persepsi dalam pemantapan ketahanan pangan Kota Padang.
“Juga untuk meningkatkan koordinasi lembaga teknis dan non teknis tentang pentingnya ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujar Tarmizi. der/rel