Sesuai dengan sasaran pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 diamanatkan bahwa, penggunaan APBN/APBD Tahun 2012, sekurang-kurangnya 75% dari seluruh Belanja Kementerian/ Lembaga dan 40% Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.
Sampai dengan kondisi 15 Oktober 2012 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan dari SKPD Provinsi dengan capaian target 77,04 % sebagai berikut : Pengumuman Lelang Konvensional (Non e-Procurement) sebanyak 216 paket dari 9 SKPD dengan nilai HPS Rp. 257.989.900.000,00;
Lelang secara elektronik (e-Procurement) sebanyak 576 paket pengadaan dari 35 SKPD Provinsi dengan nilai pagu anggaran Rp. 887.552.300.765,00, dimana 466 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu selesai Rp. 805.280.709.566,00 dan nilai kontrak Rp. 671.993.478.000,00, serta efisiensi Rp. 133.287.231.566,00 (16,55 %);
SKPD dengan jumlah paket tertinggi yang melaksanakan lelang secara elektronik (e-Procurement) yaitu Dinas Prasjal dan Tarkim sebanyak 137 paket, Dinas PSDA 130 paket, Dinas Peternakan 74 paket, Dinas Pendidikan 23 paket, Dinas Pertanian Tanaman Pangan 22 paket, dan RSUD Solok 26 paket.
Lelang secara elektronik (e-Procurement) sebanyak 153 paket pengadaan dari 24 K/L/I dengan pagu anggaran Rp. 223.497.865.000,00, dimana 121 paket telah selesai dilaksanakan dengan nilai pagu selesai Rp. 191.108.959.500 nilai kontrak Rp. 151.247.304.206,00, dan efisiensi Rp. 43.861.655.294,00 (22,95 %);
Pada penyelenggaraan tahun ke enam FutureGov Awards tanggal 19 Oktober 2012 di Chiang Mai Thailand. Direktorat e-Procurement Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meraih penghargaan untuk kategori Technology Leadership. Penghargaan di bidang tekhnologi ini diberikan setiap tahun untuk organisasi pemerintah, pendidikan atau kesehatan untuk mengenali dan merayakan program modernisasi yang paling sukses di wilayah Asia Pasifik.
Saat ini di Sumatera Barat juga telah terbentuk DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang telah berkiprah selama 1 (satu) tahun. IAPI merupakan suatu wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang keberadaannya merupakan salah satu bagian dari rangkaian reformasi birokrasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
Dari 13 (tiga belas) DPD yang telah terbentuk, Sumatera Barat dinobatkan sebagai penyelenggara kegiatan terbaik tahun 2012 pada acara Rapat Koordinasi Nasional IAPI tanggal 23 Oktober 2012 di Jakarta. Pada tingkat internasional Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia diundang untuk bergabung menjadi anggota Procurement and Supply Institute of Asia (PASIA) dan akan mengikuti Procurement dan Supply Management Conference tanggal 27 – 28 November 2012 di Manila. Acara ini akan diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah IAPI Se Indonesia. rel
