Oleh
Suherti
Aktivis
Muslimah
Nusantaranews.net, Di
Indonesia bencana alam terus silih berganti terjadi seperti banjir bandang,
tanah longsor, gunung meletus, dan yang lainya. Ada juga bencana yang terjadi
akibat kesalahan dan keserakahan tangan orang-orang yang tidak bertangung
jawab, seperti kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini, menelan banyak
korban bukan hanya hewan yang ada di dalamnya tetapi juga asapnya yang pekat
menimbulkan banyak korban terjangkit penyakit pernafasan yang akut.
Semua bencana yang terjadi tersebut tentu saja menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk segera menanganinya agar tidak bertambah lagi korban jiwa, harta dan benda. Untuk membantu korban bencana pemerintah mengeluarkan dana bantuan yang besar, yang diharapkan mampu membantu rakyatnya agar segera bangkit dari keterpurukan akibat bencana yang menimpah mereka. Tetapi ada yang sangat disayangkan semua dana bantuan yang pemerintah cairkan, dan menjadi hak warga negaranya kenyataan di lapangan, seringkali tidak semuanya turun dan diterima oleh korban secara keseluruhan sesuai dengan hak mereka.
Pertanyaanya
kemana hilangnya sisa dana yang seharusnya korban terima?
Ketika banjir dan longsor menerjang sejumlah daerah dan kebakaran hutan dan lahan menuntut respon dana bantuan turun cepat, publik dikejutkan dengan operasi tangakap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada 13 Oktober 2026. Dan hasilnya KPK mengumumkan telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus korupsi dana siap pakai kebencanaan di BNPB. (nasional.kompas.com 14/10/2026).
Muncul satu pertanyaan lagi, mengapa saat ini banyak muncul pejabat krisis integritas terhadap sesama dan tidak peduli dengan penderitaan korban bencana?
Fakta tersebut di atas membuktikan bahwa aturan kapitalis yang menjadi ideologi negara kita saat ini, dengan paham sekulerisme telah membentuk karakteristik pejabat yang krisis moral sekaligus krisis integritas terhadap sesama sampai tega melakukan korupsi dana penanggulangan bencana.
Padahal Allah dalam Al Qur-an dengan tegas telah melarang dengan firmanya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188:
>
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya:
"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui."
Ada satu lagi yang sangat di sesali dengan menerapkan aturan sistem kapitalis untuk mengatur kehidupan kita, yaitu orang-orang yang melakukan kasus korupsi tidak dihukum dengan berat sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, hukum dalam siatem ini bisa dibeli tajam kebawa tumpul keatas sehingga, bagi orang yang mempunyai uang yang banyak walaupun kejahatan mereka berat bisa mendapatkan hukuman yang ringan, yang akibatnya hukuman yang mereka terima tidak memberikan efek jera.
Berbeda dengan jika sistem aturan Islam yang di terapkan dalam kehidupan kita, dalam Islam untuk membentuk karakteristik akhlak menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah, sebagai fondasi untuk membentengi diri agar selalu terikat dengan aturan Allah, sehingga akan terbentuk insan yang beriman dan menerapkan standar perbuatannya halal dan haram dan standar kebahagiaanya ridanya Allah.
Sistem
hukum dalam Islam juga adil tidak memandang bulu, jika telah terbukti telah
melakuan korupsi maka dalam Islam di berlakukan hukum ta'zir yang tetapkan oleh
hakim sesuai dengan berat ringanya kejahatan korupsi yang mereka lakukan,
bahkan sampai bisa di jatuhkan hukuman mati jika memang kejahatannya sudah
sangat besar merugikan negara. Sehingga hukuman dalam Islam selain bisa
menghapuskan dosa, sekaligus mampu memberikan efek jera terhadap pelakunya, hal
tersebut akan mampu menekan maraknya kejahatan korupsi.
Dalam Islam juga memandang bahwa rakyat adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi sekaligus dipenuhi segala hak-haknya untuk di penuhi kebutuhan pokok dan keamananya karena kelak akan dimintai pertangung jawaban oleh Allah, maka jika ada yang kena musibah akan segera ditangani segera, karena berlandaskan keimanan dan menjalankan kewajiban.
Keadilan
dan kenyaman seperti itu akan kita rasakan jika kita semua menerapkan aturan
Islam untuk mengatur semua urusan kehidupan kita dalam bingkai Daulah Islam.
Wallahu'alam bissawab
