Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Karhutla Papua Masih Membara, Negara Di Mana?

Sunday, November 15, 2026 | November 15, 2026 WIB Last Updated 2026-11-15T05:19:12Z
Nur Fitriyah Asri

Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah

Papua masih membara. Di saat sebagian negeri mulai melupakan asap, langit di ujung timur Indonesia justru semakin pekat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua bukan sekadar bencana musiman. Ia adalah cermin yang membongkar wajah asli sistem yang memimpin negeri ini.

Data BNPB menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, mengungkapkan lonjakan titik panas di Papua Selatan hingga 66 persen. Jumlahnya mencapai 903 titik, dan ini menempatkan Papua Selatan sebagai wilayah dengan hotspot terbanyak se-Indonesia. Catatan tiga hari memperlihatkan fluktuasi, 865 titik pada 29 Oktober lalu turun menjadi 490 titik pada 30 Oktober. Turun-naiknya angka itu bukan berarti api berhasil dikendalikan, melainkan justru menunjukkan api masih terus hidup. (Kompas.com, 6/11/2026)

Sebagian besar wilayah kebakaran di Merauke berada di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut. Selain itu, wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta, inilah fakta. Api tidak muncul di ruang hampa. Tetapi Ia muncul di sekitar konsesi, di sekitar lahan yang telah dialihfungsikan dari hutan menjadi kebun.

Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Bayangkan, 2.300 hektare itu bukan angka kecil. Itu adalah hutan, kebun, tanah ulayat, dan sumber kehidupan yang hangus menjadi abu. Di balik angka itu ada ibu yang sesak napas, anak yang batuk tak henti, dan petani yang kehilangan panennya. (Detik.news.com, 8/11/2026)

Jika kita jujur, karhutla Papua membongkar wajah sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan jahat. Sistem ini memandang hutan bukan sebagai amanah yang harus dijaga, melainkan sebagai komoditas yang harus dikeruk. Hutan gambut dikeringkan untuk sawit. Hutan adat dibuka untuk konsesi. Izin diberikan dengan mudah kepada korporasi, sementara rakyat yang hidup di sekitar hutan justru dipinggirkan. Ketika api membesar, siapa yang disalahkan? Cuaca, el Nino, medan yang sulit. Korporasi seolah tidak pernah menjadi biang masalah.

Rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Pemandangan ini sangat memilukan sekaligus memalukan. Di satu sisi, negara punya anggaran triliunan, punya helikopter water bombing, punya teknologi satelit. Di sisi lain, rakyat di garis depan justru melawan api dengan peralatan seadanya. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan.

Inilah bukti bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Sistem ini menjadikan negara sebagai pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Negara hadir saat membagi izin, tetapi absen saat rakyat menjerit karena asap. Negara sigap saat menjaga investasi, tetapi lamban saat menjaga nyawa. Allah Swt. telah mengingatkan: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)

Kerusakan hutan, pembakaran lahan, dan perusakan gambut adalah bentuk fasad fil ard (kerusakan di bumi). Dan fasad ini lahir dari sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Ketika syariat tidak dijadikan sebagai pengatur pengelolaan sumber daya alam, maka yang berkuasa adalah hawa nafsu dan keuntungan.
Itulah wajah buruk sistim kapitalis sekuler. Pemimpin hanya sebagai regulator pembuat undang-undang yang memihak pemilik modal (korporasi). 

Bertolak belakang dengan sistem Islam. Kepemimpinan dalam Islam sebagai ra’in dan junnah. Ra'in adalah pengurus, bukan penguasa yang berdagang dengan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: “Imam (khalifah) adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Sebagai ra’in, khalifah wajib menjamin tersedianya kebutuhan pokok, keselamatan jiwa, kesehatan, dan lingkungan hidup rakyatnya. 

Khalifah juga sebagai junnah (perisai). Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya imam itu adalah perisai, di belakangnya kaum muslim berperang dan dengannya mereka berlindung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Perisai itu berarti negara hadir paling depan saat rakyat terancam, bukan bersembunyi di balik alasan cuaca. Dalam konteks karhutla, negara Khilafah tidak akan membiarkan rakyat melawan api sendirian. Negara akan mengerahkan seluruh kekuatan, mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar, dan menghukum tegas siapa pun yang merusak hutan.

Islam juga memiliki konsep hima, yaitu kawasan yang dilindungi negara dan tidak boleh dirusak untuk kepentingan pribadi. Apalagi diserahkan kepada swasta asing dan aseng, haram hukumnya. Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada hima kecuali hima milik Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari). Hima ini menjadi mekanisme syar’i untuk menjaga hutan, gambut, dan sumber air. Gambut yang menyimpan karbon dan air tidak boleh dikeringkan demi sawit. Hutan yang menjadi paru-paru dunia tidak boleh diobral demi konsesi. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Khilafah sebagai institusi pelaksana amanah itu akan menerapkan hukum-hukum Allah secara kaffah. Termasuk dalam pengelolaan SDA yang merupakan milik umum, negara wajib mengelolanya dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan seperti dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler, justru hutan dan lahan dikapling-kapling di kuasakan pada pemilik modal (oligarki), akibatnya rakyat yang terdampak dan menderita.

Oleh karena itu, mengembalikan sistem kepemimpinan Islam melalui dakwah yang membangun kesadaran politik ideologis Islam di tengah umat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dakwah bukan sekadar ceramah, tetapi upaya membangun kesadaran bahwa hanya Islam yang mampu menyelesaikan semua problematika umat termasuk karhutla secara tuntas.

Sebab, karhutla adalah problem sistemik yang butuh solusi sistemik. Umat harus sadar bahwa penderitaan Papua adalah penderitaan kita semua. Asap di Merauke adalah asap yang menandakan rusaknya tata kelola negara. Selama kapitalisme sekuler dipertahankan, maka setiap tahun kita akan menghirup asap yang sama.

Penting diperlukan sinergi dari berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis Islam. Ulama, intelektual, aktivis, petani, mahasiswa, dan seluruh elemen umat wajib bersatu dalam satu barisan perjuangan. Tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak hanya sibuk dengan isu parsial, tetapi menyatukan visi untuk tegaknya kembali Khilafah Ala Rasyidah. Khilafah adalah janji Allah (QS. an-Nur: 55) dan bisyarah Rasulullah saw. "...tsumma takunnu khilafatan ala minhajin nubuwwah, artinya kemudian akan ada (masa) kekhalifahan yang mengikuti jalan/metode kenabian." (HR. Ahmad)

Wallahualam bissawab.
×
Berita Terbaru Update