Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Karhutla Meluas, Kepemimpinan Dipertanyakan

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T10:53:27Z







Oleh: Annisa Kholifah

Perbincangan warganet di media sosial sangatlah memancing amarah setelah pemerintah menyatakan "masih sanggup" menangani karhutla dan belum menetapkannya sebagai bencana nasional, meski negara tetangga terus memprotes kabut asap lintas negara (menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman). Beliau menjelaskan bahwa tawaran bantuan dalam penanganan kebakaran ini mendapat respons positif dari negara tetangga, seperti Malaysia yang bersedia memberikan bantuan tiga helikopter dan puluhan personel. Namun, lagi-lagi negara kita menolaknya dengan alasan masalah teknis, seperti kesulitan dalam mendistribusikan BBM di lapangan dan sebagainya. Oleh sebab itulah, pemerintah dan jajarannya menyebut bahwa kita masih mampu menyelesaikannya karena yang mengetahui kondisi di lapangan hanyalah para penguasa Indonesia. Walaupun, pada faktanya, tidak ada langkah konkret yang benar-benar mampu memadamkan api hingga 100% dalam waktu cepat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa ada sekitar 202.004 hektare lahan yang terbakar sepanjang bulan Juli 2026. Sementara itu, waktu terus berjalan dan hampir empat bulan lamanya karhutla berlangsung. Wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, menjadi wilayah dengan area kebakaran terluas yang sulit dipadamkan, yakni sekitar 639,23 hektare lahan. Belum lagi taman nasional yang berada di Kabupaten Kotawaringin dan Seruyan, yang menjadi lokasi kebakaran terbaru dengan luas mencapai 513,89 hektare. Artinya, karhutla ini sudah melampaui hampir satu juta hektare lahan. Namun, pemimpin kita masih enggan menetapkannya sebagai bencana nasional.

Belum lagi berbicara soal dampak atau pengaruh karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang mengakibatkan masyarakat di Kalimantan dan sekitarnya terkena ISPA karena kabut asap tersebut. Jumlah penderita mencapai 277.075 orang, termasuk 64.913 balita, dan sudah ada empat orang yang meninggal dunia.

Seorang pemimpin seharusnya mengevaluasi bagaimana caranya agar masalah karhutla ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tanggap. Apalagi, warganet di Indonesia dan negara tetangga sudah banyak menyuarakan agar karhutla ini secepatnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, hal itu tidak pernah digubris. Malah, pemerintah mengatakan, "Kita bisa mengendalikan dan tetap merasa sanggup." Hal ini semakin membuktikan bahwa pemimpin hari ini menampakkan kesombongannya dan abai terhadap urusan rakyat. Rakyat hanya dianggap sebagai simbol atau angka, bukan sebagai nyawa yang harus dilindungi. Walaupun menurut mereka angka kematian belum melampaui batas, udara yang mereka hirup saat ini sangat berbahaya dan menimbulkan penyakit secara berjemaah.

Bukan hanya sebatas api yang harus dipadamkan, melainkan akar masalahnya juga harus diperhatikan karena masalah ini terus terulang. Menyoroti masalah ini haruslah dari akarnya, yaitu sekularisme, pemisahan antara agama dan kehidupan (politik), yang membuat pemimpin tidak memahami hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Pemimpin dalam sekularisme hanya berperan sebagai regulator. Jabatan dan kekuasaan hanya menjadi alat untuk meraih kelanggengan kepentingan, bukan sebagai pelayan umat yang mengemban amanah terbesar dan harus dijalankan dengan ketakwaan serta penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Sementara itu, ekonomi kapitalisme mengajarkan bahwa kekuasaan berada di tangan pemodal. Jadi, siapa pun bebas memiliki apa pun sehingga hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi besar-besaran demi kerakusan segelintir orang. Akibatnya, rakyat hanya dijadikan sebagai tumbal (korban) demi memenuhi nafsu kekuasaan mereka. Berdasarkan hadis Nabi, ada tiga sumber daya utama yang dilarang untuk dimonopoli karena menyangkut hajat orang banyak, yaitu air, padang rumput (seperti hutan atau lahan gembala umum), dan api.

Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in atau pengurus rakyat dan junnah atau pelindung rakyat. Artinya, seorang pemimpin dalam Islam menjadikan nyawa rakyat sebagai hal yang utama (prioritas). Seorang khalifah tentu harus memiliki tiga watak, yaitu kekuatan (al-quwwah), ketakwaan (at-taqwa), dan kelembutan kepada rakyat (ar-rifq bi ar-ra’iyyah). Lalu, bagaimana dengan pemimpin hari ini? Mari renungkan bersama.

Mengapa pemimpin hari ini amat jauh dari kriteria kepribadian di atas? Karena sistem pendidikan kita tidak bersumber dari akidah Islam yang dapat membentuk pemimpin berkepribadian Islam sesuai dengan syariat. Sebab, pemimpin yang faqih fiddin meyakini bahwa kepemimpinan adalah amanah yang besar dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Dengan demikian, ia memiliki rasa takut jika tidak bertanggung jawab penuh atas rakyatnya.

Dalam permasalahan karhutla ini, masalah akan benar-benar terselesaikan jika sistem ekonominya adalah Islam. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh korporasi sehingga pintu eksploitasi tertutup rapat dan tidak akan ada celah untuk menguasainya. Kekuasaan dalam Islam berada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal yang mudah mengubah hukum sesuai permintaan dan kepentingan.
×
Berita Terbaru Update