Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Supardi saat dikonfirmasi mengaku, memang benar pihak kontraktor belum melaksanakan pekerjaan. Sebab masih menunggu hasil revisi yang dikirimkan kepusat sesuai nomor surat 1084/BBPPKS/UM.14/XII/2010 tertanggal 27 Desember 2010.
Adapun yang perlu direvisi, sebelumnya kode barang 1060101001 dengan nama barang bangunan gedung kantor permanen, tahun 05-01-1998, NUP.3 merk/type 1b=505,5 m2 dengan nilai satuan sebesar Rp. 839.236.000 dan jumlah Rp. 839.236.000.
Seharusnya kode barang 1060131001 dengan nama barang bangunan gedung kerja, tahun 08-01-1997, NUP.4 merk/type 1b= 213,8 m2 dengan nilai satuan sebesar Rp.299.480.000 dan jumlah Rp. 299.480.000.
Begitupun terhadap jumlah total nilai barang milik negara yang nilainya tertulis Rp. 5.248.079.030 direvisi menjadi Rp. 4.708.323.030.
Meski tidak menjadi persoalan krusial, artinya tidak menganggu pembangunan, namun dengan adanya perobahan, kita ini harus menyampaikan ke pemerintah pusat. “suratnya telah dikirim, tinggal hanya menunggu balasannya,”.
Sehubungan untuk pembersihan empat gedung dijelaskan Supardi, banyak dari pihak kontraktor menilai, biaya yang telah ditetapkan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 99 juta, terlalu tinggi. Sementara dari perhitungan harga yang mereka dapat, kisaran Rp. 30-40 juta. "Namun, itu terserah dari keputusan panitia lelang, kami hanya menjalankan saja," aku Supardi.
Kita berharap ini menjadi masukan bagi pemerintah pusat, dan surat yang telah kami kirim mudah-mudahan dalam waktu dekat, akan tiba, sehingga proses pengerjaan proyekpun dapat dimulai. Aan
Post a Comment