Nusantaranews, Padang -- Kita berharap Pengurus Korpri Sumbar mampu menjembatani kondisi aparatur daerah yang terkendala dampak Pilkada, hingga sampai non job. Padahal mereka belum pensiun, namun bagai terbelenggu tak berdaya oleh kelompok yang memenangi Pilkada. Oleh karena itu netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) mesti terjamin, sehingga dampak yang saat ini terjadi dibeberapa daerah tidak menjadikan sesuatu yang merugikan negara dan kopetensi anggota Korpri itu sendiri sebagai Abdi Negera dan Abdi Masyarakat.
Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada acara Pengukuhan Pengurus Korpri Sumbar Periode 2010-2015 di Auditorium Gubernuran, Jum’at pagi (24/3). Hadir dalam kesempatan itu Sekjen Kementrian Dalam Negeri Diah Anggraini, Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar beserta staf serta pengurus yang dilantik.
Irwan Prayitno lebih jauh menyampaikan, kita amat mendukung netralitas PNS, kami selaku orang Partai, mendukung PNS dan Korpri tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dan pasangan calon pada saat Pilkada. Oleh karena Ketua dan Pengurus Korpri agar memberi nasehat dan arahan kepada anggota melaksanakan tugas negara secara baik, netral, profesional guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Untuk itu kami mohon izin selaku Gubernur dihadapan Ketua Umum Korpri, akan menindak para PNS atau anggota Korpri yang tidak berlaku netral, ikut serta beraktifitas pada partai politik atau ikut berpolitik. Ini semua agar PNS itu mampu menjadi Abdi Negara dan pelayanan masyarakat yang baik, bukan dilayani dan berlagak seperti bos.
Mudah-mudah Kepala SKPD dilingkungan Pemprov betul-betul pelayan masyarakat, seperti baliho-baliho kami pada saat awal dilantik jadi Gubernur Sumbar, harapnya. Zardi
Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada acara Pengukuhan Pengurus Korpri Sumbar Periode 2010-2015 di Auditorium Gubernuran, Jum’at pagi (24/3). Hadir dalam kesempatan itu Sekjen Kementrian Dalam Negeri Diah Anggraini, Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sumbar beserta staf serta pengurus yang dilantik.
Irwan Prayitno lebih jauh menyampaikan, kita amat mendukung netralitas PNS, kami selaku orang Partai, mendukung PNS dan Korpri tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dan pasangan calon pada saat Pilkada. Oleh karena Ketua dan Pengurus Korpri agar memberi nasehat dan arahan kepada anggota melaksanakan tugas negara secara baik, netral, profesional guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Untuk itu kami mohon izin selaku Gubernur dihadapan Ketua Umum Korpri, akan menindak para PNS atau anggota Korpri yang tidak berlaku netral, ikut serta beraktifitas pada partai politik atau ikut berpolitik. Ini semua agar PNS itu mampu menjadi Abdi Negara dan pelayanan masyarakat yang baik, bukan dilayani dan berlagak seperti bos.
Mudah-mudah Kepala SKPD dilingkungan Pemprov betul-betul pelayan masyarakat, seperti baliho-baliho kami pada saat awal dilantik jadi Gubernur Sumbar, harapnya. Zardi
Post a Comment