Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Rakyat Sesak Menghirup Asap, Negara Masih Sanggup?

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T10:54:39Z




Oleh: Ani Hayati

Ketika rakyat sesak menghirup asap, pemimpin berkata negara masih sanggup. Namun, jika karhutla terus berulang, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan akar persoalannya?
Bukan Sekadar Asap, Ini Soal Nyawa Rakyat!
64.913 balita tercatat mengalami ISPA. Empat petugas dan relawan dilaporkan meninggal dalam penanganan kebakaran. Sampai kapan rakyat harus menanggung dampak karhutla yang terus berulang?
Berdasarkan pemberitaan RM.id pada 17 Oktober 2026, yang mengutip data Kementerian Kesehatan per 14 Oktober 2026, tercatat 288.540 kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0–5 tahun. Angka-angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang membutuhkan udara bersih, keluarga yang cemas akan kesehatan orang-orang tercinta, dan petugas yang mempertaruhkan nyawa untuk memadamkan api.
Namun, pada 19 Oktober 2026, pemerintah menyatakan masih sanggup menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. (Suara.com).

Persoalannya bukan semata-mata perlu atau tidaknya status bencana nasional. Yang jauh lebih mendasar: apakah rakyat sudah benar-benar terlindungi, dan mengapa karhutla terus berulang?
Negara boleh menyatakan mampu. Namun, kemampuan itu harus dibuktikan melalui penanganan yang efektif, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan kebakaran, dan penyelesaian akar masalah.
Rakyat tidak cukup diberi pernyataan. Rakyat membutuhkan tindakan nyata!
Karhutla Berulang: Ada Apa dengan Tata Kelola Hutan?

Data BNPB yang diberitakan Bisnis.com menunjukkan bahwa hingga 12 Oktober 2026, luas kumulatif karhutla di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare. Dari jumlah itu, (13 Oktober 2026).
Besarnya dampak tersebut menuntut evaluasi serius. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan, pengawasan lahan, tata kelola perizinan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan harus berjalan secara terpadu.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, orientasi pada keuntungan dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam apabila tidak dikendalikan oleh aturan dan pengawasan yang kuat. Ketika kepentingan bisnis terlalu dominan, terdapat risiko bahwa kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan justru ditanggung masyarakat luas.

 Jangan sampai keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat menanggung asap dan kerusakan lingkungan! Karena itu, persoalan karhutla perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar bencana alam. Harus diperiksa pula apakah kebijakan pengelolaan hutan, pengawasan, dan penegakan hukum telah berjalan efektif. Setiap dugaan pelanggaran perlu diselidiki secara profesional, dengan bukti yang jelas dan tanpa tebang pilih.
Di sinilah kritik terhadap paradigma sekuler menjadi relevan dalam perspektif Islam. Ketika agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, pertanggungjawaban kepada Allah berisiko tidak menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan. Padahal, kekuasaan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Meski demikian, kritik tidak cukup berhenti pada moral individu.
 
Sistem yang mengatur kepemilikan, pengelolaan sumber daya, pengawasan, dan penegakan hukum juga harus dibenahi.
Islam: Pemimpin Adalah Pengurus dan Pelindung Rakyat
Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan untuk mengatur. Pemimpin adalah ra'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung).
Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa jabatan mengandung tanggung jawab yang besar. 

Pemimpin tidak cukup menyatakan bahwa keadaan terkendali. Ia harus memastikan keselamatan masyarakat, melindungi hak-hak rakyat, dan menyelesaikan persoalan sesuai kewenangannya.
Kepemimpinan yang amanah memerlukan tiga karakter penting.
1. Al-quwwah (kekuatan) Pemimpin harus memiliki kemampuan, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan. Dalam penanganan karhutla, karakter ini diwujudkan melalui pencegahan yang serius, pengawasan yang kuat, penyelidikan yang profesional, dan penindakan terhadap pelanggaran berdasarkan bukti.
2. At-taqwa (ketakwaan) Pemimpin menyadari bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ia tidak boleh mengutamakan pencitraan, kepentingan pribadi, atau tekanan kelompok tertentu di atas keselamatan rakyat.
3. Ar-rifq bi ar-ra'iyyah (kelembutan terhadap rakyat) Pemimpin harus memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan perlu mendapatkan perlindungan ketika kualitas udara memburuk. Kepedulian harus diwujudkan melalui layanan kesehatan, informasi yang akurat, dan bantuan yang memadai.
Ketiga karakter tersebut harus berjalan bersama. Ketakwaan tanpa ketegasan tidak cukup, sedangkan ketegasan tanpa kepedulian dapat kehilangan tujuan utamanya: melindungi rakyat.
Solusi Islam: Menyelesaikan Karhutla hingga ke Akarnya.

Pertama, negara wajib memprioritaskan keselamatan rakyat.
Penanganan darurat harus dilakukan secara cepat dan terukur melalui pemadaman, pemantauan kualitas udara, penyediaan layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Jika diperlukan, pembatasan aktivitas luar ruangan, evakuasi, atau pembelajaran jarak jauh perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi lapangan dan rekomendasi pihak berwenang. Penetapan status bencana harus didasarkan pada dampak, kebutuhan penanganan, dan ketentuan yang berlaku. Status administratif tidak boleh menjadi pengganti tindakan nyata.

Kedua, pendidikan Islam harus membentuk pemimpin yang amanah.
Pendidikan berbasis akidah menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpin harus memahami bahwa jabatan bukan sarana mencari keuntungan, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, pembentukan karakter perlu disertai transparansi, pengawasan, evaluasi kebijakan, dan penegakan hukum agar amanah tidak berhenti sebagai slogan.
Ketiga, pengelolaan hutan harus berpihak pada kemaslahatan umum.
Dalam fikih Islam, kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli untuk kepentingan segelintir pihak. Pengelolaannya harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Penerapan prinsip ini terhadap hutan dan lahan perlu memperhatikan karakter sumber daya, status kepemilikan, serta ketentuan syariat yang relevan. Tidak semua bidang tanah otomatis memiliki status hukum yang sama.

 Negara harus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Keempat, hukum harus ditegakkan secara tegas dan adil.
Dugaan pembakaran lahan, pelanggaran perizinan, dan kelalaian yang melanggar hukum harus diselidiki secara profesional. Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Pengawasan perusahaan, audit kepatuhan, keterbukaan informasi, serta pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum karena kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan kekuasaan.

Kelima, kebijakan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan. Keselamatan manusia, kelestarian lingkungan, keadilan, dan kebutuhan generasi mendatang harus menjadi pertimbangan utama. Dalam perspektif Islam, negara berkewajiban menjalankan pengaturan dan pengawasan sumber daya sesuai aturan kepemilikan dan ketentuan syariat. Tujuannya adalah mencegah eksploitasi yang merugikan masyarakat dan memastikan kemaslahatan umum terjaga.

Dengan demikian, solusi Islam tidak berhenti pada ajakan agar individu menjadi baik. Solusinya mencakup pembentukan pemimpin yang amanah, tata kelola sumber daya yang adil, perlindungan rakyat, serta penegakan hukum yang konsisten. Wallahu alam Bissawab
×
Berita Terbaru Update